Bogordaily.net – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menagih klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas pelaksanaan Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Silatnas itu mendapat sorotan lantaran APDESI menghidupkan wacana Presiden Jokowi 3 periode.
Masalah itu dipertanyakan Guspardi saat mengikuti rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jpnn, Rabu 6 April 2022.
Dia menyebut Kemendagri adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan silatnas tersebut. Menurut Guspardi, Kemendagri seharusnya bisa mencegah keluarnya narasi tiga periode saat Silatnas APDESI.
“Skenario terhadap persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan, apa yang muncul, tentu sudah ada pada Kemendagri,” kata Guspardi di hadapan Mendagri Tito.
Legislator Fraksi PAN itu mengatakan pemerintah dan DPR sebenarnya sudah sepakat terhadap pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.
Guspardi menilai seharusnya narasi itulah yang difokuskan pemerintah demi menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
“Pelaksanaan Pemilu, itu sepakat pada 14 Februari 2024. Kok, macam-macam saja persoalan yang di luar,” ujar Guspardi.
Sebelumnya, Mensesneg Pratikno lebih dahulu menjelaskan kronologi dari kejadian para kepala desa mengatasnamakan APDESI menyuarakan wacana Presiden Jokowi 3 periode.
Dia mengatakan tidak ada deklarasi tiga periode pada forum Silatnas APDESI tersebut.
“Perlu kami tegaskan waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apa pun. Jadi kalau ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” ucap Pratikno saat raker dengan Komisi II DPR pada Senin, 4 April 2022.
Dia menyebutkan pada saat acara Silaturahmi Nasional APDESI itu, pemerintah hadir dengan status sebagai undangan.
“Deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat,” beber Pratikno.***