BOGOR DAILY– Munculnya rencana Pemkot Bogor untuk memasangi angkot dengan fasilitas AC mendapat tanggapan beragam. Organda Kota Bogor menolak rencana tersebut karena kondisinya yang dianggap tidak berpihak.
Ketua Organda Kota Bogor M Isak mengatakan, meski memiliki niat mulia untuk membuat penumpang nyaman, namun secara teknis program angkot ber-AC akan menyulitkan pengusaha. Pertama, setiap badan hukum mau tidak mau harus menyesuaikan prototipe angkot yang mendukung untuk dipasang fasiliats AC.
“Ini masalahnya teknis ya.. Sekarang lihat saja angkot yang ada itu pintunya lipat. Kalau dipasang AC otomatis harus ditutup. Itu ribet dengan model angkot yang ada saat ini,”kata Isak
Tak cuma itu, soal tarif pun mau tidak mau dengan adanya fasiliats AC, biaya angkot akan berubah minimal kenaiaknnya antara Rp500 sampai Rp1000. Belum lagi, pengusaha angkot harus bersaing dengan transportasi online yang sekarang ini sudah makin menjamur.
“Dengan tarif sekarang angkot saja sulit bersaing dengan transporatsi online. Gimana kalau tarifnya dinaikan. Jadi kalau kondisinya maish begini, Organda Kota Bogor menolak angkot ber-ac,”tegas Isak.
Bahkan ia menyinggung soal kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang dianggapnya masih setengah hati dalam menyelesaikan masalah transportasi.
“Teu pararuguh. Aya konversi, aya reroiting, ayeuna AC. Jadi loncat-loncat programnya,”sindir Isak.
Sementara itu pandangan lain justru diutarakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat. Ia mengapresiasi pemberian bantuan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) atas 10 unit mesin pendingin alias AC. Menurutnya, fasilitas itu dapat memberikan kenyamanan penumpang dalam mengaskes moda transportasi.
“ Kami mengapresiasi. Tapi jangan dilupakan bahwa pembanguna jarngan jalan juga harus diprioritaskan. Arinya transporatsi kota bogor disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Jajat pun mengingatkan agar Waliota Bogor Bima Arya komitmen dengan program B-TOP nya.
“Ya fokus saja di sana, kami dewan mneungu eksekusinya,”terang Jajat.
Terpisah, Sekjen Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP) Kota Bogor Rudi Zaenudin mengatakan, program angkot ber AC harus dipertimbangkan kembali sebelum diterapkan di Kota Bogor. Sebab, ia tak ingin adanya fasilitas AC justru membebankan pengusaha hingga menimbulkan kerugian sama seperti Perusahaan Daerah Jasa Transportas (PDJT).
“Saya kira bangkrutnya PDJT harsu jadi pelajaran pemkot. Teramsuk untuk menerapkan angkot ber-AC ini,”tandasya (metropolitan)