BOGORDAILY – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anggota Komisi IX DPR RI menilai survei menunjukkan masyarakat sudah mulai jenuh dengan aktivitas saat PSBB.
“Menurut saya, survei tersebut adalah indikator di mana masyarakat sudah mulai jenuh menjalani aktivitas dalam protokol PSBB. Apalagi, pada kenyataannya banyak di antara anggota masyarakat yang pekerjaannya terganggu selama masa pandemi ini. Karena itu, mereka menginginkan agar PSBB dihentikan dan kehidupan kembali seperti semula,” kata Anggota Komisi IX, Saleh Pertaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).
Saleh menilai bahwa masyarakat mengalami kerugian ekonomi saat PSBB diterapkan. Sehingga hal yang wajar mayoritas masyarakat berharap agar PSBB diakhiri.
“Orang sudah jenuh tinggal di rumah. Tidak mudah untuk tetap menjaga jarak. Tidak mudah juga untuk meninggalkan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu yang cukup panjang,” imbuhnya.
Saleh berharap pemerintah mempertimbangkan hasil survei tersebut. Namun jika PSBB dilonggarkan, Saleh mengatakan protokol kesehatan harus tetap dijalankan.
“Saya melihat bahwa pemerintah harus memperhatikan hasil survey ini secara sungguh-sungguh. Saya khawatir, jika PSBB tetap diterapkan dan diperpanjang terus, masyarakat malah tidak akan mau ikut. Tentu itu tidak baik bagi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat,” kata dia.
“Kalau pemerintah mau, PSBB-nya bisa dilonggarkan dalam skala tertentu. Namun, protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan relawan-relawan yang siap ditempatkan di berbagai pos untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Katakanlah, misalnya, di pasar dan mal-mal. Jika ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, relawan-relawan tersebut harus menegur dan memperingatkan. Jika dilepas begitu saja, pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan mengalami kendala,” sambungnya.
Namun demikian, Saleh mengatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Dia menekankan bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap bahaya COVID-19.
“Di sisi lain, pemerintah tentu tetap perlu melakukan komunikasi, edukasi, dan informasi bagi masyarakat. Kewaspadaan atas bahaya COVID-19 harus disuarakan terus. Jangan sampai PSBB dilonggarkan, justru masyarakat merasa bebas seperti dulu. Harus dipastikan bahwa mereka juga menjaga diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Survei dilakukan pada 13-16 Juli 2020. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang yang dilakukan pada rentang 2 tahun terakhir.
Survei dilakukan melalui wawancara via sambungan telepon. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah ‘Di antara dua pernyataan mengenai penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berikut ini, mana yang paling dekat dengan pendapat Ibu/Bapak?'.
Hasilnya, 60,6 persen responden ingin agar PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan. Angka ini berbanding terbalik dari survei bulan Mei 2020 yang menginginkan PSBB dilanjutkan.
“Saat ini, mayoritas publik cenderung menghendaki PSBB dihentikan agar perekonomian bisa segera berjalan, 60.6%,” demikian keterangan Indikator.