Bogordaily.net – Sukses implementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis digital melalui  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) RI yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat Senin 27 Mei 2024.

Dalam acara Digital Government Award & Peluncuran Platform Govtech Terintegrasi dengan nama “INA Digital” Kabupaten Bogor turut diundang hadir karena menjadi salah satu dari 58 Kabupaten yg berhasil meningkatkan indeks SPBE tahun 2023 paling tinggi se-Indonesia”

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Government Technology ini sebagai upaya pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital sebagai jalan tol pelayanan publik keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah dengan prinsip pemerintah hadir dimana dan kapanpun dibutuhkan masyarakat. Bukan sekedar hadir tetapi bisa memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan biaya murah.

Menurutnya, kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Tolak ukur keberhasilan birokrasi yang baik adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat serta kemudahan urusan masyarakat.

“Kita harus memperkuat digital public infrastruktur kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Juga harus memperkuat transformasi Govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya,” kata Presiden Joko Widodo.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat kabinet internal pada 25 Maret 2024 mengenai Percepatan Transformasi dan Layanan Digital Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Adapun berkaitan dengan implementasi SPBE di Kabupaten Bogor,  dari sisi perencanaan dan penganggaran sudah mengikuti arahan pemerintah pusat melalui SIPD RI itu sudah dilaksanakan. Juga ada beberapa aplikasi lainnya sudah juga dan sudah bersama-sama dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo, termasuk layanan penggunaan Identitas Kepentukan Digital (IKD).

Kemudian, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan bahwa, pemerintah hari ini meluncurkan yang namanya INA Digital sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di Indonesia, terutama transformasi digital pemerintahan. Katanya, Pemerintah Kabupaten Bogor diundang sebagai salah satu yang nilai indeks SPBE-nya di posisi sangat tinggi atau 3,7 dari angka 4 artinya mengarah ke Paripurna.

“Alhamdulillah tentu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atau penilaian yang sudah dilakukan oleh semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor itu menjadi penyemangat dan tantangan untuk lebih memperbaiki lagi,” ujar Asmawa Tosepu.

Ia menyampaikan berdasarkan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa tidak boleh lagi ada pembuatan aplikasi baru, akan tetapi mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang sudah ada dan terbangun dengan prinsip mengintegrasikan dan interoperability, artinya apa yang ada digunakan bersama-sama, kemudian berbagi data atau sharing data, sehingga tidak ada lagi ego sentris.

Asmawa menjelaskan, ego sektoral ditinggalkan, yang sifatnya pola-pola lama, yang basisnya hanya projek, maka itu harus ditinggalkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. percepatan transformasi digital pemerintahan sudah diluncurkan hari ini dan mulai diterapkan pada September 2024 mendatang.

“Tentu kami Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melaksanakan kebijakan nasional. Semoga ke depan terkait dengan implementasi SPBE di Kabupaten Bogor bisa dilaksanakan secara konsisten untuk mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas menjelaskan, dengan layanan digital pemerintah fokus pada kebutuhan masyarakat dan bukan fokus pada sekat instansi atau government-centric.

Acara hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mentransformasi digital dimana kita akan hindari berbagai aplikasi-aplikasi baru dan pertemuan hadir-hadir oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi dan perwakilan negara lainnya,” ucap Menpan RB.

Ia menambahkan, dengan pembentukan GovTech dan fokus dalam pengembangan sistem-sistem strategis seperti digital public infrastructure kita dapat meloncat jauh dalam pencapaian pembangunan digital dibanding dengan perkembangan normal tanpa keputusan ini. Penguatan Govtec Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.

“Semoga program transformasi digital yang dilakukan ini dapat berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional,” ungkap Abdullah Azwar Anas.***

(Albin Pandita)

Bogordaily.net- Guna memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jelang peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hadiahi masyarakat kurang mampu jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor : 400.7/254/Kpts/Per UU/2024 tentang optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024, yang diterbitkan pada 22 Mei 2024 kemarin.

Sebagai informasi diterbitkannya SK UHC agar pada masa transisi UHC masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirawat di Rumah Sakit dapat dibiayai oleh Jamkesda meskipun masih dalam proses pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, Dengan diterbitkannya SK UHC maka kini masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS dapat memperoleh Jamkesda.

“UHC diterbitkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, kini masyarakat kurang mampu terjamin kesehatannya melalui Jamkesda,” ungkap Asmawa Tosepu.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengungkapkan, berdasarkan pembahasan bersama tim percepatan UHC, diupayakan Juni 2024 mendatang UHC persentase kepesertaan JKN bisa mencapai diatas 95 persen dan tingkat keaktifan di atas 75 persen.

“Sehingga bisa ditingkatkan dari SK UHC menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang UHC yang ditargetkan terbit pada akhir 2024 nanti,” terang Agus Fauzi.

Dirinya juga berharap dengan adanya SK UHC ini dapat mengakomodir masyarakat tidak mampu yang sedang dalam proses pendaftaran DTKS untuk pengajuan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masa transisi UHC.

“Semoga bantuan ini dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan. Sehingga mereka dapat pelayanan kesehatan yang paripurna,” imbuh Agus Fauzi.

Perlu diketahui, berkaitan dengan proses Pendaftaran Kepesertaan JKN sebelum dan setelah UHC yakni, Pada masa sebelum UHC, pendaftaran JKN segmen PBPU BP yang didaftarkan oleh Pemda menggunakan perbup nomor 60 Tahun 2023.

Sementara, pada masa setelah UHC, Pendaftaran JKN PBPU BP Pemda adalah Satu hari aktif. Tatacara dan alur pendaftaran selanjutnya akan dituangkan dalam petunjuk teknis. Alur dan pendaftaran JKN diluar segmen PBPU dan BP Pemda tidak berubah, mengikuti ketentuan yang berlaku.***