BOGOR DAILY – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) geruduk Kantor Bupati Bogor, Rabu (18/7/2018).
Sedikitnya 150 masa gabungan dari tiga Kecamatan itu beramai-ramai menuntut Pemerintah Kabupuaten (Pemkab) agar memperhatikan jalur yang kerap dilalui kendaraan tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan Gunungsindur.
Koordinasi Aksi, Ochan Tjandra mengatakan bahwa selama ini, masyarakat setempat mengeluh dengan banyaknya kendaraan bermuatan tambang yang melintas di tiga wilayah kecamatan tersebut.
Pasalnya, ia menilai bahwa adanya lalu lalang kendaraan tambang selama 24 jam tersebut berdampak pada kerusakan insfrtatuktur jalan,berdampak pada kerusakan infrastruk jalan, polusi udara, hingga konflik sosial.
“Kita sudah adakan aksi sebelumnya di kecamatan tapi tidak ada tanggapan bahkan blokade jalan pun pernah kami lakukan,” ujarnya seperti dilansir TribunnewsBogor.com.
Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan beberapa poin tuntutan yang akan terus diperjuangkan hingga bisa direalisasikan pemerintah.
Beberapa poin iti sendiri diantaranya pemberlakuan jam operasional kendaraan tambang yang hanya bisa melintas mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Pembatasan
Pembatasan volume muatan hasil tambang hingga penegakan peraturan hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan armada angkutan tambang. “Termasuk 2019 harus bebas truk tronton dan adanya pembuatan jalur khusus tambang,” tukasnya