DOB Botim Disurvei Pemkab

BDN – Proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur memasuki babak baru. Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui PT Armudi Pradana Konsultan melakukan kajian untuk Ibu Kota Kabupaten Bogor Timur. Tenaga Ahli PT Armudi Pradana Konsultan M Isnaeni mengatakan, dalam menentukan Ibu Kota Bogor Timur ini ada empat daerah yang diusulkan, yakni Kecamatan Gunungputri, Klapanunggal, Cileungsi dan Jonggol.

“Setelah disurvei, dari empat lokasi tersebut yang paling memungkinkan adalah di Kecamatan Jonggol, tepatnya di Desa Singasari,” katanya. Ia menjelaskan, jika dilihat dari hamparan tanah, lokasi yang di Desa Singasari ini satu hamparan, jadi sangat baik jika dijadikan ibu kota. Namun, pihaknya akan mengkaji kembali lokasi tersebut dan akan disesuaikan dengan rencana tata ruang. “Karena kita belum tahu dari hamparan tanah itu ada yang masuk dalam hutan lindung atau yang lainnya, jadi nanti akan kita kaji lagi,” jelasnya. Ia melanjutkan, dalam menentukan lokasi Ibu Kota Bogor Timur ini ada beberapa indikator, di antanya ketersediaan lahan, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Proses kajian lokasi untuk Ibu Kota Bogor Timur ini diprediksi akan cepat selesai. “Insya Allah September ini selesai dan nanti akan langsung diekspos di Setda Kabupaten Bogor,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana mengaku pihaknya sangat bersyukur karena tahapan demi tahapan untuk pembentukan DOB Bogor Timur telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kami membantu tim kajian akademis ini mulai dari mengawal terjun ke lokasi serta mempersiapkan data-data yang dibutuhkan,” ungkapnya. Ia berharap semua masyarakat Bogor Timur bahu-membahu menyongsong terbentuknya DOB Bogor Timur ini.

Selanjutnya, setelah tahapan ini selesai, maka harus segera diparipurnakan bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. “Kalau September ini sudah bisa diparipurnakan, maka Oktober sudah bisa disepakati bupati dan DPRD Kabupaten Bogor agar berkas DOB Bogor Timur ini disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.