BOGOR DAILY-Terungkapnya 16 kecamatan yang dijadikan sarang mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK), mendapat keprihatinan dari wakil rakyat di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sampai-sampai diminta bertindak tegas menyelesaikan persoalan penyakit masyarakat ini. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi.
Menurut Amin, Pemkab Bogor sudah seharusnya bertindak tegas terhadap para PSK. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Sebab, profesi PSK merupakan penyakit masyarakat yang tidak dibenarkan agama hingga aturan pemerintah. “Pemkab harus tegas. Operasi rutin harus digalakkan biar tidak menjamur,” kata Amin.
Amin menjelaskan, kemungkinan PSK tetap menjalankan profesinya walaupun sudah mendapat pembinaan dan pelatihan. Sebab, pemerintah tidak intens menjalankan programnya. Semisal setelah diberantas atau dibina, keberadaan PSK tidak mendapat pantauan. Sehingga, mereka dengan bebasnya balik lagi menjalankan kegiatan haram tersebut.
Karena itu, pemerintah harus meramu sistem dengan jelas agar sedikit demi sedikit para PSK ini sadar dan berubah ke jalan yang lurus. “Saya rasa pelan-pelan pasti bisa selesai. Terpenting ada hasilnya. Khususnya sektor ekonomi juga harus dipikirkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Amin menyangsikan target misi meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan Pemkab Bogor. Selain masih banyaknya PSK di Kabupaten Bogor, hingga kini pendidikan berbasis agama masih banyak yang tak diperhatikan. Khususnya terkaitMadrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah.
“Inilah yang seharusnya dikoordinasikan pemerintah dengan aparat terkait. Karena bukan hanya pelaksanaannya saja yang ditekankan, melainkan dasarnya itu harus dipenuhi. Harus fokus,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengaku telah menyerahkan dan mempercayakan persoalan ini kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. “Bisa tanyakan langsung kepada kepala dinasnya,” singkatnya.
Sementara Dinsos Kabupaten Bogor sendiri masih mengalami kewalahan menangani PSK di seluruh wilayah Tegar Beriman. Pasalnya, anggaran yang diberikan Pemkab Bogor saat ini hanya sebatas penjangkauan, dalam hal ini membuat satgas untuk mendampingi petugas terkait yang melakukan razia dan pemulangan.
Dalam hal ini, PSK yang didapati bukan asli Kabupaten Bogor akan dikembalikan sesuai domisilinya. “Di kita juga belum ada tempat untuk merehabilitasi mereka. Tapi kita akan ajukan di perubahan anggaran tahun ini untuk memaksimalkan kegiatan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinsos Kabupaten Bogor Buchori Muslim.