BOGOR DAILY- Nama Sugeng Teguh Santoso mungkin sudah tak asing di telinga. Lelaki yang memulai sepak terjang di dunia advokat kini semakin mantap maju sebagai bakal calon Wali Kota Bogor 2018.
Tak main-main, pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor ini juga sudah menyiapkan terobosan jika terpilih menjadi F1 Kota Bogor. Salah satunya jadi pelopor terciptanya APBD Pro Rakyat, dengan membuka partisipasi publik seluas-luasnya.
“Diskusi dan public hearing ini penting dalam menentukan kebijakan pemerintah. Jadi, masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan itu,”ungkap Sugeng yang juga punya nama beken Sang Pembela itu.
Menurut dia, dengan APBD Pro Rakyat maka pembangunan di Kota Bogor dapat berpegang pada prinsip pembangunan berkeadilan. Artinya, pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat tetap dinomorsatukan.
“Makanya perlu dibuat komunikasi langsung dengan rakyat.Kita harus dengar keluhan mereka, harapan-harapan mereka, kemudian masukan mereka untuk bisa membangun masyarakat yang sejahtera,” paparnya.
Tak hanya itu, sebagai aktivis yang banyak bergelut di bidang pendampingan hukum ‘kaum cilik', ia berprinsip bahwa setiap kegiatan politik bukan sekadar berisi janji manis. Tetapi kerja nyata untuk warganya.
“Politik itu intinya melakukan kegiatan untuk melayani rakyat. Masuk dalam dunia polittik, artinya masuk dalam konteks sebagai tokoh yang akan dipercaya melayani rakyat, itu harus dibangun dengan substantif bukan tidak hanya sekeder kosmetik, politik lipstik,” jelasnya.
Saat ini, Sugeng mengaku masih menunggu rekomendasi dari partai PDIP, yang saat ini tengah melakukan proses seleksi. Beberapa partai juga sudah menyatakan dukungannya jika PDIP merestui pencalonannya di Pmeilihan Kepala Dearah (Pilkada) Kota Bogor 2018.
“Saat ini sudah ada beberapa partai yang siap mendukung kalaulolos seleksi partai. Yaitu PKB dan Hanura. Sebetulnya ada partai lain, tapi karena garis politik saya dari partai PDIP, jadi saya tidak mungkin untuk masuk partai yang tidak searah koalisi dari pilpres, kalau Hanura dan PKB kan satu koalisi jadi tidak ada kondisi psikologis atau kebijakan yang bertentangan,”tandasnya (bd)