Sunday, 3 May 2026
Home Blog Page 1249

Perkuat Fundamental Kinerja, BRI Cetak Laba Rp45,36 Triliun

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan.

Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta (30/10).

Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar”, ungkap Sunarso.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy).

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun.

Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. “BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%. Disamping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44%. “BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah,” tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan bahwa capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76%.

“Kedepan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif. “BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik”, pungkasnya.***

Istri Dino Caw Jadi Sorotan Publik. Siapa Dia?

0

Bogordaily.net – Istri Dino Caw jadi perbincangan di jagat maya setelah kemunculan di podcast Deddy Corbuzier menarik perhatian publik.

Apalagi dikaitkan dengan kasus Agus yang sedang heboh itu.

Berawal dari sosok Dino Caw yang menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier, kini kehidupan pria yang bernama lengkap Dino Julisnianta Nursyam itu disorot warganet.

Yang membuat warganet menyoroti sosok Dino Caw ternyata berkaitan dengan kisah hidup pria itu.

Siapa Dino Caw?

Dino Caw merupakan penyandang difabel netra yang menceritakan bahwa penglihatannya hilang karena saat masih muda, ia kerap mengkonsumsi alkohol atau minuman keras.

Selain menceritakan soal alasannya mengalami kebutaan, dalam perbincangannya bersama Deddy Corbuzier itu ia juga bercerita tentang perkenalannya dengan sang istri.

Menariknya, Dino mengaku berkenalan dengan sang istri ketika kondisinya sudah buta.

Istri Dino Caw

Dino  menuturkan bahwa perkenalannya dengan sang istri berawal dari saat dirinya live streaming ditemani temannya dan ada sosok wanita bernama Jelita yang menjadi penonton setianya.

Dino Caw lantas meminta nomor telepon Jelita untuk menghubunginya.

Singkat cerita, Dino Caw mengirimkan voice note kepada Jelita yang berisi perkenalan diri lalu langsung menanyakan apakah wanita itu mau menjadi bidadari surganya.

Tak disangka, Jelita pun membalas voice note tersebut dan mengungkap mau menjadi istrinya.

Potongan video penuturan kisah perkenalan Dino Caw dan Jelita di podcast Deddy Corbuzier itu tampak diunggah kembali oleh akun TikTok @cerita_viral2023.

Unggahan akun TikTok tersebut tampak dibanjiri komentar warganet yang kagum dengan sosok Jelita yang tulus menerima kondisi Dino Caw.

Dilansir dari kolom komentar unggahan akun TikTok tersebut, nampak banyak pula warganet yang mengaku menjadi penasaran dengan wajah Jelita istri Dino Caw.

“Yang mana sih bini nya , penasaran,” tulis akun TikTok @mamahreyna.

“Penasaran sama sang bidadari mu kak,” tulis akun TikTok @salda8388.

Adapun diketahui hingga kini sosok Jelita itu belum muncul di hadapan publik sehingga wajah istri Dino Caw sampai saat ini masih membuat warganet penasaran.

Itulah ulasan dan informasi mengenai istri Dino Caw yang sedang jadi perbincangan netizen.***

Kekayaan Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula Rp 100 Miliar Lebih

0

Bogordaily.net – Kekayaan Tom Lembong Eks Menteri Perdagangan yang jadi tersangka korupsi impor gula jadi sorotan publik.

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka impor gula kristal mentah.

Tom Lembong dijadikan tersangka lantaran dianggap menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan impor gula tahun 2015-2016. Pihak Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong memberi izin persetujuan impor gula kristal sebanyak 105 ribu ton yang diolah jadi gula kristal putih.

Tom Lembong disebut memberi izin ke perusahaan swasta, padahal yang boleh melakukan impor gula kristal putih hanyalah BUMN.

Kekayaan Tom Lembong

Pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019. Tom Lembong sempat melaporkan harta kekayaan miliknya.

Tom Lembong terakhir melaporkan LHKPN pada 2020 saat dirinya menjadi Kepala BKPM.

Kala itu Tom Lembong melaporkan dirinya memiliki harta sebesar Rp 101,48 miliar pada akhir masa jabatannya.

Tom Lembong tak memiliki kendaraan, tanah, dan bangunan. Kekayaan terbesarnya ada pada Surat berharga yang mencapi Rp 94.527.382.000.

