Bogordaily.net — Jajaran pengurus dan anggota Pemuda Pancasila (PP) se-Kecamatan Ciawi menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua MPC PP Kabupaten Bogor Daulat Harahap. Mosi tidak percaya ini menyusul dibatalkannya secara sepihak kegiatan Rapat Pemilihan Pengurus Anak Cabang (RPPAC) PP Ciawi pada Rabu, 28 Agustus 2024.

RPPAC PP Ciawi ini sebetulnya sudah dijadwalkan oleh Daulat pada 18 Agustus 2024. Namun PAC Ciawi keberatan lantaran bertepatan dengan momen HUT RI. Kemudian Daulat memberikan waktu pada Rabu, 28 Agustus 2024. Namun sial, tiba-tiba pada Selasa, 27 Agustus 2024 Daulat kembali membatalkan RPPAC.

Padahal, pengurus PAC melalui panitia acara baik Ketua Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) telah memesan tempat, makanan minuman, akomodasi, atribut, hingga undangan dan lainnya yang terlihat suksesi acara.

Sekali layar terkembang surut berpantang. Panitia pun tetap menggelar acara di Camp Hulu Cai, Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Namun acara berubah menjadi penyerahan Surat Keputusan (SK) terhadap 11 Ketua Ranting PP se-Kecamatan Ciawi yang sebelumnya telah terpilih melalui kegiatan RPPR. Acara diisi pula dengan penyerahan cinderamata dan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak.

Acara ini dihadiri Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat, perwakilan Koramil, perwakilan Camat Ciawi, perwakilan MPC PP Kabupaten Bogor, Pimpinan Ponpes Sabatin Kakang Fuad serta Kolonel Wansyah sebagai undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PAC PP Ciawi, Robby Hikmawan, menyatakan kecewa terhadap kepemimpinan Daulat karena sejak awal perencanaan RPPAC penuh dengan intervensi dari MPC.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Daulat Harahap. RPPAC ini dibatalkan secara sepihak dengan alasan Ketua MPC bahwa seluruh anggota PP Ciawi dari setiap ranting belum terdaftar secara administrasi dalam KTAN (Kartu Tanda Anggota Nasional) Pemuda Pancasila. Padahal semua anggota PP Ciawi sudah punya KTA dan jumlahnya mencapai 800 orang sesuai surat pengajuan keanggotaan. Dengan dilaksanakannya RPPR di setiap desa juga menjadi bukti adanya keanggotaan dan kepengurusan,” papar Robby yang saat itu juga ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua SC.

Dijelaskannya, jika MPC menggagalkan RPAC dengan alasan kader wajib mengikuti syarat diklat kaderisasi agar bisa mencalonkan diri maka telah bertolak belakang dengan hasil Rakercab yang membolehkannya.

Ketua PAC PP Ciawi, Soemantri Bering, menduga, dengan dibatalkannya RPPR dinilai sebagai penjegalan termasuk motif politik. “Saya menduga ada upaya penjegalan padahal saya sudah niat tidak akan mencalonkan lagi. Kemudian diduga ada motif politik sebab saya dengan Daulat berbeda pilihan,” ungkapnya.

Bering berharap MPC menghargai segala upaya dan perjuangan kader PP di setiap ranting untuk membesarkan organisasi. “Kalian (MPC) tidak akan ad pasukan kalau tidak ada di bawah. Bicara aturan boleh tapi ada kebijakan. Kalau seperti ini kapan mau majunya, kapan mau besarnya Pemuda Pancasila,” tandasnya.

Robby maupun Bering menduga jika MPC keukeuh, maka diprediksi kegiatan RPPAC di beberapa kecamatan lain akan bernasib serupa seperti PP Ciawi.
(Acep Mulyana)