BOGOR DAILY-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima penghargaan dari Bank Indonesia (BI) sebagai pemerintah daerah yang paling adaptif dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) di Jawa Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 Provinsi Jawa Barat di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020).
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Herawanto dalam laporannya menyatakan, penghargaan ini baru diberikan untuk kategori ini dan Kota Bogor menjadi peraih penghargaan pertama diikuti Cirebon dan Banjar.
“Penghargaan kepada Kota Bogor kami berikan atas hasil asesmen selama 2020 kepada Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, atas responsiveness dan adaptiveness terhadap implementasi ETP,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, ada dua penilaian dari BI Jabar untuk Kota Bogor. Pertama, dianggap responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BI untuk pengendalian inflasi daerah dengan mencari solusi bersama serta melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha secara langsung.
Kedua, memiliki perencanaan dan konsep implementasi metode cashless di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Dua hal ini yg menjadi pertimbangan Kota Bogor diberi penghargaan khusus,” kata Dedie.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan, ketahanan pangan menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam mendorong ekonomi baru Jabar pada 2021.
Jabar sendiri memiliki tujuh potensi ekonomi baru pascapandemi COVID-19, yaitu: (1) meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok; (2) swasembada pangan; (3) swasembada teknologi; (4) mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan; (5) digital ekonomi; (6) penerapan ekonomi berkelanjutan; dan (7) pariwisata lokal.
Terkait swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan, Kang Emil menjelaskan, bahwa salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan potensi lahan di desa untuk bercocok tanam sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, ketahanan pangan bisa mengatasi potensi krisis pangan. Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan sektor pangan sebagai ekonomi baru.
“Itulah mengapa saya mengajak orang kota kembali ke desa, tanah (yang ditanam) nanti disiapkan, yang penting mereka mau berwirausaha di tanah yang kita sediakan. Kalau (swasembada pangan) itu lancar, Insya Allah ekonomi kita akan terkendali,” Paparnya. (Prokompim)