BOGORDAILY – Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 dinilai semakin buruk. Hal itupun terlihatnya tidak ada para wakil rakyat itu saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan-kecamatan yang ada di Bumi Tegar Beriman.
Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (Deep), Yusfitriadi, mengatakan, Musrenbang merupakan aspirasi yang diusulkan dari desa atau kecamatan untuk diperjuangkan oleh wakil rakyat.
“Anggota DPRD seharusnya hadir mengawal dan menyerap aspirasi itu, kenapa ini malah tidak ada di acara Musrenbang,” katanya kepada Bogordaily.net, Kamis (13/2/2020).
Menurutnya, dimana program pemerintah bersifat bottom up, dan itu sesuai dengan spirit reformasi dan berdemokrasi yang digunakan di republik Indonesia.
Namun, menurut Yus sapaan akrabnya, faktanya tidak semua pihak memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan Musrenbang tersebut. Sehingga, pertanyaannya apakah program itu tidak penting lagi.
“Pertanyaan itu penting untuk dijawab oleh para pihak yang berkepentingan terutama pemeritah Kabupaten Bogor dalam hal ini eksekutif dan legislatif,” tanyanya.
Yus mengungkapkan, kenapa muncul pertanyaan itu, pertama adalah terkesan musrenbang itu hanya sekedar acara seremonial tahunan saja. Karena seringkali terjadi apa yang menjadi keputusan hanya sekedar keputusan tidak untuk dilaksanakan programnya.
“Kedua, sangat terlihat jelas rencana-rencana program yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD merupakan program copy paste saja, tidak banyak sentuhan-sentuhan kreatifitas, progresifitas dan gagasan-gagasan inovasi. Sehingga tidak akan signifikan program pemerintah dalam perkembangan dan pertumbuhannya,” tukasnya dengan nada berintonasi kesal. (Andi)