Sunday, 19 April 2026
Home Blog Page 246

Tim Qosidah Provinsi Maluku Optimis Raih Juara 1 di Ajang LASQI Nusantara Fest 2025 Kabupaten Bogor

Bogordaily.net – Tim Qosidah dari Provinsi Maluku optimis meraih gelar juara dalam ajang LASQI Nusantara Fest yang berlangsung di Kabupaten Bogor, pada Kamis 4 hingga Minggu 7 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Tim Qosidah Provinsi Maluku telah menampilkan penampilan terbaiknya di kategori klasik rebana.

Perwakilan Tim Qasidah dari Provinsi Maluku, Saddam menjelaskan bahwa, pihaknya yang beranggotakan 11 orang personel telah menampilkan penampilan terbaiknya dalam kategori klasik rebana putra.

“Persiapan alhamdulillah bagus untuk Lasqi skala nasional ini bagus. Kita disini menampilkan klasik Rebana putra,” kata Saddam kepada wartawan, Jum’at 5 Desember 2025.

Menurut Saddam, sebelum mengikuti ajang LASQI Nusantara Fest, timnya sempat mengikuti seleksi untuk mendapat tiket nasional yang berlangsung di Ambon Maluku.

“Lomba di Ambon, kita kan lomba di Ambon dapat tiket ke nasional baru ke sini. Kita kita diseleksi dulu kita tampil juga,” jelasnya.

Kemudian, ia berharap dalam ajang LASQI Nusantara Fest ini timnya berhasil meraih juara 1 dan mendapat nilai yang terbaik dari para juri.

“Harapan kami kalau bisa dinilai secara objektif biar kita sebagai peserta menjadi acuan buat kita,” ujar Saddam.

Sementara itu, Ketua DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Maluku, yang juga merupakan Istri Wakil Gubernur Maluku, Rohani Vanath, menyampaikan bahwa, pihaknya telah mempersiapkan tim Qosidah sebanyak 130 personel sejak bulan Oktober lalu, untuk berbagai kategori lomba di ajang LASQI Nusantara Fest.

“Persiapan kami di bulan Oktober itu kami melaksanakan Festival Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Maluku itu tanggal 4 sampai 8. Nah akhirnya ini hasil mereka yang dapat juara 1 kategori kontemporer, klasik rebana putra putri terus pop religi putra putri dewasa, remaja anak,” ucap Rohani Vanath saat ditemui wartawan.

Kemudian, Rohani menyebut tim Qosidah Provinsi Maluku telah menampilkan penampilan terbaiknya di ajang Rebana putra dan optimis meraih juara 1.

“Semua peserta pasti menginginkan target nomor 1, tetapi saya sangat berambisi dan sangat optimis, hari pertama itu kami melihat membandingkan personel dari Maluku dengan personel dari provinsi yang lain, bahwa kami pasti akan menggondol juara 1,” jelasnya.

“Jadi kita lihat alhamdulillah penampilan adik adik dari Maluku insya allah pulang mendapat juara 1,” tambah dia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan akan memberi bonus kepada para kontingen dari Provinsi Maluku yang nantinya berhasil meraih juara 1.

“Ada, ada bonus dari kami pengurus Lasqi buat yang mendapat juara 1, karena membawa nama provinsi Maluku. Itu juga ada arahan dari bapak Gubernur Maluku arahan dari bahwa, anak anak yang nanti pulang membawa juara 1 akan mendapat hadiah spesial dari bapak Gubernur Maluku dan pak Wakil Gubernur Maluku,” ungkap Rohani Vanath.*

(Albin Pandita)

Jelang Akhir Tahun, BSI Tebar Promo Pesan & Bayar Tiket Pesawat & Kereta Lewat BYOND

0

Bogordaily.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menghadirkan fitur terbaru di BYOND by BSI. Pada inovasi terkini, nasabah dengan mudah dapat melakukan pemesanan, pembelian dan pembayaran tiket kereta api dan pesawat melalui BYOND by BSI.

