BOGOR DAILY- Penataan transportasi di Kota Bogor masih mejadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dibawah kendali Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Hingga akhir periode kepemimpinannya, kebijakan reruoting dan konversi angkutan kota (angkot) ke bus sedang belum terlalu terasa manfaatnya. Selepas mengikuti Pilkada Wali Kota Bogor, Bima pun mengaku akan fokus melanjutkan kebijakan tersebut sebagai salah satu dari enam skala prioritas menata kota.
“Apalagi, dari beberapa hasil quick count, saya bersama kang Dedie itu memimpin cukup jauh. Maka kami pun percaya diri bakal kembali memimpin Kota Hujan, dan melanjutkan berbagai program skala prioritas, diantaranya fokus ke masalah transportasi dan kemacetan kota,” kata Bima saat ditemui di kediamannya, di Pendopo Enam Baranangsiang Indah, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Sabtu (30/6).
Menurutnya, isu utama mengatasi kemacetan dan mengatur transportasi ada di segmen menengah, yang efeknya bakal langsung terasa. Ia mengakui, menuntaskan progam konversi angkot ke bus sedang bukan tanpa kendala, diantaranya kekuatan finansial badan hukum yang nantinya membawahi armada yang beroperasi di sejumlah trayek Transpakuan Koridor (TPK) se-Kota Hujan.
“Kebijakan ini memang butuh waktu 2-3 tahun. Kini dan sudah mulai adaptasi TPK, yang belum itu pengadaan bus, karena sebagian besar badan hukum ingin disubsidi, juga untuk operasional. Nah itu kendala. Makanya 1-2 tahun terakhir fokus utama penataan transportasi, menyelesaikan badan hukum-nya dulu,” ucapnya.
Selain itu, permasalah menata trayek atau Rerouting pun bukan tanpa kendala, diantaranya soal kesiapan jalan, penumpukan angkut pada jalur trayek tertentu atau trayek gemuk dan permaianan dilapangan. Ini disebut penting karena rerouting jadi program yang menunjang konversi angkot nantinya. “Armada dibiasakan dulu trayek baru. Tapi kendalanya ada juga, paling kentara kesiapan jalan, jalur-jalur trayek gemuk. Belum lagi supir yang tidak sampai ke tujuannya, muter balik, artinya bermain di lapangan, ini juga koreksi kedepannya,” ujarnya
Politisi PAN ini menambahkan, untuk skema subdisi kepada badan hukum sedang direncanakan. Nantinya bakal mirip dengan pengajuan bantuan sosial (bansos). Dia mencontohkan, misalnya badan hukum A punya 50 armada bus, maka mereka bisa mengajukan proposal berapa subsidi yang diperlukan. “Ajukan proposalnya (ke pemkot), nih saya punya operasional sekian, misalnya. Tolong bantu. Lalu nanti pemkot assesmen proporsal itu. Seperti ajukan dana bansos. Patokannya kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jadi nanti proporsional, untuk supir berapa, untuk subsidi per kilometer nya berapa. Nilai dan teknis ada di dinas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Rakhmawati membenarkan rencana pengadaan subsidi dalam kebijakan konversi angkot tersebut. Jumlah anggaran yang disiapkan sekitar Rp17 miliar dari pos pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019. “Persisnya di angka Rp 17.615.699.253. ada di anggaran murni APBD tahun depan, bukan di anggaran perubahan tahun ini,” singkatnya.
