BOGOR DAILY– Insiden salah kostum (saltum) yang dilakukan Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono berbuntut panjang. Gara-gara memimpin sidang menggunakan baju organisasi masyarakat (ormas), Untung langsung dipanggil Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Danubrata. Bahkan, ulahnya yang jadi viral membuat pengurus pusat meminta penjelasan kepada kadernya itu.
Dadang mengaku tak secara langsung menyaksikan Untung mengenakan seragam ormas saat memimpin sidang paripurna yang membahas laporan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 hingga penetapan perda tentang perumahan kumuh. Namun, ia mendapatkan banyak pemberitahuan kalau Untung salah memakai kostum. Dadang pun langsung berkomunikasi dengan Untung untuk meminta penjelasan. “Pak Untung sudah menjelaskan bahwa memang dia sudah meminta izin dan maaf kepada walikota dan anggota yang lain dalam persidangan. Tetapi di tengah berjalannya sidang ada sejumlah anggota yang mempermasalahkannya,” ujarnya.
Meski begitu, Dadang meminta Untung dan sejumlah anggota PDIP lainnya tidak menggulangi hal serupa. Sebab kejadian tersebut menjadikan pelajaran bagi seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang lainnya. “Setelah meminta penjelasan, saya ingin semua kader PDIP tidak melakukan lagi hal seperti itu, karena bukan hanya pak Untung yang malu tetapi partai, DPRD dan pihak yang lainnya merasa malu atas kejadian tersebut,” terangnya.
Tidak hanya DPC, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP pun memanggil Untung untuk meminta penjelasan atas insiden saltum tersebut. “DPP juga kemarin memanggil untuk meminta penjelasannya. Karena memang informasi ini langsung menjadi viral,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Yus Fitriadi angkat bicara. Menurut dia, secara regulasi tidak diatur secara detail pakaian yang harus digunakan ketua DPRD dalam memimpin sidang-sidang termasuk sidang paripurna. Namun sangat tidak etis ketua DPRD yang merupakan wakil semua masyarakat itu memimpin sidang paripurna menggunakan pakaian atau atribut ormas atau kelompok tertentu.
Selain itu, kata dia, permasalahan ini adalah urusan etika karena kondisi tersebut mencerminkan upaya keberkaitan ketua DPRD Kota Bogor. Sehingga dihawatirkan ada motif dan orientasi politik tertentu yang sedang diagendakan Untung terhadap ormas yang dikenakan atributnya tersebut. “Karena pakaian dan atribut tertentu syarat akan penyampaian pesan-pesan tertentu dan tersirat,” katanya.
Jika ketua DPRD mampu bertindak sehat dan cerdas serta menggambarkan wakil dari seluruh masyarakat Kota Bogor, lanjut Yus, bukan sesuatu hal yang sulit, sebelum memimpin rapat paripurna ganti pakaian terlebih dahulu karena tidak akan memakan waktu banyak juga kalau hanya sekedar ganti pakaian.“Harapannya minimal BKD bisa melayangkan surat teguran tertulis atas ketidak profesionalan ketua dewan tersebut, apalagi pake adegan marah-marah,”ungkapnya.
