BOGOR DAILY-Pemerintah memproyeksikan seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Bogor bisa mendapatkan sertifikat pada tahun 2019. Namun demikian, sampai saat ini masih ada beberapa sengketa lahan yang membuat penerbitan sertifikat tanah terkendala.
Hal itu terungkap dalam acara penyerahan sertifikat lahan di Lapangan Parkir Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor. Penyerahan sertifikat lahan itu dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sertifikat tanah yang diserahkan adalah sertifikat yang terbit pada tahun 2017. Ada 61.000Â sertifikat yang dikeluarkan pada tahun itu. Namun demikian, jumlah tersebut sebenarnya masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017, yakni 80.000 sertifikat.
Menurut Sofyan, sertifikat yang belum keluar karena terkendala sejumlah hal, utamanya karena sengketa. Namun ia mengatakan, akan segera menerbitkan sertifikat bila sengketa itu telah diselesaikan. “Begitu masalah selesai, kami akan keluarkan juga sertifikat,” kata dia dalam sambutannya.
Meskipun penerbitan sertifikat tanah pada tahun 2017 masih di bawah target, namun Sofyan mengutarakan optimismenya bahwa sampai tahun 2019, semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Bogor bisa terdaftar dalam sertifikat. Menurutnya, bila program sertifikasi tanah secara konsisten bisa terus dilakukan, target penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor bisa seluruhnya rampung pada tahun 2019.
“Insyallah dengan program yang seperti ini dalam 3 tahun terakhir, sampai tahun 2019 seluruh tanah di Bogor dapat terdaftar,” katanya.
Target
Di Kabupaten Bogor, secara keseluruhan ada sekitar 379.000 bidang tanah. Sofyan menyebutkan, bidang tanah yang sudah menadapatkan sertifikat baru 198.000 bidang.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pada tahun ini target yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATR adalah 80.000 sertifikat tanah yang yang harus diterbitkan. Target itu dikatakannya sama dengan target pada tahun 2017. Menurutnya, target ini harus bisa dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Menurutnya, sevara nasional target penerbitan sertifikat tanah juga meningkat menjadi 7 juta sertifikat pada 2018 dari tahun sebelumnya 5 juta sertifikat. Ia mengatakan, bila target secara nasional pada tahun ini tidak terpenuhi, jabatan Sofyan sebagai Menteri ATR akan dipertaruhkan. Begitu juga bila target penerbitan sertifikat di Kabupaten Bogor tidak terpenuhi, jabatan kepala kantor perwakilannya akan dipertaruhkan.
“Kalau tidak bisa terbitkan 7 juta sertifikat, saya copot menterinya. Di Kabupaten Bogor targetnya adalah 80 ribu sertifikat. Kalau target itu tidak sampai, Kakanwil BPN juga dicopot oleh Pak Menteri,” ujarnya.
Jokowi kembali mengingatkan pentingnya memiliki sertifikat tanah. Selama ini, katanya, banyak sengketa lahan yang bersumber dari tidak adanya bukti hukum kepemilikan lahan yang sah. Sengketa itu terjadi antara warga dengan warga atau dengan pemerintah, BUMN dan swasta. Perseteruan orang tua dan anak pun dikatakannya terjadi gara-gara sengketa lahan.
sumber: Pikiran Rakyat.