BOGOR DAILY – Adanya mengenai isu terkait Oligarki yang ada di tataran kepemerintahan Indonesia saat ini, menjadi perhatian serius bagi Gerakan Untuk Indonesia Adil dan Demokratis (Giad).
Salah satu perwakilan Giad dari Kordinator Komite pemilih Indonesia Atau Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan, banyaknya isu mengenai adanya sistem kepemerintahan kembali lagi seperti jaman Orde Baru, membuat khawatiran bagi Giad.
Menurutnya, ada tiga pembahasan dari Giad dalam kekhawatiran era Orde Baru akan muncul kembali.
Yang pertama, mengenai kesadaran bahwa reformasi ini sedang menyeleweng dan demokrasi. Kalau oligarki ini menututnya, semakin kuat dan akan menuju kepada era otoritasisme.
“Yang dulu kita tentang pada orde baru dan lahirlah reformasi. Tanda tandanya banyak sekali soal partai politik kekuasaan makin mengerucut kepada kelompok tertentu, artinya pengendalian kebijakan itu lebih banyak ditentukan oleh politik yang sebetulnya kita lihat dari oligarki,” katanya kepada Bogordaily.net, Senin (20/1/2020).
Yang kedua yaitu, adanya masyarakat sipil tidak konsolidasi dengan baik, semua bergerak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, tetapi untuk kepentingan sektoral tidak ada kesadaran atau semacam asumsi demokrasi saja.
“Ini sudah selesai lebih intens di isu sektoral dan ini kecenderungan yang kita lihat bahwa sebetulnya kita harus mulai memperkuat konsolidasi sipil kita, membangun kesadaran bersama tentang negara ini sudah terancam menjadi negara gagal sesuai dengan banyak Opin yang diciptakan oleh para oligarki yang menggunakan,” ucapnya.
Apalagi menurut pria yang disapa Jeirry ini, hal ini bisa membuat ancaman bagi Demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan sebagai mestinya.
Apalagi lanjutnya, pihaknya melihat juga ada kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi segala opini, khususnya di media sosial sehingga masyarakat ini tidak semakin cerdas tapi terkotak-kotak.
“Ini bisa membuat masyarakat kita ini semakin tidak tercerahkan dengan isu sebetulnya menjadi isu publik dan tidak kritis terbuai dengan opini yang dilakukan oleh media online dan media sosial,” tuturnya.
Menurutnya juga, hal itu bisa terlihat dari beberapa kaskus, salah satunya penangkapan salah satu Komisioner Pemilihan Umum (KPU), yang seolah dipolitisasi oleh partai tertentu yang diduga ikut membackup.
“Kita sudah lihat mengenai kasus penangkapan Komisioner KPU, soal KPK dan seterusnya. Ini fenomena yang kita lihat. Tentunya ada strategi gerakan yang katakanlah melakukan sesuatu terhadap situasi ini,” tukasnya. (Andi).