Thursday, 30 April 2026
Home Blog Page 1197

Pansus Raperda P4GN DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Dengar Pendapat

0

Bogordaily.net – Komisi I DPRD bersama Panitia Khusus (PANSUS) yang diketuai oleh Hj Hakana dari Partai Amanat Nasional mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Serbaguna pada Rabu 12 November 2024.

Rapat tersebut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang fasilitasi Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta pengaturan Prekursor Narkotika.

RDP ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerhati, dan lembaga rehabilitasi Yayasan Asy Griya Mandiri, diwakili Bonni Sofianto dan Meka Parida Napitupulu.

Rapat ini bertujuan mengumpulkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan regulasi yang efektif dan komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk pengendalian prekursornya.

Selama sesi, perwakilan masyarakat menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait dampak penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Ketua PANSUS Hj. Hakana menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Selain itu, diskusi juga menggarisbawahi perlunya dukungan yang lebih kuat untuk program rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika.

“Dengan masukan yang kami terima dari berbagai pihak pada Rapat Dengar Pendapat ini, kami berharap Raperda yang dihasilkan dapat benar-benar efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di daerah kita,” ujar Hj. Hakana.

Rapat Dengar Pendapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga Raperda yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba dan pembatasan peredaran prekursor narkotika.***

Ibnu Galansa

Hanif Abdullah Resmi Pimpin BEM se Bogor Raya

0

Bogordaily.net – Aliansi Bem Se- Bogor Raya sukses gelar acara musyawarah kerja, dalam kegiatan tersebut merupakan hajat atau untuk memilih sosok koordintor yang baru.

Agenda Musyawarah kerja Bem Se- Bogor dilaksanakan Aula Utama Universitas Bina Niaga Bogor.

Acra musyawarah tersebut turut dihadiri oleh wakil rektor 1 bidang akademik Universitas Bina Niaga, Dr. Yuli anwar.

Dalam sambutanya wakil rektor 1 Universitas Bina Niaga meminta kepada teman-teman Bem Se- Bogor untuk lebih kompak dan lebih aktif dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah.

“Bem Se- Bogor harus lebih aktif dalam mengkritis kebijakan daerah, agar Bem Se- Bogor bisa menjadi control sosial dalam lingkup masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan. saya juga berpesan kepada temen-temen dimana yang sudah baik dijalankan kepengurusan sebelumnya ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Achmad shobari selaku Koordinator 202-2024 menitipkan pesan untun koordinator yang akan menggantikanya agar lebih mementingkan isu daerah, menurutnya masih banyak isu-isu daerah yang masih belum tersentuh dan luput dari diperhatikan oleh pemangku kebijakan.

“Saya berharap kepada koordinator selanjutkan untuk lebih fokus dalam isu kedaerhan entah itu kota maupun kabupaten Bogor, karena masih banyak masyarakat yang harus dibantu oleh temen-temen Bem Se- Bogor dalan advokasi atau melawan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kecil”, ujarnya dalam sesi sambutan.

Agenda musyawarh besar Bem Se- Bogor dilanjutkan dengan forum persidangan untuk memilig koordinator yang baru. dalam pemilihan itu hanif abdulah berhasil menjadi Koordinator menggantikan sosok Achmad Shobari koordaintor sebelumnya.

Hanif Abdullah merupakan harapan baru bagi Bem Se- Bogor untuk 1 tahun kedepan, dalam menahkodai aliansi Bem Se- Bogor.

“ Harapan Saya Semoga BEM Sebogor Lebih Bisa Merangkul Semua BEM-BEM Yang ada di kota Dan Kabupaten Bogor untuk Bersama sama Menjadi Agent Of Control Pemerintah Kota Dan Kabupaten Bogor Untuk Lebih Bisa Mensejahterakan Masyarakat”, tutup Hanif.***

Muhammad Irfan Ramadan

 

Yantie Rachim Cicipi Nasi Uduk Kaum 58, Paling Legendaris di Kota Bogor

0

Bogordaily.net – Usai menghadiri Festival Kampung Arab di Empang, Kota Bogor, istri calon wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Yantie Rachim mendatangi warung Nasi Uduk Kaum 58.

Dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram, Yantie menjelaskan jika warung Nasi Uduk Kaum 58 merupakan langganan sang suami, Dedie A Rachim.

“Ternyata Kang Dedie sering makan di sini,” tulisnya dikutip Bogordaily.net, Kamis 14 Oktober 2024.

