Bogordaily.net – Tanggung jawab terhadap kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Banten bermuara pada pucuk pimpinan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yakni Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Atas dasar itulah Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Syarifuddin Suding meminta Yasonna untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa maut yang terjadi Rabu 8 September 2021 itu.
Pasalnya, kebakaran tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Menkumham sebagai pengendali kebijakan pada lapas-lapas di seluruh Indonesia.
“Ada tragedi kemanusiaan dan saya kira ini sangat memprihatinkan kita semua. Jadi saya kira Yasonna harus bertanggung jawab dalam persoalan ini,” kata Syarifuddin saat dihubungi Kamis 9 September 2021.
“Jangan lagi tanggung jawab seakan-akan dialihkan kepada Kalapas (Kepala Lapas) atau Dirjen Pemasyarakatan. Tapi, Yasonna sebagai pengendali kebijakan harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi kemanusiaan ini,” ujar dia.
Menurut mantan Politisi Hanura itu kinerja Yasonna sebagai Menkumham tidak terlihat, terutama berkaitan dengan penanganan lembaga pemasyarakatan. Dia menilai menteri asal PDI Perjuangan itu beretorika ketika rapat dengan Komisi III terkait perbaikan, tetapi tidak ada realisasinya.
“Implementasi di lapangan itu kosong, enggak ada sama sekali perbaikan, omong kosong, dan itu semua dirasakan kita semua melihat. Kondisi lapas kita itu sangat memprihatinkan,” kata dia.
Syarifuddin melihat hampir semua Lapas di Indonesia memiliki banyak masalah. Mulai dari kelebihan penghuni, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan petugas terhadap warga binaan.
Kejadian kebakaran ini, kata dia, bagian dari akumulasi persoalan yang tak kunjung diselesaikan padahal sudah berulang kali diingatkan Komisi III ke Menkumham.
“Karena memang hampir semua lapas di Indonesia itu mengalami kelebihan kapasitas. Apalagi yang sangat tidak manusiawi. Di dalam, para sipir juga masih memperlakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif, dan sebagainya. Sangat kompleks masalah di lapas itu,” ungkapnya.
Berkaca persoalan yang tak kunjung diperbaiki itu, Syarifuddin mendesak agar Yasonna segera melakukan revitalisasi penuh terhadap lembaga pemasyarakatan. Jika hal tersebut ternyata juga tidak berhasil dalam implementasi di lapangan, maka dia menyarankan agar Yasonna mundur dari jabatannya sebagai Menkumham.
“Kalau dia punya tanggung jawab moral, saya kira dia harus mundur. Kalau dia tidak mundur, saya kira presiden harus evaluasi kinerja Yasonna,” kata Syarifuddin.
Di samping itu, dia juga mendesak pemerintah serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dengan adanya insiden kebakaran Lapas Tangerang. Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang hingga kini belum ada keinginan untuk melanjutkan pembahasan di DPR.
“Padahal itu sangat penting. Nah, di samping juga UU ini mengurangi over kapasitas yang ada di lapas, dan juga bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak warga binaan yang lain. Tapi, sampai saat ini belum ada atau tidak ada keinginan Yasonna untuk lakukan pembahasan,” kata dia.
Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang terjadi pada Rabu 8 September 2021 sekitar pukul 01.45 WIB. Kebakaran ini merenggut 41 nyawa warga binaan dan 81 lainnya selamat. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui adanya kelebihan kapasitas dalam lapas tersebut hingga 400 persen.
“Nah, Lapas Tangerang ini overcapacity 400 persen, penghuni ada 2.072 orang, yang terbakar ini adalah Bloc C 2 itu model paviliun-paviliun,” kata Yasonna dalam konferensi pers di Lapas Kelas I Tangerang, kemarin.(kps)