Bogordaily.net – Rupanya urusan ijazah belum selesai di negeri ini.
Setelah berbulan-bulan publik disuguhi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini muncul tuntutan yang lebih luas. Bukan hanya ijazah seorang wakil presiden. Kali ini seluruh anggota DPR RI diminta membuka ijazahnya.
Sebuah petisi berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali! Yang dimuat di change.org mulai mendapatkan perhatian masyarakat.
Hingga data yang disampaikan dalam petisi tersebut, sudah terkumpul 6.537 tanda tangan terverifikasi. Petisi itu juga telah dibagikan sebanyak 7.860 kali per tanggal 13 November 2016.
Momentum kemunculannya menarik.
Publik masih mengingat polemik dokumen pendidikan Gibran. Persoalan yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden itu berkembang menjadi persoalan politik nasional.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran. Desakan politik kemudian bergulir di DPR. Bahkan, 120 anggota DPR dari delapan fraksi sempat mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukan Gibran.
Di tengah dinamika tersebut, Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran kemudian menegaskan bahwa keputusannya mundur merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Ia juga menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
Tetapi, peristiwa itu telanjur membuka diskusi yang lebih besar.
Kalau ijazah seorang wakil presiden bisa menjadi persoalan nasional, bagaimana dengan ijazah ratusan anggota DPR yang setiap hari ikut menentukan kebijakan negara?
Pertanyaan itulah yang tampaknya ingin dibawa oleh pembuat petisi.
Petisi tersebut ditujukan kepada tiga lembaga: Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ada tiga tuntutan utama.
Pertama, Pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggota DPR membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah. Mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan.
Kedua, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Prosesnya harus transparan dan independen. Hasilnya juga dapat diakses masyarakat.
Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen pendidikan masing-masing.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Anggota DPR bukan sekadar warga negara yang kebetulan memiliki ijazah. Mereka adalah pejabat publik yang mendapatkan mandat dari rakyat.
Mereka membuat undang-undang. Mengawasi pemerintah. Membahas anggaran. Bahkan menentukan arah kebijakan yang dampaknya dirasakan jutaan orang.
Karena itu, rekam jejak pendidikan menjadi bagian dari pertanggungjawaban publik.
Tentu harus dibedakan antara permintaan verifikasi dan tuduhan pemalsuan. Petisi ini bukan bukti bahwa ada anggota DPR yang menggunakan ijazah tidak sah.
Justru verifikasi diperlukan agar tidak muncul tuduhan tanpa dasar.
Dokumen pendidikan juga tetap harus dikelola dengan memperhatikan perlindungan data pribadi. Keterbukaan tidak harus berarti seluruh informasi pribadi diumbar tanpa batas. Yang paling penting adalah kepastian keabsahan dokumen dan hasil pemeriksaannya.
Ada satu hal yang bisa dipetik dari polemik Gibran.
Persoalan selembar dokumen pendidikan ternyata bisa berkembang jauh melampaui urusan administrasi. Ia bisa menyentuh legitimasi pencalonan, kepercayaan publik, bahkan dinamika politik nasional.
Kini tuntutan itu bergerak ke Senayan.
Apakah seluruh anggota DPR bersedia membuka ijazahnya?
Kalau memang semua dokumen pendidikan telah memenuhi ketentuan, verifikasi independen bisa menjadi cara untuk menjawab keraguan masyarakat.
Sebab, transparansi bukan berarti seseorang harus dianggap bersalah lebih dahulu.
Transparansi justru memberi kesempatan kepada seseorang untuk membuktikan bahwa tidak ada persoalan.
Dari seorang wakil presiden, kini pertanyaannya meluas ke seluruh wakil rakyat.
Rakyat tidak hanya ingin tahu siapa yang membuat undang-undang. Rakyat juga ingin tahu apakah seluruh persyaratan untuk menduduki kursi pembuat undang-undang itu telah dipenuhi.
Ijazah memang hanya selembar kertas.
Tetapi dalam urusan jabatan publik, selembar kertas itu bisa punya konsekuensi yang panjang.***