Tom Lembong juga memliki harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp 2.099.016.322, serta harta lainnya Rp 4.766.498.000.

Kekayaannya sendiri terdiri dari harta bergerak lainnya mencapai Rp 180,99 juta, surat berharga senilai Rp 94,52 miliar, dan utang Rp 86.895.320. Dengan berbagai rincian di atas, maka total kekayaannya adalah Rp 101.486.990.994.

Demikian informasi dan ulasan mengenai kekayaan Tom Lembong mantan tim sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kini jadi tersangka korupsi.***

Pelajar SMP di Kota Bogor Dipukul Wali Kelas Sampai Pingsan dan Babak Belur

0

Bogordaily.net – Seorang pelajar SMP kelas 9, jadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan guru wali kelas salah satu SMP swasta di Kota Bogor.

Akibat pukulan oknum guru tersebut, korban bernisial L (14) , sempat pingsan dan dilarikan ke klinik yang tak jauh dari sekolah. Bagian pipi korban terlihat lebam dan membiru.

Kronologi kejadian berawal saat korban sedang di sebuah majelis sekolah tersebut yang dianggap oleh wali kelasnya tidak patut sebagai seorang ketua kelas, pada Senin 21 Oktober 2024.

Melihat tengah ngobrol di majelis, oleh wali kelasnya yang diduga pelaku itu langsung memanggil dan menjewer telinga korban.

“Kata anak saya, sambil dijewer, wali kelasnya bilang sebagai ketua kelas harus memberi contoh yang baik,” ujar orang tua korban Umar saat mendampingi anaknya diperiksa sebagai saksi korban di Satreskrim Polresta Bogor, Selasa 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, orang tua korban bersama kuasa hukumnya melaporkan oknum guru sebagai wali kelas korban berisial H, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anaknya ke Polresta Bogor, dua hari setelah kejadian atau pada Rabu 23 Oktober 2024.

Ayah korban juga sempat curiga karena wajah anaknya terlihat lebam pada bagian mata.

Namun pihak sekolah yang mengantarkan anaknya menyebut bahwa anaknya jatuh dari kamar mandi sekolah bahkan sempat dibawa ke klinik.

Kejanggalan pun mulai terkuak ketika ayah korban mendapat informasi dari orangtua murid lain bahwa anaknya terluka karena mendapatkan kekerasan fisik hingga pingsan dan bukan jatuh dari kamar mandi.

“Sehari setelah kejadian, ada orangtua murid yang bilang anak saya bukan jatuh, tetapi dipukul sampai pingsan. Setelah pingsan ditendang,” cerita Umar.

Bahkan pihak sekolah pun kembali mengunjungi rumah Umar untuk menyampaikan permintaan maaf.

Pihak sekolah mengakui bahwa mereka sempat memberikan informasi yang tidak benar terkait kejadian tersebut.

“Pihak sekolah datang dan minta maaf karena memberikan berita bukan yang sebenarnya,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan polisi dari pihak korban, Satreskrim Polresta Bogor tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk wali kelas korban berinisial H terduga pelaku kasus penganiayaan seorang pelajar kelas 9 di salah satu SMP di Kota Bogor

“Benar, tim penyidik sedang memeriksa beberapa saksi termasuk korban dan pihak sekolah,” jelas Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho.

Menurutnya, secara fisik terlihat ada lebam dibagian pipi korban dan sudah dilakukan visum terhadap korban.

“Kejadian ini masih kami dalami termasuk apakah wajar atau tidak sikap seorang tenaga pengajar bertindak seperti itu terhadap siswanya,” ujar AKP Aji

Sementara pihak keluarga korban berharap agar kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anaknya itu diproses secara hukum.

“Biarlah proses hukumnya harus dilanjutkan biar ada efek jera terhadap oknum guru yang ringan tangan terhadap muridnya,” pinta orang tua korban.***

Ibnu Galansa

Pj Bupati Bogor dan DPRD Dukung Pelebaran Jalan Alternatif Megamendung

0

Bogordaily.net — Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri merespons positif usulan pelebaran jalan di Kecamatan Megamendung. Bachril Bakri menyatakan pelebaran jalan ini menjadi perhatian khusus Pemkab Bogor dan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait rencana pelajaran jalan tersebut.