Sejak Oktober 2025, BYOND by BSI memiliki fitur baru yakni BYOND Lyfe. Melalui BYOND Lyfe, nasabah dapat mengakses berbagai layanan lifestyle, salah satunya yaitu pemesanan dan pembelian tiket Kereta KAI dan Pesawat.

Kehadiran fitur baru tersebut bertujuan untuk mempermudah nasabah BSI dalam melakukan pemesanan tiket KAI atau tiket Pesawat secara langsung lewat BYOND by BSI tanpa perlu berganti aplikasi.

Jelang akhir tahun, lonjakan transaksi pembelian tiket perjalanan wisata meningkat. KAI memperkirakan ada sekitar 3,85 juta orang yang akan melakukan perjalanan dengan Kereta Api menjelang akhir tahun 2025.

Adapun Kementrian Perhubungan memprediksi ada lebih dari 5 juta orang yang akan melakukan perjalanan penerbangan domestik ataupun internasional.

Memfasilitasi hal tersebut, BSI mengakomodasi kebutuhan nasabah dengan menyediakan layanan pemesanan dan pembelian tiket Kereta KAI dan tiket pesawat yang bisa diakses dalam satu genggaman.

Tidak hanya itu, selama periode 25 November-31 Desember 2025, BSI juga memberikan promo menarik antara lain cashback hingga Rp.100.000,- untuk tiket Kereta KAI dan hingga Rp.150.000,- untuk tiket pesawat yang dilakukan melalui BYOND Lyfe.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan bahwa, akselerasi transformasi digital menjadi komitmen untuk meningkatkan penetrasi keuangan syariah.

“Kami juga masuk ke dalam ekosistem lifestyle. Salah satunya melalui BYOND by BSI yang menjadi bagian gaya hidup masyarakat,” kata Anton dikutip, Jum’at 5 Desember 2025.

Anton mengatakan, BYOND by BSI merupakan transformasi dari BSI Mobile yang simpel, secure, dan seamless bagi seluruh nasabah. BYOND by BSI memiliki visi menjadi sahabat finansial, sosial dan spiritual bagi para penggunanya.

“Sahabat finansial artinya BYOND by BSI memenuhi kebutuhan finansial para nasabahnya, seperti pembukaan rekening tabungan, pembiayaan, investasi melalui Bank Emas, pembayaran tagihan, hingga tarik tunai tanpa kartu,” jelasnya.

BSI juga sebagai sahabat sosial dan spiritual artinya tidak hanya melayani transaksi ZISWAF, tetapi meliputi layanan lainnya seperti umroh & haji, lokasi kantor cabang BSI dan ATM terdekat, reminder jadwal waktu sholat, hingga lokasi masjid sekitar.

Antusias pengguna BYOND by BSI selama satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat. Hingga Kuartal III 2025, total pengguna BYOND by BSI mencapai lebih dari 5 juta yang didominasi oleh gen Z dan milenial. Hal ini menunjukkan bahwa BYOND by BSI diterima dengan baik oleh generasi muda.

Untuk itu, kata Anton, BSI terus meningkatkan kapasitas dan inovasi agar BYOND by BSI mampu untuk terus bersaing, salah satunya melalui lifestyle traveling.***

Albin

Se’Indonesia Buka Outlet Dine-In Pertama di Kota Bogor, Sajikan Se’i Nusantara 24 Jam

0

Bogordaily.net – Se’Indonesia, brand kuliner cepat saji asli Indonesia, resmi membuka outlet dine-in perdananya di Kota Bogor.

Berlokasi di Jalan Raya Padjajaran No.21 dan menjadi bagian dari ekspansi strategis perusahaan yang kini telah memiliki lebih dari 160 outlet di 50 kota di seluruh Indonesia.

Ekspansi ini bukan sekadar perluasan jaringan, tetapi juga upaya memperkenalkan kekayaan kuliner khas Nusa Tenggara Timur khususnya se’i, hidangan daging asap tradisional yang disajikan modern dan mudah dinikmati berbagai kalangan.

