BOGOR DAILY – Sebanyak lima dinas yang ada di Kepemerintah Kabupaten Bogor tercatat serapan anggaran paling rendah di tahun anggaran 2020.
Di urutan pertama yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyerap anggaran sebesar 8,69 persen atau Rp93,4 miliar dari anggaran sebesar Rp1,075 triliun.
Ke dua Dinas Kesehatan yang menyerap anggaran sebesar 17,55 persen atau Rp296 miliar dari anggaran sebesar Rp1,688 triliun.
Ke tiga Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyerap anggaran sebesar 18,13 persen atau Rp10 miliar dari anggaran sebesar Rp55 miliar.
Ke empat Dinas Pemadam Kebakaran menyerap anggaran sebesar 21,51 persen atau Rp10 miliar dari anggaran sebesar Rp50 miliar.
Pada urutan ke lima yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyerap anggaran sebesar 29,63 persen atau Rp506 miliar dari anggaran sebesar Rp1,710 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, serapan anggaran itu tercatat sampai 30 Juni 2020. Pihaknya juga (DPRD) sudah memberikan rekomendasi agar pekerjaan infrastruktur diproses.
“Karena sudah ada izin dari Kemendagri lelang fisik dan kegiatan pelatihan, jadi bisa dimaksimalkan,” katanya, usai melakukan rapat anggaran di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (16/9/2020).
Politisi Gerindra ini juga berharap agar penggunaan anggatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 dan bencana alam Sukajaya.
Pasalnya, dalam kurun waktu hingga 30 Juni 2020 baru terserap 45,35 persen dari Rp454,6 miliar dan baru terpakai Rp664,4 miliar atau masih tersisa Rp248,4 miliar.
“Saya berharap ini yang soal BTT. Untuk percepatan penanganan Covid-19 harus benar-benar dimaksimalkan,” imbuhnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, keterlambatan serapan anggaran sempat terkendala Covid-19.
“Kan sempat kita tidak melakukan aktivitas karena protokol kesehatan. Tapi sekarang sudah mulai lagi. Mudah-mudahan terkejar,” singkatnya. (Andi)