BOGOR DAILY- Terbongkarnya gudang beras oplosan, PT Indo Beras Unggul (IBU) di Kedungwaringin, Bekasi, jelas-jelas sudah merugikan negara. Kerugian tersebut ditafsir mencapai Rp10 triliun.
Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun diminta turun langsung ke lapangan, khususnya wilayah Kabupaten Bogor untuk mengidentifikasi apakah masih ada produk lain yang juga melakukan pengoplosan. “BPOM harus turun ke lapangan, khawatir ada juga produk lain yang sama seperti itu (melakukan pengoplosan, red),” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadi.
Ia mengungkapkan, modus pengoplosan beras ini yakni mengemas beras subsidi menjadi nonsubsidi. Karena hal tersebut jelas merugikan negara, tentu aparat berwajib harus menindak tegas para pelaku. “Harus ditindak tegas, termasuk peredaran pupuknya juga diselidiki,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Bogor Jona Sijabat mengaku pihaknya belum bisa mengambil tindakan (melakukan penarikan, red). Sebab, hingga kini belum ada surat rekomendasi dari pemerintah pusat. “Kita masih nunggu surat rekomendasi. Penarikan dilakukan bekerja sama dengan aparat kepolisian,” kata Jona.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan pemantauan ke lapangan. Tujuannya untuk mempertanyakan kebenaran isu ini dan melihat langsung fakta di lapangan. “Kita akan coba pantau. Kebanyakan peredaran dua merk beras ini dijual di toko modern. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga di pasar tradisional,” ucapnya.
Jona meyakinkan jika ada pihak melakukan manipulasi atau pengoplosan beras, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Hukuman penjara bisa mencapai empat tahun dan tempat usaha akan disegel atau ditutup,” imbuhnya.
Ia mengatakan, akibat penggerebekan ini, tidak ada dampak berarti di wilayah Kabupaten Bogor. Sebab, stok beras pun masih terbilang aman terkendali. “Tidak ada masalah, bahkan sebelum Idul Fitri masih aman stok beras di sini,” tutupnya.