Se’Indonesia ingin mengambil peran dalam menghadirkan hidangan daging berkualitas yang terjangkau agar dapat menjadi bagian dari konsumsi harian masyarakat, bukan hanya saat momen tertentu.

“Kami ingin mengubah pandangan bahwa menikmati hidangan seperti daging sapi yang enak dan berkualitas selalu dianggap eksklusif atau hanya untuk momen tertentu,” ujar Rinaldi Dharma Utama, Co-Founder & CEO Se’Indonesia.

Menurutnya, teknik pengasapan se’i menjadi kekuatan utama brand ini dalam menyajikan daging sapi dan ayam yang lembut, beraroma smokey khas, namun tetap ramah di kantong.

Selain menu andalan Se’i Original, Se’Indonesia juga memperkenalkan Se’i Bakar Madu varian anyar dengan marinasi madu dan rempah yang menghasilkan cita rasa lebih kaya.

Menu lain seperti paket sosis wagyu, gorengan, menu sarapan, hingga dessert turut disajikan untuk melengkapi pengalaman bersantap.

Bogor dipilih sebagai lokasi outlet dine-in pertama karena dinilai memiliki lanskap kuliner yang dinamis serta minat masyarakat yang tinggi terhadap inovasi kuliner.

Gerai terbaru ini menyediakan area indoor dan outdoor, fasilitas free Wi-Fi, musholla, hingga penyajian menggunakan hotplate yang menjaga kehangatan makanan. Seluruh fasilitas tersebut dapat dinikmati 24 jam.

Sementara itu, Chief Operating Officer Se’Indonesia, Christian Wilfiandio Rewah, menegaskan bahwa kehadiran outlet Bogor memiliki makna penting dalam perjalanan brand.

“Kehadiran kami di Bogor bukan sekadar membuka outlet baru, tetapi langkah untuk hadir lebih dekat dengan warga. Kami berharap Se’Indonesia dapat menjadi bagian dari keseharian masyarakat Bogor tempat menikmati makanan yang hangat, berkualitas, dan dapat diandalkan kapan saja.” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, Se’Indonesia menghadirkan promo diskon 50 persen untuk seluruh menu selama periode Grand Opening pada 5–9 Desember 2025, mengundang masyarakat Bogor untuk merasakan langsung cita rasa yang menjadi identitas brand, ***

Ibnu Galansa

Dua Sisi Transformasi RSUD Kota Bogor : Melangkah dengan Hati dan Pengelolaan Biaya Tertata

0

Bogordaily.net – Pekan ini, semangat baru terasa dari apel pagi bersama dr. Sri Nowo Retno, MARS. Beliau mengingatkan bahwa pelayanan yang cepat, tepat, dan penuh empati harus berjalan beriringan dengan pengendalian biaya yang cerdas. Bukan untuk membatasi, tapi untuk memperkuat pelayanan.

Setiap rupiah yang diselamatkan dari pemborosan adalah peluang untuk menghadirkan obat lebih lengkap, fasilitas lebih baik, dan layanan yang makin bermutu.

Zona wajib senyum hadir sebagai energi positif bagi pasien, sementara mekanisme cost containment diperketat demi keberlanjutan rumah sakit.

Di hadapan seluruh staff, dr. Retno tidak hanya menggugah nurani, tetapi juga menunjukkan visi kepemimpinan yang modern.

Ia paham, rumah sakit yang sehat bukan hanya diukur dari senyum ramah para staff, tetapi juga dari kesehatan finansialnya.

Cost containment, yang ia jelaskan sebagai upaya penghematan biaya yang rasional dan strategis, menjadi senjata rahasianya.

Integritas menjadi pondasi. Efisiensi menjadi strategi. Empati menjadi roh pelayanan.

Transformasi pun terasa di dua sisi: senyum hangat di depan, manajemen biaya yang disiplin di belakang layar.

