Bogordaily.net– Presiden Partai Buruh Said Iqbal yakin partai yang dipimpinnya bakal berjaya pada Pemilu 2024 mendatang. Ia pun menargetkan meraih 5,6 juta suara pada Pemilu 2024.
Sebab kata Said, Partai Buruh memiliki basis massa yang besar dan tersebar di sejumlah provinsi.
“Basis kami enggak seluruh Indonesia, tapi di Jabar, Jatim, Banten, DKI, Kepri, Sulsel, Banjarmasin dan daerah lainnya. Cukup 10 Provinsi kumpulin 6 juta suara,” ujar Said Iqbal di Gelora Bung Karno, Jakarta, dikutip dari Tempo.co, Sabtu, 14 Mei 2022.
Dari Provinsi Jawa Barat saja diakuinya, Partai Buruh menargetkan bisa menggaet 4 juta suara. Said optimistis karena Provinsi Jawa Barat merupakan basis Partai Buruh terbesar. Sedangkan untuk DKI Jakarta, Said menyebut partainya bisa masuk dalam tiga besar partai yang memperoleh suara terbesar.
Lebih lanjut Said menjelaskan, saat ini Partai Buruh sudah berhasil menyusun kepengurusan di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 kecamatan di Pemilu 2024. Dengan kader militan teregistrasi KTA Partai Buruh maupun lewat NIK KTP hingga saat ini 250.000 orang dengan target hingga Agustus 2022 sebanyak 513.250 orang kader Partai Buruh yang teregistrasi dari NIK KTP.
Sementara itu di sisi lain Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan di negeri ini.
“Tidak boleh ada orang yang kelaparan di negeri yang kaya,” kata Said Iqbal dalam orasinya di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Mei 2022 sebagaimana dilansir dari Suara.com.
Said menyebut Partai Buruh akan mengeluarkan sejumlah terobosan, salah satunya memperjuangkan program jaminan makan bukan Bantuan Langsung Tunai/BLT. Partainya nanti bakal memperjuangkan ada jaminan sosial berupa biaya makan setiap tahun dianggarkan dari APBN dan APBD bagi kelompok marginal, seperti tukang ojek, sopir, buruh yang kena PHK, buruh outsourcing, buruh kontrak, ibu-ibu tukang jamu gendong, petani dan lainnya.
“Setiap bulan masuk ke ATM, kami kasih ATM. Tiap orang Rp500 ribu akan kami perjuangkan, pasti bisa. Jumlah orang miskin dan tidak mampu 27,7 juta orang, kurang lebih 30 juta orang dikali Rp500 ribu jadi hanya Rp15 triliun,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga menolak upah murah. Ia menyebut selama tiga tahun buruh tidak naik upahnya. Belum lagi, kata dia yang semakin memberatkan adalah harga-harga kebutuhan pokok serba naik.
“Berikutnya hapus outsourcing, dan toLak kenaikan pajak ppn 11 persen. Daya beli turun 30 persen, pajak malah naik 11 persen, mental kementerian keuangan adalah mental kompeni, kompeni selalu ambil pajak di tempat susah,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Setelahnya mereka melakukan ‘long march' menuju Stadion Gelora Bung Karno. Aksi yang digelar oleh massa dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia itu dalam rangka perayaan puncak Hari Buruh Internasional.
Sejumlah tuntutan dilayangkan diantaranya tolak Omnibus law UU Cipta Kerja. Mereka juga meminta agar harga bahan pokok, BBM, dan gas diturunkan serta mendesak agar disahkan RUU PPRT, lalu tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB, serta tolak upah murah. Para buruh juga meminta agar dihapuskan outsourcing.***