“Ya, tadi ada isu menarik yang disampaikan pak Camat Ridwan tentang masalah kemacetan. Ini akan kita catat karena masalah yang paling jadi isu publik di Bogor ini adalah kemacetan jalan,” kata Bachril Bakri di sela kunjungan kerja lapangan di Kecamatan Megamendung, Selasa 29 Oktober 2024.

Kunjungan Bachril Bakri ke desa-desa didampingi Camat Megamendung Ridwan, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 3 Ismail dan Slamet Mulyadi serta para Kepala Desa.

Bachril menyebut, masalah kemacetan di Bogor terutama di jalur Puncak menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk masalah ini, bagaimana solusi terbaiknya,” ungkap Bachril Bakri.

Dirinya berharap dengan kepemimpinan baru di Kabupaten Bogor nanti bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Puncak. “Intinya mudah-mudahan di 2026 nanti yang menjadi harapan masyarakat Megamendung ini bisa terealisasi,” imbuhnya.

Dukungan serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 Slamet Mulyadi. Ia mengungkapkan perluasan jalan di wilayah Kecamatan Megamendung pada tahun 2025 mendatang bisa dipastikan akan ada pelaksanaan.

“Meskipun itu belum 100 persen bisa dipastikan pelaksanaannya. Sebab, pasti ada akan ada masalah, misalnya mengenai
penanganan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan, nah ini tentunya harus ada komunikasi antarpihak,” sebut Slamet.

Politisi PDIP ini menjelaskan, masalah yang akan timbul tersebut bisa dari warga itu sendiri. Contohnya, jika ada beberapa rumah milik warga yang akan dibebaskan, tentu akan dibebaskan.

“Tapi bagi yang tidak mau dibebaskan tidak akan dipaksakan. Yang pasti apapun risikonya mengenai hak untuk pembebasan rumah warga akan dihitung oleh pemerintah, jadi kemungkinan bisa dibangun untuk dua ruas jalan ini,” tegasnya.

Seperti diberitakan Bogordaily.net sebelumnya, rencana pelebaran jalan di Kecamatan Megamendung terdiri dari ruas Bendungan-Sukabirus dan ruas Gadog-Cikopo Selatan. Usulan pelebaran dua ruas jalan ini merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan Megamendung dan Musrenbang tingkat Kabupaten Bogor. Bahkan, pos anggaran untuk pengkajian, analisa, termasuk detail engineering design (DED) sudah tertera di APBD Kabupaten Bogor.
(Acep Mulyana)

WamenKop Akan Perkuat Peran LPDB-KUMKM untuk Koperasi Sektor Produksi

0

Bogordaily.net – Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) DR. Ferry Juliantono menegaskan bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa distop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” ucap WamenKop, pada acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa malam 29 Oktober 2024.

Seharusnya, menurut Ferry, 80% pembiayaan LPDB itu untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen.

“Koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya, harus kita hidupkan kembali,” ucap WamenKop.

Bahkan, Ferry menekankan dirinya akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, WamenKop juga menyorot peran Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi.

“Karena, sejarahnya Jamkrindo itu berasal dari Kementerian Koperasi,” ungkap Ferry.

WamenKop mengakui, keberadaan Jamkrindo saat ini kurang begitu berfungsi dalam mendukung kegiatan koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Selain itu, WamenKop juga menyatakan bahwa, Gerakan Koperasi diberi kesempatan untuk ikut dalam program Makan Bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program Makan Bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” kata WamenKop.

Oleh karena itu, WamenKop mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Saat ini merupakan momentum Gerakan Koperasi, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan baik,” kata WamenKop.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Dekopin, Prof DR Nurdin Halid, mengungkapkan bahwa sudah tiga periode Dekopin memperjuangkan pemisahan antara koperasi dan UKM dalam satu kementerian.

“Pasalnya, koperasi itu tidak setara dengan UKM karena UKM itu menjadi bagian dari pembinaan koperasi. UKM itu harus dididik dan dibina dari mikro menjadi usaha kecil, kecil menjadi menengah, harus menjadi anggota koperasi. UKM harus dibesarkan dengan berkoperasi,” papar Nurdin seraya menyebutkan, ini menjadi tantangan ke depan.