Dua kekuatan yang menyatu untuk masa depan layanan kesehatan Kota Bogor yang lebih baik.

“Ini adalah praktik untuk mengendalikan biaya operasional secara ketat tanpa menggerus kualitas layanan sedikit pun,” tegasnya.

Pesannya jelas, yakni setiap rupiah yang dihemat dari pemborosan yang tidak perlu, adalah satu langkah lebih dekat untuk membeli obat lebih banyak, memperbaiki fasilitas, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup pasien.***

Muhammad Irfan Ramadan

Rapat DPR Memanas, Firman Soebagyo Sentil Pejabat Pembuat Konten di Tengah Bencana

0

Bogordaily.net – Suasana Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak panas saat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meluapkan amarahnya terhadap etika penanganan bencana di Sumatera.

Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Firman tanpa tedeng aling-aling mengkritik keras perilaku sejumlah pejabat daerah yang dinilainya lebih sibuk membangun citra diri ketimbang tulus membantu korban.

Kegeraman politisi senior ini meledak saat membahas penanganan banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, Kamis (4/12/2025).

Ia menyoroti dua praktik penyaluran bantuan yang dianggapnya sangat tidak manusiawi dan sarat akan pencitraan.

Pertama, Firman menyindir tajam aksi pemberian bantuan logistik yang dilempar begitu saja dari udara seolah tanpa menghargai para korban yang tengah berduka dan menderita.

“Saya minta juga kepada kepala daerah di sana, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan. Tidak perlu memberikan berasnya dilempar-lempar dari helikopter,” kata Firman dalam rapat.

Tak berhenti di situ, sorotan paling tajam diarahkan pada pejabat yang memanfaatkan momen duka untuk konten pribadi.

Menurutnya, aksi berpose di depan kamera sambil memanggul karung beras adalah sebuah pertunjukan yang tidak perlu dan menyakiti hati.

Ia meminta agar bantuan diserahkan secara wajar tanpa perlu ada drama pencitraan.

“Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Enggak perlu. Mohon, serahkan langsung. Siapapun orangnya,” ujarnya dengan nada tegas.

Selain etika penyaluran bantuan, Firman juga mengaku miris melihat pemandangan yang kontras di tengah lokasi bencana.

Ia menyoroti masih beroperasinya truk-truk pengangkut kayu milik perusahaan di saat masyarakat sedang berjuang menyelamatkan diri dan harta benda.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa rendahnya rasa krisis (sense of crisis) dari pihak perusahaan.

“Dalam situasi bencana alam yang sedemikian besar ada truk yang mengangkut kayu, walaupun ada izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas kalau perlu dicabut izinnya,” katanya.

Bagi Firman, tindakan perusahaan yang tetap sibuk mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat adalah sebuah penghinaan besar yang tidak bisa ditoleransi.

Ia menyoroti bantuan logistik dilempar dari udara dan pejabat berpose saat menyerahkan bantuan dianggap mencitrakan diri.

Firman meminta tindakan tegas terhadap perusahaan kayu yang tetap beroperasi di tengah situasi darurat bencana alam tersebut.

“Ini pelecehan ke negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana,” tambahnya.

Saking berapi-apinya Firman menyampaikan kritik, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, yang memimpin rapat sempat memberikan interupsi untuk mengingatkan agar pembahasan tetap fokus pada lingkup kerja Kementerian Kehutanan.

“Pak Firman tolong yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan saja, Pak,” tegur Alex.

