Bogordaily.net – Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.
Dalam hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menghadiri Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo Wali Kota Dumai pada Kamis 2 September 2021.
Dari sebanyak 5.000 sertipikat tanah yang diserahkan di Provinsi Riau, Sofyan A. Djalil menyerahkan langsung sertipikat tanah kepada 30 perwakilan masyarakat.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan, melalui program PTSL yang juga merupakan concern Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 lalu.
Menurutnya, program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah.
Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.
“Jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir konflik, karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertipikatnya. Masyarakat yang mau berusaha bisa menjadikan sertipikat ini sebagai jaminan, pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak orang sebelumnya terpaksa ke rentenir, besar sekali bayarnya. Dengan sertipikat tanah yang ada, masyarakat tidak perlu pergi ke rentenir,” ujar Sofyan A. Djalil.
Ia juga memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN kini sudah semakin baik dan akan terus memperbaiki layanan pertanahan agar lebih memudahkan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil menyambut baik usulan Gubernur Riau agar Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau membantu percepatan program PTSL, salah satunya dengan menyediakan anggaran, khususnya untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) demi meringankan beban masyarakat.
“Atas usulan Pak Gubernur tadi, saya sangat berterima kasih jika bapak/ibu membantu BPN dalam rangka untuk mempercepat penyertipikatan tanah. Kalau Bupati/Wali Kota menyediakan anggaran untuk pra sertipikat itu akan sangat memudahkan. Yang kedua, untuk pembayaran BPHTB itu Bupati/Wali Kota bisa membuat kebijakan mengurangi bahkan sampai dengan 100%. Bisa dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota, atau mengurangi sampai 50%. Itu dalam rangka kita menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Gubernur Riau, Syamsuar pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN,vatas dukungan dalam memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau.
Selain itu, sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah, ia meminta perhatian kepada Bupati/Wali Kota untuk kelancaran pelaksanaan PTSL serta menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
“Kami memohon kepada para Bupati/Wali Kota untuk melakukan pengurangan penetapan BPHTB guna mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir menyebutkan bahwa program PTSL telah berjalan 49,25% atau sebanyak 1.859.267 bidang tanah yang sudah terdaftar.
Untuk tahun 2021 ini, Provinsi Riau mendapatkan target PTSL Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 105.770 bidang dan sudah selesai 100%.
“Alhamdulillah, karena Pak Bupati, Pak Wali Kota sudah turun ke lapangan, kendala-kendala sudah mengerucut, sudah mengecil, jadi sudah bisa kami atasi,” tegasnya.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Wali Kota Dumai, Paisal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, Robert H. Sirait.
Serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. Penyerahan sertipikat ini juga diselenggarakan secara daring yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau.
Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Riau. Mengakhiri kunjungan kerjanya, Sofyan A. Djalil berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk meninjau langsung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.***