PWI Tolak Usulan Agar Wartawan Terima Tunjangan dari Pemerintah

Menu

Mode Gelap
FIFA Resmi Umumkan Jadwal Kick-off Piala Dunia 2022 Dimajukan Hari Ini Harga Emas Antam Turun Rp 5.000 Per Gram Diserang Kelompok ADF, 800 Napi Penjara di Kongo Timur Kabur Jangan Telat Perpanjang Sim, Cek di Sini Lokasinya! Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

Nasional · 2 Jul 2022 14:18 WIB

PWI Tolak Usulan Agar Wartawan Terima Tunjangan dari Pemerintah


 Rapat di Kantor PWI Pusat Jumat, 1 Juli 2022 siang. (Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Rapat di Kantor PWI Pusat Jumat, 1 Juli 2022 siang. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat Jumat, 1 Juli 2022 siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

” UU Pers No 40/1999 jelas-jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas-tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang.

Rapat DK -PWI menilai, usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Membantu program 

Namun Atal S Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi Pers secara keseluruhan.

Bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya.

“Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan,” tegasnya.

Beban berat pers

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga Pers akhir akhir ini terutama akibat pandemi Covid 19 lebih dua tahun terakhir.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan Pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan.

Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi Pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya. Ruh profesi ada disana. Bantuan kepada Pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Sosialisasi PD/ PRT, KEJ, dan Kode Perilaku Wartawan 

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program program internal organisasi PWI yang belum terlaksana karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Dalam rapat Atal menjanjikan memprioritaskan sosialisasi seluruh produk kongres PWI Solo 2018 segera dilaksanakan tahun ini, termasuk Rapat Kerja Nasional ( Rakernas PWI).

“Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” kata Atal.

Dhimam Abror Anggota DK-PWI

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Mantan Pengacara akan Gugat Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

13 Agustus 2022 - 19:34 WIB

Penelitian Literasi Digital dengan Metode Mobile Seamless Learning di Era Merdeka Belajar untuk Pendidik PAUD 

13 Agustus 2022 - 14:21 WIB

Taufiq Kiemas dalam Kenangan Rizal Ramli, Masih Beri Hormat

13 Agustus 2022 - 12:50 WIB

rizal ramli taufiq kiemas

Ketum Projo Mengancam Siapa Partai, Perbrdaan, Demokrasi atau Konstitusi

13 Agustus 2022 - 10:58 WIB

Projo

KemenkopUKM Perkuat Kelembagaan Koperasi Nelayan

13 Agustus 2022 - 09:31 WIB

Case Close! Bareskrim Hentikan Laporan Dugaan Pelecehan Brigadir J ke Putri Candrawathi

12 Agustus 2022 - 22:58 WIB

Trending di Nasional