Tantangan lain, Nurdin mempertanyakan koperasi yang dikelompokkan ke dalam Menko Pemberdayaan Masyarakat, bukan Kemenko Perekonomian.

“Pasalnya, koperasi itu disebut di dalam UUD 1945, begitu juga terkandung dalam Pancasila sila kedua dan kelima. Ini perjuangan kita untuk memasukkan koperasi dalam Kemenko Perekonomian,” ujar Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga menunjuk UU Perkoperasian yang harus segera dituntaskan.

“Bahkan, RUU Perkoperasian harus masuk ke dalam Prolegnas. Ini harus menjadi prioritas Kemenkop, didukung seluruh Gerakan Koperasi,” ujar Nurdin.***

Atasi Food Waste, Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Akan Stop Rumah Makan Dan Hotel Buang Sampahnya ke TPA

0

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq akan mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi masalah food waste atau sampah makanan di Jakarta.

Hanif Faisol akan mewajibkan pengusaha seperti rumah makan, hotel, cafe dan mall untuk mengelola food waste yang dihasilkan oleh mereka sendiri dan tidak membebankan pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPA.

Menteri LH/BPLH menjelaskan bahwa produksi sampah di Jakarta hampir mencapai 8.000 ton per hari dengan 7.500 ton di antaranya dibuang dan diolah di TPST Bantargebang. Namun, pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini tidak tidak terpilah sehingga menyebabkan volume yang dibuang ke TPA sangat besar.

Di sisi lain, Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk masih banyak perlu akselerasi, sehingga perlu segala macam skema untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Dari volume sampah tersebut 50 persen atau 4.000 ton merupakan sisa makanan.

“Tentu kami akan mengambil kebijakan untuk mengerem 4.000 ton per hari itu,” kata Hanif usai kunjungan kerja di Magalarva, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 29 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia merinci dari 4.000 ton sampah tersebut 50 persen diproduksi oleh masyarakat dan sisanya dari unit-unit usaha besar, seperti rumah makan, hotel dan sebagainya atau sekitar 2.000 ton setiap hari.
Dari hasil pengecekan di TPST Bantargebang pada Minggu kemarin, Hanif mengungkapkan, sebagian besar food waste tidak dikelola di hulu, sehingga bercampur dengan sampah lain.

Sampah organik ini tentu tidak boleh dibebankan ke TPST Bantargebang, sehingga akan diwajibkan untuk dikelola oleh mereka yang menghasilkan terutama unit-unit usaha besar.

“Kami akan mewajibkan seluruh penyebab atau penimbul sampah organik terutama dari usaha-usaha besar di luar rumah tangga itu wajib menyelesaikan sampahnya sendiri, tidak boleh dibebankan ke Bantargebang,” ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu solusi untuk menyelesaikan food waste adalah pengolahan dengan Black Solider Fly (BSF) dan juga pengkomposan yang selanjutnya dapat menjadi produk pakan ternak, budidaya unggas, dan aquaculture yang memiliki nilai ekonomi.

Berkaitan hal ini, Kementerian LH/BPLH akan melakukan intervensi berupa kerja sama dengan pemerintah provinsi dengan segala kebijakan dan kewenangan yang dimilikinya.

“Kami juga akan intervensi apapun kebijakan insentif dan disinsentif yang harus diberikan untuk menjaga bertumbuh kembangnya program ini, sehingga kalau kita selesaikan masalah ini, mungkin 50 persen masalah food waste selesai,” imbuhnya.

Hanif berharap bahwa jika masalah food waste di Jakarta dapat diselesaikan, program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, dan mendorong penerapan ekonomi sirkular dan memperkuat upaya menuju green economy.

“Saya rasa kalau kita kerjakan bersama-sama masalah sampah ini akan selesai,” ungkap Hanif Faisol. ***

Dedi Sumarna Nahkoda Baru KONI Kota Bogor 2024 -2028

0

Bogordaily.net – Dedi Sumarna resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor untuk periode 2024-2028.

Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang digelar di Resto Fullbelly, Jalan Kaum Sari, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, pada Selasa, 29 Oktober 2024, malam.

Dedi mendapatkan dukungan penuh dari seluruh cabang olahraga yang hadir dalam acara tersebut. Hal ini menunjukkan soliditas dan komitmen para pengurus cabang untuk bersinergi dalam membangun prestasi olahraga di Kota Bogor.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Dedy Sumarna menegaskan fokus utamanya untuk masa jabatan yang akan datang.

