Bogordaily.net – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kota Bogor melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah terkait hasil pengawasan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan program vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun berbasis sentra sekolah.
Komisioner KPAI Daerah Kota Bogor, bidang pendidikan Anni Farhani menyampaikan bahwa Rakorda ini merupakan komitmen pihaknya agar satuan pendidikan di Kota Bogor dapat berjalan dengan baik. Khususnya agar anak-anak tetap aman selama PTM terbatas.
“KPAID tahun ini melakukan pengawasan terhadap 18 sekolah yg tersebar di 6 kecamatan. Pengawasan ini dilakukan, agar anak-anak benar2 terlindungi terhadap Covid-19 dan memastikan anak-anak kita mendapatkan pelajaran terbaik, karena kalau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ungkap dia dalam Rakorda KPAID 2021 secara daring, Senin (13 September 2021).
Dalam kegiatan Rakorda ini, dibuka langsung oleh walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto sebagai Keynote Speech.
Sementara itu Narasumber dari KPAID Komisioner Bidang Pendidikan Anni Farhani, Kepala Dinas Kota Bogor, Hanafi, Kepala Kemenag Kota Bogor, Ramlan Rustandi, Kepala Dinkes Kota Bogor, Srinowo Retno dan dari KCD R Arso Budi Riyadi.
Anni menambahkan, Dalam kegiatan Rakorda ini, KPAID menyampaikan beberapa Rekomendasi hasil dari Rakonas KPAI :
KPAI mendukung Pembelajaran Tatap muka di masa pandemi dengan Enam
(6) syarat berikut:
Pertama, Sekolah/madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dapat terpenuhi.
Jika belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah harus membantu pemenuhannya;
Kedua, Sekolah/madrasah harus dipastikan vaksinasinya mencapai minimal 70% warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun.
Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10% dari jumlah siswa. Sementara kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70% populasi sudah divaksin, maka setidaknya orangtua sudah di vaksin.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan dunia, WHO. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus memeastikan percepatan dan penyediaan vakinasi anak merata di seluruh Indonesia.
Karena dari survey singkat KPAI, anak-anak yang belum divaksin menyatakan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya.
Ketiga, Pemerintah Daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO bahwa positivity rate di bawah 5% baru aman membuka sekolah tatap muka.
Untuk itu, maka 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) perlu ditingkatkan, bukan dikurangi agar positivity ratenya menjadi rendah.
Keempat, Karena PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan maka perlu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran, materi mudah dan sedang di berikan di PJJ dengan bantuan modul, dan materi yang sulit disapaikan saat PTM, agar ada interaksi dan dialog langsung antara peserta didik dengan pendidik
Kelima, KPAI mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu Siap aerahnya, Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap orang tuanya dan Siap Anaknya.
Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19.
Keenam, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM dan Vaksinasi Anak.
Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.
Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung.
Anni mengingatkan kembali, Indonesia merupakan salah satu negara di antara negara lain di dunia yang masih terdampak Covid-19.
Beberapa negara juga masih belum menyiapkan, bahkan juga masih belum terlaksana tatap muka.
“Indonesia melihat data terkini, ada daftar baik, tapi juga ada beberapa daerah kasusnya tinggi, data Satgas dan Kemenkes, sejak 23 sampai 28 Agustus, alhamdulillah untuk 20 provinsi kasusnya turun, ini keberhasilan gotong-royong dalam situasi PPKM, karena menghadapi situasi ini tidak hanya diserahkan kepada negara, tapi juga partisiapsi masyarakat, ini sangat berarti,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM hari ini, peran satuan pendidikan dan pemerintah daerah sangat besar.
Pasalnya, untuk melaksanakan PTM menurut WHO idealnya adalah positivity rate itu dibawah 5 persen, sementara di kota Bogor masih belum tercapai.***