BOGORDAILY – Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihak kementerian sosial membuka layanan pengaduan bantua sosial di tengah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan masyarakat bisa menghubungi layanan 08111022210 atau mengirimkan email ke [email protected].
“Nomor tersebut untuk terima pengaduan,” kata Juliari ketika dihubungi merdekacom, Senin (27/4).
Dia menjelaskan nomor tersebut tidak menerima telepon hanya pesan WhatsApp. Kemudian Juliari juga menjelaskan nomor tersebut bukan untuk layanan pendaftaran penerima bansos.
“Bukan untuk pendaftaran penerimaan bansos kemensos,” jelas Juliari.
Juliari mengatakan jika masyarakat ingin mengadukan atau menemukan masalah terkait bansos Kemensos bisa mengirimkan pesan. Dengan mencantumkan nama, ktp, alamat lengkap dan aduan.
“Silahkan mengirimkan pesan aduan jika menemukan masalah terkait bansos Kemensos. Dengan format : salah sasaran, penyelewengan pungli (contoh), nama, ktp, alamat, dan aduan,” jelas Juliari.
Pendataan Bansos Diserahkan Ke Pemda
Juliari menjelaskan mekanisme pendataan atau alokasi per kelurahan atau penerima bantuan sosial diserahkan seluruhnya pada pihak pemerintah daerah. Dia menjelaskan hal tersebut diatur agar tidak terjadi kekacauan.
“Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan atau desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau,” jelas Juliari dalam pesan singkat, Senin (27/4).
Dia menjelaskan sudah pasti ada beberapa wagra yang tidak menerima. Sebab itu pemda harus mengaturnya dengan baik.
“Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan Pemda atur,” ungkap Juliari.
Dengan cara kata dia, dibicarakan dengan warga, yang bisa dipimpin oleh ketua RW atau kepala desa. Juliari yakin jika dibicaranan semua akan mengerti.
“Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalo yang sudah dapat, trus dapat lagi, dikasih ke yang blm dapat,” ungkap Juliari.
Banyak Warga Belum Terima Bansos
Penyaluran bantuan sosial Covid-19 bermasalah seperti di DKIÂ Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui banyak warga yang belum dapat bantuan sosial (bansos) dan banyak yang tidak tepat sasaran.
Menurut Anies yang berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4), hal tersebut dikarenakan data yang tidak sempurna dan menurut Anies hal tersebut biasa terjadi di Indonesia yang menurutnya hampir tidak mungkin menemukan data yang super akurat.
“Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama, tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta, Anda bisa temukan dua nama sama, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Di negeri ini, data yang super akurat sulit, tidak usah ditutup-tutupi fakta itu. Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus meningkatkan kualitas data,” ujar Anies.
Koreksi tersebut, lanjut Anies, dikarenakan banyak yang dulunya masuk ke dalam data masyarakat miskin saat situasi normal, dengan perekonomian bergerak sebagaimana mestinya. Namun dengan keadaan saat ini dengan kegiatan perekonomian yang melemah, di lapangan, yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang ada dalam daftar yang dimiliki pemerintah.
“Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan kesehariannya tidak berfungsi (secara ekonomi). Di sini kemudian bagian kami adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru, masuk di dalam data yang di-update. Sehingga pada distribusi berikutnya, mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga,” ucap dia.