“Saya akan prioritaskan pembinaan dan kesejahteraan atlet. Tanpa atlet yang berkualitas dan sejahtera, prestasi olahraga di Kota Bogor tidak akan maksimal,” ujarnya.

Dedi juga menyampaikan pentingnya persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

“Kami akan mempersiapkan para atlet dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Porprov mendatang. Ini adalah tantangan besar bagi kami, dan saya berharap bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Bogor,” tambahnya.

Selama periode kepemimpinannya, Dedi berencana untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sponsor, guna mendukung program-program olahraga yang ada.

“Kami akan bekerja keras untuk menjalin kerja sama yang lebih baik, agar atlet-atlet kita bisa mendapatkan fasilitas dan dukungan yang mereka butuhkan,” tuturnya.

Dedi Sumarna, yang sebelumnya menjabat dalam kepengurusan KONI, memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola organisasi olahraga.

Dengan visi dan misinya, diharapkan kepemimpinannya dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan prestasi olahraga Kota Bogor di kancah regional maupun nasional.

Acara Musorkot diakhiri dengan harapan dari semua peserta agar kepemimpinan Dedi Sumarna dapat menjadi tonggak baru bagi kemajuan olahraga di Kota Bogor.

Sementara Ketua KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana mengatakan, peningkatan prestasi terjadi di Kota Bogor berkat kepengurusan Benninu Argoebie yang memimpin sejak 2016 hingga 2024.

Selain itu Benn juga termasuk berhasil meloloskan satu atlet dari cabor menembak, Fathur Gustafian, ke Olimpiade Paris 2024.

“Ini berkat tangan dingin Kang Benn yang juga sebagai pelatih cabor menembak di Jawa Barat, “ ujarnya.

Ia pun meminta pengurus KONI Kota Bogor yang baru dapat mendukung prestasi olahraga “Kota Hujan”. Yakni dengan menjadi pengurus bukan diurus. “Jadilah pelayan prestasi atlet bukan dilayani, “ tegasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari berharap kepengurusan KONI Kota Bogor periode selanjutnya bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi. Khususnya pada Porprov Jawa Barat 2026.

“Jika di Porprov 2022 bisa meraih 75 medali emas, maka saat menjadi tuan rumah bisa lebih dari itu'” kata Hery Antasari.

“Tentunya Pemkot Bogor bersama DPRD akan terus memberikan dukungan bagi pembinaan prestasi olahraga para atlet,“ tukasnya.

Untuk diketahui pada Musorkot KONI Kota Bogor, total cabor anggota KONI sebanyak 58 plus satu BFO. Sementara dalam pemilihan Dedi Sumarna resmi mendapatkan 47 dukungan dari 52 Pengcab. Sementara untuk enam pengcab lainnya, kemungkinan memberikan dukungan kepada calon lain atau bisa jadi tidak memberikan dukungan dalam Musorkot KONI 2024. (Abdul Karim)

Keliling Pasar Sukasari, Atang Trisnanto Terima Curhatan Sepinya Pembeli dari Pedagang

0

Bogordaily.net – Calon Wali Kota Bogor nomor urut 2, Atang Trisnanto, berkeliling Pasar Sukasari, Kota Bogor pada Selasa (29/10/2024).

Selain menyapa warga dan para pedagang, Atang juga mendengarkan keluhan pedagang terkait sepinya pembeli yang berdampak pada penurunan omzet mereka.

Di sela kunjungannya, Atang menyempatkan diri berbelanja kebutuhan sehari-hari, mulai darri telor hingga cabai.

Salah seorang pedagang, Hoknio, mengungkapkan bahwa sejak berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), omzet penjualannya menurun drastis hingga lebih dari 50 persen, membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Di sini kami hancur, turun 50 persen lebih. Untuk bayar cicilan saja saya belum bisa. Kami jualan biasa, tapi pembelinya kurang. Saya minta tolong sama Bapak, supaya kami bisa lebih maju,” ujar Hoknio.

Ia mengaku, bahwa pembeli di pasar Sukasari sangat sepi. Dengan demikian ia meminta jalan keluar kepada Atang Trisnanto agar pedagang di Pasar Sukasari lebih maju.

