Bogordaily.net – Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu tak lama lagi akan mengakhiri masa kepemimpinan usai diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Dengan berakhir posisi Asmawa Tosepu sebagai Pj Bupati Bogor ini kemudian akan diserahkan kepada Bachril Bakri, Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diketahui, meski hanya menjabat kurang dari setahun, Asmawa berhasil mencatatkan berbagai pencapaian penting, terutama dalam penataan kawasan wisata Puncak dan penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang.
Tertibkan PKL Puncak
Sejak dilantik pada 31 Desember 2023, Asmawa langsung mengambil Langkah berani dengan menertibkan pedagang liar di Puncak. Kini, para pedagang tersebut dipindahkan ke rest area yang lebih tertata, membuat kawasan wisata andalan Bogor ini terlihat lebih rapi.
Tak hanya sekadar menata, Asmawa ingin Puncak mencerminkan identitas budaya lokal, khususnya budaya Sunda yang lekat dengan warga Bogor.
Adapun, Asmawa mendorong sinergi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam penataan Puncak. Proses ini dilakukan secara gotong royong, melibatkan berbagai SKPD, mulai dari penertiban hingga pengisian area yang sudah ditata.
“Penataan Kawasan Wisata Puncak bukan hanya soal menjaga lingkungan, tapi juga memastikan warga Bogor merasa menjadi tuan rumah di daerah mereka sendiri,” kata Asmawa Tosepu, Sabtu 21 September 2024.
Lebih lanjut, Asmawa mengajak para seniman dan budayawan lokal memberikan masukan mengenai simbol-simbol budaya yang dapat diterapkan di Puncak.
Ia juga berharap, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, termasuk kompleks pemerintahan, dapat mengintegrasikan unsur budaya Sunda dalam arsitektur dan lingkungan.
Dengan demikian, wisatawan tak hanya menikmati pemandangan alam, tetapi juga bisa merasakan kekayaan budaya setempat.
Di samping penataan wisata, Asmawa juga berperan dalam menyelesaikan masalah lalu lintas akibat truk tambang di Parungpanjang.
Ia mengoptimalkan kantong parkir truk guna mendukung pembatasan jam operasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan antara pengusaha tambang, pengemudi truk, dan masyarakat sekitar.
“Kami ingin agar masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tambang tetap bisa bekerja tanpa mengganggu kepentingan umum,” tambahnya.
Meskipun menyadari bahwa masih ada pekerjaan yang belum sempurna, Asmawa berharap penggantinya dapat melanjutkan program-program yang sudah berjalan.
“Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya.
Raih Predikat UHC
Di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu, Pemkab Bogor menyandang predikat sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama Dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang PMK.
Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Bogor, maka hampir seluruh penduduk tepatnya 97,48 persen masyarakat di daerah tersebut telah memiliki jaminan kesehatan yang bisa diakses dengan mudah dan cepat.
Selanjutnya, ia berpesan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten untuk tetap mengedepankan konsep Berbaur atau Babarengan, Akur, Makmur.
Karena, hal itu menjadi semangat dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini menjadi penting dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Langkah penataan kawasan Puncak menunjukan semangat babarengan yang nyata dengan terlibatnya semua level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten) dan sektor swasta (Kadin, PTPN, SSBP, dan lain-lain),” ungkap Asmawa.(Albin Pandita)
