Bogordaily.net – Polemik dalam pengelolaan BisKita Transpakuan sudah lama berlangsung. Diduga hal itu, dipicu tarik menarik pemberian subsidi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemkot Bogor.
Dalam surat dari Kementerian Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, No. UM.209/31/21/BPTJ/2024, terungkap Pemerintah Kota Bogor melalui surat PJ Walikota Bogor No: 500.1/6365-Dishub tanggal 4 Desember 2024, meminta Permohonan Penundaan Pengalihan Pengelolaan BTS Transpakuan Bogor.
Selanjutnya Audensi Plt. Kepala BPTJ Bersama PJ. Walikota Bogor tanggal 13 Desember 2024.
Selain PJ. Walikota Bogor, pada surat dari Kementerian Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, No. UM.209/31/21/BPTJ/2024, Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor terpilih melakukan audensi dengan Menteri Perhubungan, pada 16 Desember 2024.
Atas rentetan peristiwa itu, Kementerian Perhubungan menyatakan jika Pemerintah Kota Bogor belum siap untuk menyelenggarakan kegiatan Pembelian Layanan Angkutan Massal dengan skema buy the service di Kota Bogor.
Hal itu dikarenakan APBD Kota Bogor yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor hanya sebesar Rp 10 miliar. Dana senilai itu, disarankan digunakan untuk optimasi pendukung layanan operasional BisKita dan rerouting 2 koridor (Koridor 5 dan 6).
Menyikapi kondisi tersebut, anggota komisi II dari fraksi PAN, Achmad Rifki Alaydrus, menyatakan ada ketidakcermatan Pemkot Bogor dalam hal ini PJ Walikota yang terkesan tidak intens melakukan komunikasi.
“Yang saya sesalkan seharusnya proyek ini full subsidi support dari pemerintah pusat,” terang Rifki.
Rifki, melontarkan rasa herannya kenapa Pemkot Bogor menolak subsidi di tengah jalan, dengan membuat surat kesanggupan subsidi akan dilakukan melalui anggaran APBD.
“Padahal jelas-jelas anggaran kita belum bisa dikatakan mampu, masih banyak program yang menyasar kepada masyarakat yang defisit. Yang pada akhir nya yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Rifki.
Seharusnya, kata Rifki, jika komunikasi bisa dibangun dengan baik serta intens dilakukan, kondisi apes yang menimpa moda transportasi massal tersebut tidak perlu terjadi. BisKita Transpakuan Tetap dapat terus beroperasi berkat dukungan subsidi pemerintah Pusat.
“Walaupun pada akhirnya komunikasi dilakukan cukup intens, namun telat dan sudah ada yang dikorban kan yaitu masyarakat,” papar Rifki.
Sebagai Anggota Komisi II dari Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Rifki berharap kedepan pasca PJ Walikota yang mungkin masa pengabdian nya di kota Bogor tidak lama lagi, supaya tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan jalannya Pemerintahan Kota Bogor kedepan.
Rifki menegaskan pihaknya akan terus merekomendasikan kepada pimpinan di Komisi II, supaya bisa bersama-sama mencari solusi dengan Pemkot Bogor sehingga kepastian pelayanan transportasi ini bisa terus berjalan.
“Walaupun dimasa transisi selama satu bulan kedepan Sudah ada upaya dari Pemkot tetapi kita perlu memberikan kepastian kepada masyarakat luas. Insya Allah di minggu depan kami di komisi 2 akan berupaya berkomunikasi dengan Kemenhub. Mohon doanya semoga ada solusi secepatnya perihal masalah ini,” pungkas Rifki.*
