BOGORDAILY – Banyak pihak mengkhawatirkan Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga mengusulkan untuk ditunda. Kemendagri meminta publik melihat negara lain yang sukses menyelenggarakan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan.
“Tentu kita sangat tidak setuju jika penularan Covid-19 itu ada hanya klaster Pilkada ini. Pilkada ini harus tetap dilanjutkan jadi berkaca juga praktik di negara-negara lain, hukum protokol kesehatan harus ditegakkan, ada Pilkada ataupun tidak ada Pilkada. Jadi kami juga tidak sepakat narasi yang menyatakan bahwa seakan-akan Pilkada ini sebagai kontributor utama penularan,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan pers, Rabu (16/9).
Bahtiar mengklaim, jika semua pihak bekerja sama yang baik, proses pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan berjalan sukses. Diharapkan, pilkada ini akan menjadi instrument atau alat perlawanan terhadap Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Harapan kita output pilkada ini benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki pemahaman, wawasan, inovasi, gagasan bagaimana memajukan daerah. Bagaimana daerah tetap bisa membangun, bagaimana masyarakat tetap bisa bekerja, bagaimana masyarakat di daerah itu bisa tetap maju berkembang di tengah cobaan kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Bahtiar.