Bogor Daily – Bila tidak ada aral melintang, pada tanggal 14 Maret 2019 mendatang akan terjadi peralihan pucuk pimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.
Bupati Kabupaten Bogor akan dilantik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/720/OTDA tanggal 27 Januari 2018 tentang Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018.
Pilkada Kabupaten Bogor tanggal 27 Juni 2018 telah berlangsung damai, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor telah melaksanakan kewajibannya melakukan penghitungan secara manual dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
Pasangan Ade Yasin mendulang suara terbanyak dengan meraih suara sah sebanyak 912.221 suara, menyisihkan pesaingnya pasangan Ade Ruhandi / Ade Jaro – Ingrid Maria Palupi Kansil yang meraih suara 859.444 suara.
Sekretaris Jenderal Gerakan Nusantara Bersih (GNB) Drs. H. Bustanul Daham, M.Si yang berkedudukan di Jakarta mengatakan memberikan apresiasi atas sikap kritis yang dilontarkan oleh dedengkot Koalisi Masyarakat Bersih Pemantau Pemerintahan (KMBP2) Bogor Raya Coky Pasaribu.
Menilai Kinerja Para Pejabat Dinas/Badan dilingkungan Pemkab Bogor sepanjang dua tahun terakhir Kepemimpinan Bupati Nurhayanti cenderung menurun akibat kehilangan motivasi serta terbawa suasana politik menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada.
Menurut Coky, akibatnya berdampak buruk pada kinerja Dinas dan Unit Kerja dilingkungan Pemda Kabupaten Bogor. Sebagai contoh Dinas PUPR yang banyak dikeluhkan masyarakat serta dirundung kasus dugaan fee proyek, kemudian Dinas Pendidikan yang disorot dalam Penerimaan Siswa Baru dan Proyek Sekolah.
“Bahkan ada lagi Dinas Lingkungan Hidup yang dianggap warga tidak peka dan kurang maksimal dalam merespon aduan terkait limbah pabrik serta pencemaran sungai”, ujar Coky.
Munculnya tudingan miring tersebut perlu disikapi positif oleh pemangku kekuasaan Pemkab Bogor terlebih menjelang peralihan kekuasaan kepada Pejabat baru.
Sekretaris Jenderal Gerakan Nusantara Bersih Bustanul Daham menambahkan, terjadinya penurunan kinerja aparatur Pemda Kabupaten Bogor tersebut tidak lepas dari tumpulnya Inspektorat Kabupaten Bogor dalam memberikan pengawasan.
“Bagaimana pun apabila aparat pengawasan bekerja maksimal, sudah barang tentu tidak akan terjadi dan tidak akan ada kesempatan bagi para pejabat/stafnya berleha leha atau lenggang kangkung membiarkan berbagai bentuk kecurangan berlalu didepan mata”, ujarnya.
Kedepan, sambung Bustanul, pimpinan Pemkab Bogor yang baru harus mencari sosok yang mumpuni sebagai Kepala Inspektorat yang banting dan tahan uji, demi keberhasilan program Bupati Bogor yang baru.
Dikatakan, daerah Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibukota merupakan daerah strategis yang memiliki penduduk lebih banyak dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Barat bahkan Maluku Utara.
Pergantian kepemimpinan Kabupaten Bogor mendatang seyogyanya harus dalam keadaan kondusif, dimana sebelumnya Bupati Nurhayanti sebagai Srikandi Kabupaten Bogor harus terlebih dahulu mengevaluasi kepemimpinan khususnya eselon dua Kadis/Kaban yang selama ini banyak disorot.
Karena berperilaku ugal-ugalan bahkan…maaf yang disorot karena tukang kawin alias gemar beristri dua.
Ade Yasin sebagai Srikandi pilihan rakyat Kabupaten Bogor yang akan mengemban tugas sebagai Kepala Daerah seharusnya mendapatkan warisan Calon Pimpinan Satuan Kerja yang benar-benar benar tangguh, teruji dan terpercaya.
Dalam memilih para pembantunya nanti sudah seharusnya Bupati yang baru mengikuti dan mempedomani Program Nawacitanya Presiden Joko Widodo.
Pejabat yang akan dipilih adalah orang yang benar benar berkualitas dan berkemampuan tinggi, professional dan terukur. Bukan karena pandai bicara dan karena pernah jadi aktifis bahkan bukan karena pandai bersolek dan cari muka.
Menyoroti kepemimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor selama beberapa periode terakhir, penunjukan Pejabat lebih dominan karena faktor kedekatan dan faktor nonteknis lainnya, bahkan BKPP banyak mendapat sorotan karena serampangan menempatkan Pejabat.
Terakhir terdapat issu penempatan istri muda Pejabat BKPP menjadi Kepala Bidang pada sebuah dinas teknis. (nama dan jabatan ada pada Lembaga Gerakan Nusantara Bersih yang sewaktu waktu akan dibeberkan).
Dan lebih parah lagi ada pejabat yang mempunyai kompetensi dan tidak punya kemampuan ditempatkan dalam jabatan strategis, ini namanya asal-asalan.
“Apa kerjanya Baperjakat pimpinan Sekda Adang Suptandar ?, Mereka patut diduga kurang cermat, bagaimanapun penempatan Pajabat adalah tanggungjawab Sekretaris Daerah. Sehingga dimasa mendatang penempatan Sekda yang baru harus benar benar disaring oleh Bupati yang baru sehingga tidak terulang lagi permasalahan penempatan Pejabat yang serampangan”, ujarnya.
Diperoleh informasi saat ini banyak oknum oknum Pejabat yang kasak kusuk mencari dukun dan orang pintar lainnya. Hal ini tentunya mereka berusaha mencari selamat agar tidak tergusur dari jabatannya.
(red.1)