“Kita mau bukan banyak orang datang ke pasar, tapi banyak orang yang beli ke kami,” harapnya

Atang pun merespons curhatan para pedagang, menurutnya, terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi pedagang di Pasar Sukasari, yakni kondisi TPS yang kurang nyaman, harga los pasar yang terlalu tinggi, dan roda ekonomi yang sedang lesu, yang turut mempengaruhi penurunan omzet pedagang.

“Tentu ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ke depannya, pasar yang dibangun harus terjangkau harganya, termasuk skema pembayaran yang tidak memberatkan. Selain itu, kita perlu menjadikan pasar tradisional di Kota Bogor lebih nyaman dan rapi, sehingga tetap hidup dan bermanfaat untuk ekonomi masyarakat,” kata Atang.

Atang juga menekankan pentingnya menjaga pasar tradisional sebagai nadi perekonomian masyarakat Kota Bogor. Baginya, pasar tradisional harus terus dipertahankan dan dikelola dengan baik, khususnya dalam hal kebersihan dan kenyamanan, sehingga dapat mendukung transaksi yang nyaman antara pedagang dan pembeli.

“Permasalahan ini mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cepat, tapi dengan duduk bersama dan berdialog, saya yakin semua masalah dapat kita selesaikan bersama,” tutupnya. ***

Hanif Faisol Minta Laboratorium Kementerian LH/BPLH Harus Terintegrasi dan Tersebar

0

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meminta agar laboratorium di bawah Kementerian Lingkungan Hidup harus terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini dikatakan Hanif Faisol dalam kunjungannya ke Pusat Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Selasa (29/10/2024).

Dari total 1.426 laboratorium yang terakreditasi KAN tersebut, hanya 221 yang teregistrasi di KLHK sebagai laboratorium lingkungan.

“Dari sekitar 1.426 laboratorium yang sudah terakreditasi, hanya sebagian kecil yang telah memperoleh status registrasi,” ungkap Hanif Faisol.

Ia menegaskan bahwa pendaftaran di tingkat Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi penting untuk memastikan hasil laboratorium yang memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi rujukan resmi dalam penanganan masalah lingkungan.

“Sebenarnya lab cukup banyak ada 1.426 yang telah terakreditasi. Yang teregistrasi ada 221 tapi itu untuk memberikan kewenangan kepada mereka memberikan hasil lab yang benar, sehingga menjadi rujukan penyelesaian permasalahan permasalahan lingkungan,” kata Hanif Faisol saat mengunjungi Puspitek Serpong, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Pada Selasa (29/10/2024).

Sementara, Kepala BSILHK, Ary Sudijanto, mengatakan tantangan utama tidak hanya terkait jumlah laboratorium, namun juga sebarannya yang kurang merata.

“Sebagian besar laboratorium teregistrasi ada di Sumatra dan Jawa, sementara di Kalimantan hanya sedikit dan di Papua hanya ada satu laboratorium lingkungan teregistrasi. Ini jadi masalah karena provinsi-provinsi tersebut memiliki tugas mengukur indeks kualitas lingkungan seperti kualitas udara, air, dan laut,” jelas Ary.

Ia menjelaskan, bahwa laboratorium yang belum teregistrasi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hasil uji mereka tidak dapat dijadikan dasar untuk dokumen lingkungan, pelaporan, atau penegakan hukum. Hal ini kerap memaksa pihak-pihak di luar Jawa melakukan uji di laboratorium Jawa, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pengambilan data.

Ia juga menegaskan pentingnya upaya untuk mendorong lebih banyak laboratorium terakreditasi agar dapat teregistrasi di KLH.

“Menteri Lingkungan Hidup berharap, setidaknya separuh dari jumlah laboratorium tersebut bisa teregistrasi dalam waktu satu tahun. Namun, kita harus teliti lagi jenis laboratorium yang ada, baik lingkungan, kesehatan, maupun pertanian,” tegasnya.

Ia menambahkan, pentingnya pengawasan dan penegakan hukum berbasis bukti dari hasil laboratorium yang teregistrasi.

“Kedepannya, KLH harus bisa melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kerja-kerja laboratorium, baik di daerah maupun swasta,” tutupnya. ***