Bogordaily.net – Sejumlah petani di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sejumlah alasan dikemukakan toko distributor pupuk hingga di antaranya wajib memiliki Kartu Tani maupun tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKPP).
Kondisi tersebut seperti dialami Udin Syarifudin, petani asal Kampung Selaawi RT 003/001, Desa Pasirmuncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
Udin mengungkapkan, pada tanggal 29 dan 30 Mei 2024 berupaya membeli pupuk bersubsidi jenis urea di beberapa toko distributor di wilayah Kecamatan Caringin.
“Dengan terpaksa saya membeli pupuk urea dengan harga normal. Itu pun mesti dua kali pembelian. Itu peraturannya. Pada tanggal 29 Mei 20 kilogram dengan harga Rp80.000 dan tanggal 30 Mei 30 kg dengan harga Rp100.000. Jadi totalannya Rp180.000 di Agen Pupuk Berkah Tani di Cisempur, Jalan Raya Ciawi-Benda, Desa Cinagara,”
ulasnya.
Setelah dikonfirmasi ke pihak agen pupuk bersubsidi, kata Udin, pupuk bersubsidi hanya diberikan bagi petani yang telah terdaftar dalam RDKPP.
“Kalau begini caranya sangat menyulitkan dan membebani para petani yang nyata seperti saya dan menguntungkan bagi petani gaib. Beban petani sangat tinggi, sudah memikirkan hama dan biaya lainnya, sekarang untuk dapat pupuk subsidi saja susah. Saya juga sudah punya kartu Tani tapi tetap sulit,” ucap Udin.
Atas persoalan tersebut, Udin kemudian menggeruduk Kantor Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar. Ia bermaksud mengadukan persoalan tersebut agar para petani mendapat pendampingan.
“Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Pemerintah Kecamatan pembelian pupuk bersubsidi cukup bermodal KTP. Contohnya di Kecamatan Cijeruk, para anggota saya tidak ada masalah dengan pupuk subsidi. Aman-aman saja,” ungkap Yusuf Bachtiar.
Yusuf menjelaskan, beberapa waktu sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan bahwa pembelian pupuk bersubsidi cukup bermodalkan KTP.
“Kalau dibiarkan kasihan para petani ini. Kami dari HPPMI dalam waktu dekat ini bersama para petani akan turun ke Dinas terkait di Pemkab Bogor supaya clear semua,” tegasnya.
(Acep Mulyana)