BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia meminta Ketua Umum PSSI Periode 2019-2023, Mochamad Iriawan merombak sistem dalam tubuh persepakbolaan Indonesia agar lebih baik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sepak bola Indonesia sangat ditunggu oleh masyarakat.
“Jadi kita harus betul-betul berbenah, harus berani berubah. Oleh sebab itu saya sampaikan sistem dan proses kompetisi harus diperbaiki besar-besaran,” kata Jokowi saat pertemuan bersama anggota PSSI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Jokowi yakin dengan perbaikan sistem bibit baru dalam dunia persepakbolaan akan muncul. Sehingga bisa memajukan persepakbolaan di Indonesia.
“Karena dari situ akan muncul bibit yang baik dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga enggan berkomentar soal kekalahan Timnas Indonesia U-23 di laga final SEA Games 0-3 dari Vietnam di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa (10/12). Namun dia ingin PSSI lebih fokus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.
“Saya enggak akan komentar mengenai sepak bola kita kemarin di SEA Games. Kita akan menjadi tuan rumah piala dunia u-20 betul-betul saya minta segala sesuatu disiapkan,” kata Jokowi.
Sebab itu pihak PSSI harus mulai mempersiapkan mulai dari acara, transportasi hingga akomodasi. Sehingga acara tersebut berjalan lancar.
“Mulai dari promosi acara, melihat lagi transportasi akomodasi stadion. Karena ini event yang tidak mudah didapatkan,” kata Jokowi.
Komjen Mochamad Iriawan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Polri pun berharap pria yang akrab dikenal dengan sapaan Iwan Bule itu bisa memberangus mafia bola di dunia persebakbolaan Tanah Air.
“Kami berharap semoga Pak Iwan bisa memberangus praktik mafia bola yang selama ini menjadi salah satu konsentrasi Polri,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Senin (4/11).
Dedi menyebut, Iwan Bule tetap memiliki hak menjadi Ketua PSSI meski masih aktif menjadi pejabat tinggi Polri. Terlebih, prosedur dan mekanismenya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
“Polanya melalui pendaftaran untuk mengikuti seleksi dan pencalonan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku secara internal oleh panitia organisasi tersebut. Setiap WNI memiliki hak yang equal sesuai persyaratan kompetensi dan proses pemilihan yang demokratis, transparan serta independen,” jelas dia.