BOGOR DAILY-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat pembiayaan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan senilai Rp 70 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan RSUD dan alun-alun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan Pemkot Bogor sangat menyambut baik bantuan keuangan yang diberikan oleh PT SMI melalui skema pinjaman daerah oleh Pemprov Jawa Barat.
“Jadi ini program Pemprov untuk memberikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kebetulan Kota Bogor ada beberapa bantuan yang ditunda karena COVID-19,” ujar Bima dalam keterangan tertulis.
Tapi bisa dilanjutkan karena Pemprov Jawa Barat sudah menandatangani perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi ini,” imbuh Denny.
Ia menambahkan ada dua kegiatan di Kota Bogor yang mendapatkan bantuan keuangan, yakni pembangunan RSUD dan Alun-Alun.
“Alhamdulillah Kota Bogor dapat bantuan keuangan dari provinsi untuk pembangunan RSUD sebesar Rp 55 miliar di 2020 ini dan untuk Alun-Alun Rp 15 miliar di 2021. Yang RSUD akan dipakai untuk belanja alat kesehatan, bukan pembangunan fisik,” jelasnya.
Sebagai informasi, Wali Kota Bogor Bima Arya mengikuti penandatanganan perjanjian pembiayaan pinjaman antara Pemprov Jawa Barat dengan PT SMI secara virtual dari Balai Kota Bogor. Bima Arya bersama para kepala daerah se-Jawa Barat juga ikut melakukan penandatanganan program pinjaman daerah tersebut.
Pinjaman ini disebut dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.
Tampak mendampingi Bima Arya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudi Mashudi dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakot Bogor Adi Novan.
Sementara itu, dalam arahannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kebangkitan dan kolaborasi ini sangat penting sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“PT SMI tadi sudah memberikan pinjaman untuk tahun 2020, dan kalau tidak ada halangan yang jilid kedua itu akan ditandatangani khusus untuk program pemulihan recovery economy 2021,” ujarnya.
“Jadi, yang sekarang ditandatangani adalah untuk mengembalikan program-program strategis yang kena refocusing sehingga banyak program di provinsi maupun 27 kota/kabupaten yang bantuan keuangannya terputus oleh refocusing.”
“Sekarang Insyaallah bisa dikembalikan dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu tiga bulan ke depan,” imbuh Kang Emil.
Ia menjelaskan ada tiga hal yang harus dirasakan melalui bantuan keuangan ini. Satu, dari PT SMI ini harus melahirkan lapangan pekerjaan.
“Maka saya titip dimonitoring oleh Bappeda dan Pak Sekda agar pemanfaatan uang ini tidak business as usual, tapi dibikin regulasi. Semakin banyak warga Jawa Barat ikutan dalam proyek infrastruktur, di lapangan pekerjaannya, itu makin baik,” katanya.
“Yang kedua, tentunya ini harus dirasakan pilihan-pilihan yang sudah disepakati, yakni pilihan proyek yang memberikan manfaat luar biasa secara sosial dan ekonomi secara langsung.”
“Ketiga, tentunya bisa memberikan pemulihan agar belanja pemerintah ini sebagai salah satunya yang masih bisa bergerak karena api investasi mengecil, api ekspor mengecil, api daya beli mengecil, mudah-mudahan belanja pemerintah satu-satunya api yang menjaga nyalanya ekonomi Jawa Barat,” tandas Emil.
Pemprov Jawa Barat mendapatkan pinjaman daerah sebesar Rp 5 triliun yang dikucurkan dalam dua termin melalui bank BJB. Termin pertama, akan dicairkan Rp 2,5 triliun kepada kota/kabupaten se-Jawa Barat pada tahun ini. Sisanya, dilanjutkan pada 2021.
Sumber: Detik.com