Bogordaily.net – Bupati Bogor memberikan tanggapan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.
Adapun, Rudy membantah terkait dugaan fasilitasi pertemuan antara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pihak Sumarecon dan pihak lain, bahkan satu Minggu sebelum adanya OTT.
Pemkab Bogor kata Rudy, hanya memfasilitasi audiensi antara masyarakat dengan beberapa kepala desa. Namun buka di wilayah Sumarecon.
“Kami memfasilitasi audiensi antara warga masyarakat, beberapa kepala desa ada di wilayah BSS, tidak ada di wilayah Summarecon,” kata Rudy kepada wartawan, Rabu 16 September 2026.
Menurut Rudy, Pemkab Bogor akan menaati proses hukum yang berlaku baik secara data maupun secara sisi administratif.
“Kami pada prinsipnya mengikuti menghormati proses hukum yang berlaku, dan kami mendukung KPK apa saja yang dapat kami bantu dari Pemkab Bogor baik secara administratif maupun secara data, apabila ada yang dibutuhkan kami siap support, kami siap mendukung,” jelasnya.
Ia mengatakan, selama 9 hari lalu tengah fokus untuk melakukan penanganan kebakaran di TPAS Galuga dan membantah, tidak memfasilitasi pertemuan antara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pihak apapun sebelum adanya OTT KPK.
“Saya 9 hari di galuga, kalau beberapa bulan lalu pertemuan betul, tapi pertemuannya dalam rangka rapat yang cukup banyak,” ungkap Rudy.
Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Adapun dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut KPK berhasil menetapkan 8 tersangka. Termasuk Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung hingga pimpinan Summarecon.***
Albin