Bogordaily.net – Kabar baik bagi calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Puluhan SMA dan SMK swasta di Kota Bogor dipastikan membuka program pendidikan gratis dengan total daya tampung mencapai ribuan siswa.
Merujuk Instagram Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pemprov Jabar
(@cadisdikwil3), program ini tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor, mulai dari Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah hingga Tanah Sereal. Sekolah-sekolah tersebut menyediakan rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari 10 hingga lebih dari 200 siswa.
Di wilayah Bogor Utara, sejumlah sekolah yang masuk dalam program sekolah gratis antara lain SMA PGRI 4 dengan kapasitas 180 siswa, SMK Bina Warga 1 sebanyak 221 siswa, serta SMK Farmasi, SMK Alqi Profesi, dan SMK Nusantara yang masing-masing menyediakan 144 kursi.
Sementara di Bogor Selatan, terdapat SMK PUI dengan daya tampung 144 siswa, serta SMK Farmasi Tunas Mandiri, SMK Niba Business School, dan SMK Yasbam yang masing-masing menyiapkan 72 kursi.
Wilayah Bogor Barat menjadi kawasan dengan jumlah sekolah terbanyak dalam program ini. Beberapa di antaranya adalah SMA Al Azhar Plus dengan kapasitas 90 siswa, SMK PGRI 1 sebanyak 144 siswa, serta SMK Bina Sejahtera 3 yang menjadi salah satu sekolah dengan kuota terbesar, yakni mencapai 216 siswa. Selain itu, terdapat pula SMK Bina Sejahtera 4, SMK Bina Informatika, SMK Ibnu Sina, hingga SMK Kehutanan Bakti Rimba.
Di Bogor Timur, program sekolah swasta gratis mencakup SMA Yasih, SMK Sirojul Huda 1, SMK Zafirah, SMK Baranangsiang, dan SMK Gumati Mulya.
Adapun di Bogor Tengah, tersedia pilihan seperti SMA Muhammadiyah, SMA Taruna Andigha, SMA Kristen Satu Bakti, SMK Bina Sejahtera 2, SMK Global Indonesia, hingga SMK Bina Insan Cita. Beberapa sekolah lainnya seperti SMA Taman Siswa dan SMA Bina Sejahtera juga turut masuk dalam daftar penerima program.
Sedangkan di kawasan Tanah Sereal, sekolah yang berpartisipasi antara lain SMK Informatika Global Nusantara, SMK Modern Al-Alawiyah, SMK TI Suryakencana Yapis, serta SMK Intelektual Bangsa.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa program sekolah swasta gratis bukan hanya soal membuka akses pendidikan, melainkan juga membentuk karakter para siswa penerima bantuan.
Dedi menegaskan siswa yang masuk sekolah swasta melalui program subsidi pemerintah wajib berkelakuan baik. Jika terbukti melanggar aturan, terlibat tawuran, atau berkomplot dalam aksi kriminal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak segan mencabut bantuan pendidikan yang diberikan.
“Para siswa, dia harus berkomitmen. Kan mendapat subsidi dari kita cukup besar. Tetapi dia juga harus menaati aturan kita yakni menjadi anak baik, tidak tawuran misalnya,” kata Dedi Mulyadi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap perilaku para penerima manfaat program tersebut.
“Nanti begitu melanggar, kita cabut subsidinya,” tegasnya.
Program sekolah swasta gratis sendiri dirancang untuk mengakomodasi calon peserta didik yang tidak tertampung di SMA, SMK, maupun SLB negeri dalam pelaksanaan SPMB 2026. Berdasarkan data Pemprov Jawa Barat, terdapat lebih dari 70 ribu calon siswa yang berpotensi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Untuk mengatasi persoalan daya tampung itu, Pemprov Jabar menggandeng sejumlah sekolah swasta melalui nota kesepahaman (MoU). Melalui skema tersebut, siswa yang diterima dipastikan mendapatkan pendidikan gratis selama tiga tahun.
Biaya yang ditanggung pemerintah daerah mencakup uang pangkal, uang bangunan, hingga iuran bulanan sekolah. Pemprov Jawa Barat mengalokasikan bantuan sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahun, sementara sekolah swasta yang menjadi mitra tetap menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Dedi menegaskan, program ini difokuskan untuk melindungi masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah,” ujarnya.***