Seperti diketahui, warung makan Nasi Uduk Kaum 58 ini cukup legendaris karena sudah ada di Kota Bogor sejak tahun 1890. Meski usianya sudah 134 tahun, tapi kualitas nasi uduk dan lauk di sini tak pernah berubah sejak dulu karena selalu menggunakan resep autentik.

Sebelum mencicipi aneka makanan yang tersaji di Nasi Uduk Kaum 58, Yantie Rachim sempat berinteraksi dengan sejumlah warga yang tengah makan.

“Enak ya? Enak banget lihat nasi uduknya. Sudah terkenal ya dari dulu?” tanya Yantie kepada sejumlah warga

Ia pun bertemu dengan pengelola Nasi Uduk Kaum 58, Fairus. Kepada Yantie, Fairuz membenarkan jika warungnya memang sudah ada sejak tahun 1890.

“Awalnya memang dari uyut ibu saya, lalu diteruskan ke tante-tante dan mama, terus sampai sekarang,” kata Fairus yang merupakan cicit.

Yantie kemudian menjelaskan karena lokasi berada di Empang, jadi pemiliknya masih keturunan Arab. “Semoga berkah ya bu,” kata Yantie mendoakan.

Sementara itu, Nasi Uduk Kaum 58 ini berlokasi di Jalan Masjid 1, Empang, persisnya berada di belakang Masjid Agung At-Thohiriyah.

Jika dilihat dari sejarahnya, Nasi Uduk Kaum 58 dulunya dikenal dengan nama Nasi Uduk Ibu Itjoen yang berjualan di tahun 1890. Kemudian saat dikelola generasi kedua namanya berubah menjadi Nasi Uduk Euceu Djuriah di tahun 1920.

Lanjut di generasi ketiga namanya menjadi Nasi Uduk Ibu Cae dari tahun 1993-2021. Baru dilanjutkan oleh generasi sekarang dengan nama Nasi Uduk Kaum 58.

Berbeda dengan nasi uduk lainnya, proses pembuatan nasi uduk di sini cukup lama bahkan prosesnya hampir memakan waktu lebih dari 12 jam.

“Dari malam beras sudah kita rendam, besok paginya kita angkat baru dimasukin ke dandang dan dikasih santan. Itu santannya juga kita kasih pandan, sereh, dan garam agar rasanya menyerap ke nasi. Jadi kalau nasi uduknya habis kita tidak bisa buat dadakan,” ujar Laela Garwi, salah satu karyawan sekaligus juru masak di Nasi Uduk Kaum 58.

Selain nasi uduknya yang menjadi menu utama, aneka lauk pendamping juga tak kalah menggoda selera. Setiap hari ada 15 jenis lauk yang berbeda. Untuk harga bisa terbilang murah karena harga nasi uduknya saja hanya Rp5 ribu. Sedangkan harga lauk ya beragam mulai Rp3 ribu sampai Rp15 ribu.***

Pahlawan Inklusi Keuangan, AgenBRILink di Tengah Kebun Kelapa Sawit Berhasil Dekatkan Layanan Perbankan dengan Masyarakat

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi di kawasan pedesaan, termasuk di wilayah perkebunan kelapa sawit, melalui AgenBRILink.

AgenBRILink tidak hanya membuka akses layanan keuangan, tetapi juga membantu pelaku UMKM untuk berkembang melalui dukungan literasi keuangan dan penyaluran kredit.

Salah satu contoh nyata keberhasilan program ini adalah Sri Dewi, AgenBRILink sekaligus pemilik warung di Desa Pematang Seleng, Aiknabara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Berada di kawasan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, Dewi telah menjalankan peran sebagai AgenBRILink selama tujuh tahun terakhir dengan menyediakan layanan transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, dan pembayaran tagihan.

Sebagai AgenBRILink, Dewi tidak hanya menyediakan layanan keuangan dasar, tetapi juga membantu penyaluran produk Kredit Cepat (Kece) kepada masyarakat sekitar, yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha kecil di desa yang membutuhkan akses pembiayaan cepat dan mudah. Dewi juta telah dibekali pemahaman yang mendalam tentang produk-produk BRI, termasuk Kece, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

“Dukungan dari BRI yang membimbing saya dalam memahami produk-produk BRI, sangat membantu dalam menjalankan peran sebagai AgenBRILink. Saya juga mendapat edukasi untuk menganalisis calon debitur, sehingga dapat menyalurkan Kece yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha di daerah kami,” kata Dewi.

Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan BRI telah membawa manfaat bagi perekonomian keluarganya. “Menjadi AgenBRILink juga berdampak positif pada ekonomi keluarga saya, dimana saya mampu memperoleh tambahan pendapatan. Pendapatan yang saya peroleh digunakan untuk membiayai pendidikan anak dan kami juga mampu membeli tanah,” tambahnya.

