BOGOR DAILY– Sejumlah pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menerima Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, mengeluhkan ribetnya sistem pencairan. Bukan hanya lokasi pencairan dana yang terlalu jauh, bantuan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) itu pun ternyata disunat.
Sekadar diketahui, sejak diluncurkan Februari lalu, pemegang KKS berhak mendapatkan uang nontunai Rp1.890.000. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijatah Rp110.000 per bulan. Dana yang tersimpan di KKS ditambah dana Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mencairkannya, pemerintah pusat bekerja sama dengan BRI melalui agen BRILink.
Di Kelurahan Margajaya, pengambilan dana KKS harus dipotong Rp3.000. Lokasi agen BRILink di Taman Dramaga Indah, di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pun dianggap terlalu jauh. Sebab, mayoritas penerimanya sudah lanjut usia.
Penerima KKS Bandi menuturkan, melalui bantuan ini dirinya membeli kebutuhan pokok berupa beras dan gula melalui agen BRILink dengan nominal bantuan per bulan Rp110.000. Namun, lokasi agen di Perumahan Taman Dramaga Indah terlalu jauh sehingga menyulitkannya. Tidak hanya itu, pemilik KKS juga dikenakan administrasi Rp3.000 untuk membeli kantong plastik. “Sudah lokasi agennya jauh, kena biaya Rp3.000 lagi. Tentunya sangat merugikan kami,” kesalnya.
Senada dengan Bandi, Sri Supartini menuturkan, selain itu juga ketika token agen rusak, penerima KKS tidak bisa menukarkannya. Sehingga, penerima KKS banyak yang dirugikan. “Kami minta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor mengevaluasi lagi agen KKS yang ada di Kelurahan Margajaya,” keluhnya.
Terpisah, Lurah Margajaya Agus Sapsilo mengungkapkan, proses pencairan memang agak ribet, berbeda dengan penyaluran beras raskin langsung. Untuk menukarkan KKS, pemilik KKS harus membawa kartu dan pin yang sudah diberikan BRI. Setelah itu, pin tersebut digesek di token, baru bisa ditukarkan dengan beras dan gula di agen yang ditentukan BRI. “Yang sudah mencairkan KKS ada 209 orang, sedangkan yang belum mengambil sepuluh orang lagi,” katanya.
Agus menjelaskan, yang menentukan agen langsung dari BRI, bukan kelurahan. Sedangkan biaya administrasi itu digunakan untuk beli plastik. “Keluhan warga akan jauhnya agen, kami sudah melaporkan ke Dinsos Kota Bogor. Ke depan diharapkan agen KKS lokasinya lebih strategis lagi, sehingga tidak menyulitkan warga kami,” pungkasnya.
Untuk diketahui, 23 Februari 2017, Presiden Jokowi memulai distribusi bantuan pangan dalam bentuk nontunai. Bantuan pangan sebagai pengganti program Beras Sejahtera (Rastra) tersebut disalurkan melalui KKS. Melalui KKS, tiap KPM memperoleh bantuan Rp110.000 per bulannya. Saldo yang terdapat dalam KKS itu nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan lainnya.
”Berasnya sudah kita siapkan dengan kualitas yang baik. Namanya ‘Beras Kita'. Kalau dulu mau tidak mau terima beras ada yang hitam dan cokelat (kualitas buruk, red), sekarang bisa pilih beras yang baik. Ini per kilonya Rp8.500,” kata Jokowi.
Selain untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, KKS juga mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). KKS yang diperuntukkan guna menyalurkan PKH sendiri terdapat saldo Rp1.890.000 yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.(metropolitan)