Bogordaily.net – Mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengambil alih paksa pengelolaan Pasar Teknik Umum (TU) Kemang, yang telah tertunda selama 14 tahun dari pihak PT. Galvindo Ampuh.
Pengambil aliahan paksa Pasar TU Kemang disaksikan jajaran TNI-Polri, dinas terkait, unsur Forkopimda, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Komisi 1 serta Komisi 2 DPRD Kota Bogor, menghadiri pelaksaan pengambilalihan Pasar TU Kemang, yang di pimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim berserta unsur Forkopimda.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, pengambilalihan paksa pasar TU Kemang merupakan kewajiban Pemkot Bogor untuk melaksanakan tugasnya melakukan operasional pasar rakyat, karena pasar rakyat di bawah kendali Pemerintah Daerah.
“Hari ini sesuai langkah yang kita ambil dengan proses mulai dari team pembentukan pengambil alihan operasional, maka hari ini kita melaksanakan pengambilan alihan operasional pasar TU, setelah tertunda 14 tahun,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada wartawan, Senin 17 Mei 2021.
Selanjutnya, Dedie menyampaikan, Pemkot Bogor akan mengajak PT Galvindo Ampuh untuk berkomunikasi secara intens, karena yang dilakukan ini masih bersinggungan satu dengan yang lain.
“Kita ingin melihat niat baik dari PT Galvindo Ampuh untuk melaksanakan langkah-langkah bersama untuk menuju perbaikan pasar TU,” katanya.
Lanjut Dedie, Perumda Pasar Pakuan Jaya sebagai BUMD dibawah Pemkot Bogor akan dilibatkan sebagai pengelola pasar TU Kemang setelah Dinas Koperasi UMKM dan Disperindag.
“Kita ingin melaksanakan operasional pasar yang proper dari berbagai segi, selama ini pasar TU lingkungan nya tidak tertata, Jalan berlubang, Becek, Saluran air tersumbat dan sampah numpuk,” ucapnya.
“Makanya Pemerintah ikut campur langsung menangani operasional pasar TU ini,” sambung.
Menurut Dedie, Pasar TU ini bisa mengendalikan inflasi daerah. Makanya salah satu hal yang krusial yang diambil dalan konteks pengambil alihan operasional juga ada berkaitan dengan pengendalian inflasi di daerah.***