Senior Executive Vice President Ultra Mikro BRI M. Candra Utama menegaskan pentingnya peran AgenBRILink dalam upaya BRI untuk memperluas akses keuangan dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Menurutnya, keberadaan AgenBRILink memungkinkan BRI untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

“Keberadaan AgenBRILink seperti Sri Dewi adalah bukti nyata bahwa BRI hadir hingga setiap sudut negeri untuk mendukung ekonomi masyarakat dari berbagai sektor. AgenBRILink memainkan peran krusial dalam mewujudkan inklusi keuangan melalui layanan yang dekat dengan masyarakat. Dengan edukasi dan dukungan berkelanjutan, kami yakin AgenBRILink seperti Ibu Dewi akan terus membawa manfaat besar bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

BRI menerapkan strategi hybrid bank dengan memadukan layanan digital dan fisik melalui jaringan AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Dengan visi besar untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia, BRI berkomitmen untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.***

Komisi III DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Sosialisasi Raperda Pencegahan Narkotika

0

Bogordaily.net – Komisi III DPRD Kota Bogor mengadakan rapat sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berfokus pada fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, dan dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya serta para tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Heri Cahyono menyampaikan paparan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan urgensi langkah-langkah pencegahan.

“Sosialisasi ini adalah upaya untuk mengenalkan produk hukum atau kebijakan agar dikenal, dipahami, dihayati, dan diaplikasikan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengimplementasikan setiap Perda yang ada,” kata Heri.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto, juga menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun Raperda yang efektif dan sesuai kebutuhan.

“Komisi III DPRD Kota Bogor berharap agar kerjasama dengan masyarakat semakin erat dalam proses penyusunan Raperda terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba,” ujar Iwan

Rapat sosialisasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembentukan Perda yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan peredaran narkotika di Kota Bogor, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.***

Muhammad Irfan Ramadan

Kemendagri Larang Penyaluran Bansos Sampai Pilkada 2024 Selesai

0

Bogordaily.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sampai Pilkada 2024 selesai.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu (13/11) kemarin.

Mensos Siap Ikut Aturan Kemendagri Setop Bansos hingga Pilkada Selesai

“Iya betul [surat sudah diteken],” kata Bima.

Bima membenarkan hanya penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD saja yang ditunda sementara hingga Pilkada rampung pada 27 November 2024 mendatang.

“Sampai tanggal 27 November,” kata dia.

Pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota mengikuti pilkada tahun ini.

Sebelumnya, pihak DPR melalui anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyerukan supaya bansos dari pemerintah daerah dihentikan sementara hingga Pilkada rampung.

Usulan itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja di DPR bersama dengan sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kemendagri, Senin (11/11) lalu.

“Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara),” kata Deddy.

Deddy berkeinginan gelaran Pilkada 2024 berjalan secara adil bagi semua pihak. Ia mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan.

“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” ujarnya.***

Dibeli MD Entertainment, NET TV Berubah Nama Jadi MDTV

0

Bogordaily.net – NET TV berubah nama jadi MDTV setelah diakuisisi MD Entertainment. PT Net Visi Media Tbk, yang selama ini dikenal sebagai NET TV, baru-baru ini mengejutkan publik dengan pengumuman perubahan nama perusahaan menjadi PT MDTV Media Technologies Tbk.

Keputusan ini mendapat lampu hijau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang baru-baru ini digelar.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa, 12 November 2024, manajemen mengungkapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperluas bisnis di sektor media dan teknologi.

Pergantian nama ini diyakini tidak akan memengaruhi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Semua kontrak yang ditandatangani atas nama PT Net Visi Media Tbk akan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir, dan pergantian identitas di dokumen fisik maupun digital akan dilakukan secara bertahap.

Langkah ini juga didorong oleh akuisisi saham mayoritas NET TV oleh PT MD Entertainment Tbk, yang kini memiliki 80% saham di perusahaan tersebut.

Proses akuisisi ini diharapkan dapat memperkuat strategi penjualan dan membuka peluang pengembangan bisnis lebih luas untuk kedua perusahaan.

MD Entertainment, yang berada di bawah kepemimpinan Manoj Punjabi, mengalokasikan dana pinjaman bank senilai Rp795 miliar untuk mendukung proses akuisisi ini.

Sebagai bagian dari langkah korporasi tersebut, MD Entertainment mengonversi utang NETV yang sebelumnya dikelola oleh Newton Capital Limited menjadi ekuitas, dengan nilai konversi sebesar Rp661,94 miliar.

