BOGORDAILY.net – Terkait keluhan wali murid yang mempertanyakan kebijakan, masih mewajibkannya Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), khususnya di Sekolah Swasta baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) ditanggapi oleh Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana.
Atis -sapaan akrabnya- mengatakan, mengenai keluhan warga Kampung Pasir Jambu, RT 05/03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, yang mengeluhkan masih adanya SPP yang diwajibkan tidak bisa dipungkiri.
Karena, sekolah khusunya swasta sangat membutuhkan dorongan dari wali murid untuk operasional sekolah. Terutama, untuk honor guru.
“Untuk hal ini tergantung kebijakan dari yayasan atau pengelola satuan pendidikan tersebut ini sekolah swasta iya,” katanya kepada Bogordaily.net, Jumat (1/5/2020).
Kalau sekolah negeri, lanjutnya, disituasi pandemi Covid-19 ini tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan, di swasta ini honor guru dari sekolah, diantaranya dari iuran siswa yaitu SPP. Sehingga, sekolah sangat terbantu untuk membayar honor guru.
“Yang jelas Kemendikbud sudah membebaskan pemakaian dana BOS untuk honor guru lebih dari 50 persen,” jelasnya.
Iya mengaku, belum bisa menindak tegas mana saja sekolah swasta yang mewajibkan SPP kepada muridnya. Karena, di suatu pendidikan swasta juga ada komite sekolahnya.
“Kita belum mengetahui secara pasti, belum ada laporan resmi. Kan di satuan pendidikan swasta juga ada komite sekolah, hal ini bisa di musyawarahkan oleh yayasan dan komite,” tukasnya. (Andi).