Meski demikian, Firman kembali menegaskan di akhir pembicaraannya bahwa persoalan utama di Indonesia bukanlah pada regulasi yang sudah ada, melainkan pada lemahnya ketegasan dan konsistensi dalam penegakan aturan di lapangan.***

KemenUMKM–Deltras FC Sinergikan Pengembangan UMKM di Stadion Sidoarjo

0

Bogordaily.net — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) bersama Deltras FC menjajaki kolaborasi untuk mengembangkan usaha mikro kecil di kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

“Langkah ini merupakan bagian dari implementasi MoU tiga kementerian mengenai pengelolaan stadion dan kawasan sekitarnya oleh klub sepak bola,” kata Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan KemenUMKM, Budi Setiawan, setelah pertemuan dengan Deltras FC pada Kamis (4/12/2025) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Ia menjelaskan kerja sama ini merupakan bentuk affirmative action dari MoU antara KemenUMKM, Kemendagri, dan Kemenpora. Kolaborasi tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri tentang optimalisasi pemanfaatan stadion sepak bola dan penyelenggaraan olahraga di daerah.

“Kolaborasi ini fokus pada optimalisasi pemanfaatan stadion dan kawasan sekitarnya. Tujuannya adalah menghadirkan nilai ekonomi yang saling menguatkan antara klub sepak bola dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang beraktivitas dalam ekosistem stadion,” ujar Budi.

Ia menambahkan terdapat 20 stadion di seluruh Indonesia yang masuk dalam skema kerja sama ini. Menurutnya, strategi pengelolaan akan melibatkan UMKM yang berasal dari komunitas suporter maupun non-suporter. Keduanya dinilai memiliki peran penting dalam ekosistem klub sepak bola.

“Banyak suporter yang juga merupakan pengusaha UMKM. Melibatkan mereka adalah bagian dari tanggung jawab klub dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha mikro. Sementara UMKM non-suporter adalah mitra atau pihak ketiga yang sudah atau akan bekerja sama dengan klub,” kata Budi.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional serta Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.2/2612/SJ mengenai pemanfaatan stadion dan penyelenggaraan olahraga di daerah.

CEO Deltras FC, Amir Burhanuddin, menyambut baik rencana kolaborasi ini dan menilai bahwa model pengelolaan seperti ini memiliki potensi menjadi rujukan nasional.

“Jika pengembangan UMKM di dalam stadion ini berjalan baik, Deltras bisa menjadi pionir bagi daerah lain. Stadion di Indonesia cukup banyak, dan keberhasilan satu model dapat menjadi inspirasi bagi klub serta UMKM lainnya,” ujarnya.

Tim KemenUMKM dalam kesempatan tersebut melakukan identifikasi awal terhadap potensi Deltras FC dalam menjalankan program Holding UMKM serta peluang kolaborasi pengelolaan kawasan Stadion Gelora Delta. Tim juga melakukan pertemuan dengan Deltras FC, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, serta Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Deputi Usaha Menengah, Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menjelaskan kawasan Gelora Delta saat ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidoarjo.

“Dari diskusi bersama, kami melihat potensi yang sangat besar apabila dilakukan sinergi lintas pihak dalam pengelolaan kawasan. Hal ini dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM, sekaligus mengoptimalkan seluruh aset kawasan,” ujar Rinaldi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi dasar informasi dalam pelaksanaan program Holding UMKM serta implementasi MoU Tiga Menteri (Mendagri, Menteri UMKM, dan Menpora) untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan nilai ekonomi kawasan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.***

DPRD Kota Bogor Libatkan Publik dalam Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar, Minimarket Bakal Diatur Ketat

0

Bogordaily.net – DPRD Kota Bogor resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa mengenai Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam rapat paripurna, Selasa (2/12/2025). Regulasi ini disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menata persebaran pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, mengatakan bahwa aturan tersebut menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan. “Pengaturan yang tepat dari Pemerintah Daerah diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Anna, Raperda ini menargetkan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan bagi pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan pelaku ekonomi lain. Di saat yang sama, regulasi diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pusat perbelanjaan modern dan pasar rakyat agar distribusi dan tata niaga lokal berjalan lebih efisien.

“Perkembangan perdagangan di Kota Bogor menuntut adanya pengaturan yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan,” kata Anna.