Selain itu, mereka menerbitkan saham baru senilai jumlah yang sama, yaitu Rp661,94 miliar, yang akan dijual ke dua pihak, yakni Permata Surya Gitatama dan Teladan Investama.

Sebelum perubahan nama ini, NET TV juga mengumumkan rencana untuk melakukan reverse stock atau penggabungan saham untuk meningkatkan harga jual sahamnya.

Dengan penggabungan ini, harga saham NETV yang awalnya bernilai Rp100 per lembar akan naik menjadi Rp200 per lembar saham.

Mengenai pertanyaan apakah perubahan nama ini disebabkan karena NET TV terlalu idealis atau bahkan mengalami kesulitan keuangan, pihak perusahaan belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

Sejauh ini, klaim bahwa NET TV mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan hanyalah spekulasi yang beredar di kalangan publik tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Perubahan nama ini bukan sekadar soal identitas, tetapi juga menjadi tanda adanya pergeseran dalam arah bisnis perusahaan yang kini berada di bawah kendali MD Entertainment.

Dengan sinergi baru ini, publik tentu menantikan langkah-langkah inovatif yang akan dilakukan oleh MDTV dalam menghadapi dinamika industri media di Indonesia.***

Pemkab Bogor Raih Predikat Kabupaten Informatif 2024

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil mempertahankan komitmen dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik, hal itu terbukti dengan raihan prestasi predikat Kabupaten/Kota Informatif secara berturut-turut setiap tahunnya.

Tahun ini Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan keterbukaan publik dari Komisi Informasi Jawa Barat dengan predikat Kabupaten/Kota Informatif tahun 2024.

Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, bertempat di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Kamis, (14/11/24).

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyatakan, rasa bangga karena Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan dengan predikat Kabupaten/Kota Informatif tahun 2024.

“Saya bangga dan senang, terima kasih kepada perangkat daerah yang telah membuka dan memberikan informasi yang ada sehingga publik bisa mendapatkan informasi secara terbuka, jelas dan transparan,”

Dalam kesempatan ini Bachril Bakri menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah agar membuka dan ikut terlibat dalam kegiatan keterbukaan informasi publik.

“Karena keterbukaan informasi publik ini menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah menyampaikan informasi, capaian kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan sehingga publik tahu apa yang sudah dikerjakan, dihasilkan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari apa yang Pemerintah lakukan salah satunya pemenuhan informasi melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Selamat kepada Kabupaten/Kota atas raihan prestasi yang diraih, terus lakukan yang terbaik agar apa yang dilakukan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Kemudian, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal menerangkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menjadi provinsi pertama dan utama indeks keterbukaan informasi publik menjadi terbaik pertama se-Indonesia, ini tentunya tidak terlepas dari upaya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

“Terima Kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik, sehingga informasi publik lebih berkualitas dan memberikan mendorong pembangunan negara dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” imbuhnya.***

Habiskan Anggaran hingga Rp900 Juta untuk Workshop Ke Bali Di Tengah Maraknya Bencana, Kadinsos : Itu Bukan Relawan Itu Pilar Sosial

0

Bogordaily.net – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor Farid Ma’ruf buka suara terkait ratusan pegawai dan relawan yang mengikuti workshop di Bali disaat  masyarakat Kabupaten Bogor tengah dilanda bencana.

Diketahui, dari Surat Tugas Dinas Sosial yang diterima media, setidaknya ada 133 orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Sosial, Farid Ma’ruf untuk bepergian ke destinasi wisata Internasional itu.

Mereka diantaranya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan LK2S.

Namun anehnya, Workshop Dinas Sosial Kabupaten Bogor itu mencatut tema ‘Workshop Manajemen Psikososial Bagi Korban Bencana’ .

“Itu bukan pegawai, yang berangkat ke Bali itu relawan yang berasal dari pilar sosial, jadi pilar sosial yang workshop,” kata Farid Ma’ruf kepada wartawan, Kamis 14 November 2024.

Menurut Farid, anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut merupakan murni dari APBD Kabupaten Bogor dengan nilai 900 juta untuk kegiatan 133 orang.

“Anggaran nya dari pemerintah, Rp900 juta. Sesuai kebutuhan aja, ini juga bukan hanya kita yang membutuhkan, ada beberapa penawaran kegiatan, kemudian anggaran kami memungkinkan kenapa tidak,” jelasnya.

Ia menjelaskan, tujuan diberangkatkannya 133 orang tersebut ke Bali tujuanya untuk berdiskusi, dan merumuskan konsep bagi masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana alam serta untuk membangun sinergitas satu sama lain.

