Saturday, 18 May 2024
HomeBeritaDPRD Kota Bogor Ikutan "Lock Down" Dikritik

DPRD Kota Bogor Ikutan “Lock Down” Dikritik

BOGOR DAILY – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Bogor, Yusfitriadi, menyoroti kebijakan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, yang menerapkan tidak menerima kunjungan dari masyarakat sampai batas tidak ditentukan, di situasi pandemi Virus Korona atau Covid-19.

Kang Yus sapaan akrabnya yang juga sebagai Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership ( DEEP), itu mengatakan, sudah jelas-jelas Pemerintah Pusat tidak akan menerapkan Lockdown atau karantina seluruh atau wilayah.

Menurutnya, saat ini mayarakat Kota Bogor membutuhkan sosok wakil rakyat di Kota Hujan tersebut, dalam penanganan wabah Covid-19 yang sudah mulai menyebar. Jangan sampai ada pengumuman bahwa tidak menerima kunjungan masyarakat.

“Kalau kemudian lembaga publik itu tutup itu lockdown, sedangkan di Indonesia Jokowi sudah berulang kali bilang bahwa tidak ada perdebatan, tidak menerapkan lockdown. Lembaga publik pemerintah masyarakat dan beberapa pusat perbelanjaan itu harus beroperasi, dengan catatan kepastian bahwa yang berkunjung harus steril,” katanya kepada Bogordaily.net melalui telpon selulernya. Senin (30/3/2020).

Yus menegaskan, untuk kantor wakil rakyat di Kota Bogor tidak ada alasan lagi untuk melakukan pembatasan bagi masyarakat yang akan berkunjung. Karena, ditengah pandemi Covid-19 ini tentunya masyarakat sangat mengharapkan hadirnya wakil rakyat.

“Termasuk lembaga legislatif. Juga itu tidak bisa tutup dan tidak dilayani. Termasuk mungkin ada beberapa hal yang diadukan menyangkut wabah korona ini dari masyarakat. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan anggota ,” ucapnya.

Dirinya menyarankan, agar mencabut pengumuman tidak menerimanya kunjungan dari masyarakat ditengah wabah Covid-19 ini.

“Saya pikir ini tidak ada alasan lembaga pemerintah ini tutup ditengah wabah ini, seharusnya terapkan persyaratan, ketika masuk itu pengecekan penyemprotan disinfektan dan hand sanitizer gitu, begitupun yang lembaga legislatif itu dibekali itu juga. Bukan berarti ditutup, masyarakat mau mengadu gimana ? lockdown tidak, harus konsisten lah,” tukasnya. (Andi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here