Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Uni Eropa, untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor pada Kamis 25 Februari 2021.
Dalam pertemuan yang berjalan lebih kurang satu jam, Bima Arya dan Vincent piket membicarakan banyak hal, mulai penanganan membasmi Covid-19 di Kota Bogor, hingga kerja sama APEKSI dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan yang lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket mengaku kunjungan ke Kota Bogor merupakan kunjungan keduanya ke Indonesia.
“Dirinya merasa senang dapat bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya yang telah terpilih sebagai ketua APEKSI” ujar Dubes Uni Eropa, Vincent piket.
Kunjungan ini menurut Vincent piket, dalam rangka menjalin kerja sama untuk membangun kota-kota di Indonesia dan pemerintah daerah.
Agar mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Kerja sama yang dimaksud di antaranya, Leadership, Ownership, Capacity for agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment Sustainable Development Goals (LOCALISE SDGs).
Dan hal perubahan iklim, yakni mendukung kota-kota agar bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim serta membahas tentang pandemi Covid-19.
Sementara itu, kepada Vincent Piket, Wali Kota Bogor, Bima Arya menerangkan langkah dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot Bogor) dalam menghadapi dan menekan angka penularan Covid-19 di Kota Bogor hingga di level Kelurahan.
Di antaranya meningkatkan rasio ketersediaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio) atau BOR di Kota Bogor, yang saat ini menurutnya sudah lebih baik dibanding beberapa pekan yang lalu.
“Salah satunya dengan cara mendirikan Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, proses dan tahapan Vaksinasi yang telah dilaksanakan, utamanya bagi tenaga kesehatan,” kata Bima.
Bima Arya menjelaskan hasil survey tentang Covid-19 di Kota Bogor yang telah dilakukan Pemkot Bogor sebagai dasar pengambilan kebijakan, tidak hanya aspek kesehatan dan aspek bantuan pemulihan ekonomi.***