“Pilar sosial ini jarang sekali dilapangan terjadi komunikasi yang sinergis dengan kesempatan ini, target kami adalah diantara para pilar sosial ini terjadi sinergis tidak ada ego sektoral sehingga semuanya bersatu,” ujar Farid.

Lebih lanjut kata dia, hingga saat ini dirinya belum menerima hasil dari workshop yang dilaksanakan di destinasi wisata internasional tersebut, dan ia pun belum mengetahui kapan hasil itu diimplementasikan.

“Kami belum terima hasilnya, untuk pengimplementasiannya kita nanti tunggu hasil aja dulu,” ungkapnya. (Albin Pandita)

MenKop : KPBS Pengalengan Bisa Jadi Suplier Utama Program MBG Di Bandung Selatan

0

Bogordaily.net – Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pengalengan siap menjadi suplier utama susu segar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya untuk di wilayah Bandung Selatan.

Koperasi yang didirikan pada tahun 1969 ini mampu memproduksi 80 ton per hari sehingga kapasitas tersebut diyakini mampu menyuplai susu segar hingga 400 ribu lebih orang penerima manfaat program MBG.

Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi akan mendorong kepada stakeholder terkait di wilayah Bandung untuk memasukkan KPBS sebagai daftar distributor utama susu segar pada pelaksanaan MBG Januari 2025 mendatang. Dari hasil peninjauannya langsung, MenKop Budi Arie Setiadi menyatakan produk susu yang dihasilkan oleh peternak sapi anggota KPBS Pengalengan memenuhi kriteria gizi yang dipersyaratkan.

“Kita akan bicara dengan Satuan Pelayanan Program MBG agar susu anak-anak (di sekitar Bandung Selatan) agar susunya berasal dr KPBS Pengalengan, nanti kita kordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah,” kata MenKop Budi dalam kunjungan kerjanya ke KPBS Pangalengan, Kamis (14/11).

MenKop Budi Arie menyatakan komitmen untuk melakukan intervensi untuk meningkatkan produktivitas susu di KPBS Pengalengan misalnya melalui skema kebijakan pemberian pakan berkualitas untuk sapi perah yang dipelihara oleh para peternak. Selain itu apabila ada bantuan sapi perah khususnya untuk indukan dari negara lain akan diupayakan untuk dikelola oleh KPBS Pengalengan.

“Saya juga berkomitmen untuk pembiayaan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) terutaam akses permodalan akan kita tingkatkan, yang penting dikelola dengan baik,” kata MenKop Budi Arie Setiadi.

Dengan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, MenKop Budi Arie meyakini produksi susu segar dari KPBS Pengalengan dapat meningkat hingga dua kali lipat. Dengan hasil produksi yang meningkat diharapkan distribusi susu segar untuk kesuksesan program MBG dapat diperluas hingga keluar dari wilayah Bandung Selatan.

Jika produktivitas susu di KPBS Pengalengan ini ditarik ke isu nasional, diharapkan dengan semakin meningkat angka produksinya dapat menekan jumlah impor susu yang saat ini mencapai 80 persen dari total kebutuhan.

“Kami bertekad mewujudkan misi swasembada pangan terutama susu, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama lintas Kementerian dan Lembaga untuk tingkatkan produktivitas susu nasional,” kata MenKop Budi Arie.

Sementara itu Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan mengakui bahwa peluang penyerapan susu sapi lokal meningkat setelah adanya program MBG. Namun sayangnya beberapa hambatan yang dihadapi oleh peternak sapi perah juga semakin besar.

Beberapa tantangan tersebut adalah regenerasi peternak semakin sulit dilakukan karena anak-anak muda cenderung ingin bekerja di sektor formal. Kemudian keterbatasan lahan hijau untuk ternak sapi hingga keterbatasan pengolahan limbah.

“Para peternak kami belum bisa dibikin semacam instalasi pengolahan limbah komunal sebab jauh dari rumah dan belum lagi antar satu peternak dengan peternak lain yang sulit untuk kompak, makanya sanitasi kerap menjadi persoalan,” kata Aun.

Dengan anggota sebanyak 4.578 orang dan populasi sapi sebanyak 13.480 ekor, Aun menyatakan siap apabila ditunjuk sebagai suplier utama untuk program MBG di Bandung Selatan. Pihaknya juga siap bermitra dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas susu melalui KPBS yang dikelolanya

“Kami welcome dengan semua pihak untuk tumbuh bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota kami melalui diversifikasi bisnis dan upaya lainnya,” kata Aun. ***