OGOR DAILY – Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor merespon kekhawatiran Ketua RT/RW terkait bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Virus Korona atau Covid-19.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, pendataan yang dilakukan di tingkat RW sudah dilakukan dengan seterbuka mungkin. RT dan RW telah berupaya untuk memberikan data yang valid ke Pemkot Bogor.
“RT RW sudah mengajukan data, bahkan mereka sendiri sudah berjauang untuk dapat data yang valid. Tapi ada saja masalah, misalanya NIK, ada yang juga telah dapat, double,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).
Dedie sapaan akrabnya menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalah tersebut untuk tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat.
“Yang sudah pasti dapat (bantuan.red) langsung dihapus. Sehingga tidak ada data yang double-double,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, seharusnya para ketua RT dan RW serta kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bogor ini juga harus peka, terhadap mana saja warga yang memang kondisi ekonominya dibawah. Artinya tidak mampu.
“Sekarang kan semuanya pengen mendapatkan, sementara kan kita juga punya keterbatasan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah, makanya lebih mendahulukan yang memang rentan miskin,” jelasnya.
Pemkab Bogor juga saat ini masih terus berkordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar.
Karena, bantuan dari baru turun dari Pemerintah Provinsi Jabar dengan 29.018 Kartu Keluarga (KK) saja, untuk warga Kabupaten Bogor yang mendapatkan. Dan bantuan itupun disalurkan melalui kantor POS dan Ojek Online.
“Ini kan bantuan ini ada kelas-kelasnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri masih dalam pendataan dan masih disesuaikan, kalau dari Pemkab sendiri yaitu dari Bulog melalui penyaluran TNI dan Polri,” tukasnya. (Andi).