Dalam penyusunan draft awal, DPRD Kota Bogor melibatkan masyarakat, mahasiswa, pakar ekonomi, hingga tenaga ahli melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) di masing-masing komisi. Anna menegaskan bahwa partisipasi publik penting untuk memastikan substansi aturan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

“Kami mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Harapannya, Raperda ini mampu menjawab persoalan sektor ekonomi di Kota Bogor,” jelasnya.

Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah jarak antar minimarket yang dinilai terlalu berdekatan. Warga menilai kondisi tersebut mengancam keberlangsungan warung dan UMKM lokal. Anna memastikan masukan ini akan diterjemahkan ke dalam pasal yang mengatur toko swalayan dan minimarket.

Draft awal Raperda ini terdiri dari tujuh bab dan 61 pasal. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan Kota Bogor.***

KemenUMKM Gelar Layanan Pelindungan dan Pemulihan bagi UMKM di Mandailing Natal

0

Bogordaily.net — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat layanan pelindungan dan kesiapsiagaan risiko usaha bagi para pengusaha UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah, sebagaimana disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis (4/12).

Menteri Maman menyampaikan harapan sekaligus empati kepada masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh atas berbagai kondisi yang harus dihadapi dan memerlukan kewaspadaan bersama.

“Hari ini melalui kegiatan Pelindungan dan Pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan. Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar Menteri Maman dalam sambutannya.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT PNM, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Menteri Maman menegaskan penguatan kapasitas dan ketahanan usaha tidak hanya bergantung pada respons cepat, tetapi juga kemampuan membangun fondasi berkelanjutan.

“Melalui Pelindungan dan Pemulihan UMKM, kami berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, hingga UMKM mampu bangkit lebih solid menghadapi situasi apa pun,” katanya.

Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Menteri Maman menekankan pentingnya legalitas sebagai instrumen mitigasi risiko.
“Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

Menteri UMKM juga mengajak para pengusaha UMKM di Mandailing Natal untuk tetap bersemangat, tidak menyerah, dan terus bergerak maju.

“Yakinlah bahwa negara selalu bersama para pengusaha UMKM dari proses peningkatan kesiapsiagaan hingga penguatan usaha agar kembali tumbuh dan pulih,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution, dan Komisaris Utama PT PNM Dradjad Hari Wibowo.***

Aktifkan Protokol Manajemen Kelangsungan Usaha, Akses Layanan BRI Tetap Terjaga di Daerah Terisolir Bencana Banjir Bandang melalui Satelit

0

Bogordaily.net– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sangat concern terkait dengan penanganan bencana dan memastikan layanan perbankan tetap beroperasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra berkat penerapan Manajemen Kelangsungan Usaha/Business Continuity Management (BCM) yang memadai. Sebagai bagian dari penerapan BCM, BRI juga mengandalkan infrastruktur satelit BRIsat untuk memastikan keberlanjutan layanan di tengah situasi bencana di tengah lumpuhnya jaringan seluler dan terputusnya kabel fiber optik di sejumlah titik.

Kantor Cabang BRI Sibolga menjadi salah satu titik penting yang tetap terhubung dengan kantor wilayah dan pusat melalui jaringan satelit tersebut. Melalui koneksi BRIsat, kantor cabang dapat melakukan koordinasi cepat dengan posko pusat dan pemerintah daerah, penarikan tunai bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat, penyaluran bantuan, serta penyampaian informasi kondisi lapangan secara real-time.

Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menyampaikan bahwa keandalan BRIsat dalam situasi ekstrem merupakan wujud nyata kesiapan infrastruktur teknologi BRI untuk menjaga kesinambungan layanan di seluruh pelosok negeri. Ia menegaskan bahwa keberadaan satelit milik BRI menjadi fondasi utama keandalan operasional, bahkan saat jalur komunikasi terestrial terganggu akibat bencana alam.

“BRIsat dirancang untuk memastikan jaringan BRI tetap terhubung kapan pun dan di mana pun, termasuk dalam kondisi darurat. Ketika jaringan komunikasi umum tidak dapat berfungsi akibat bencana, sistem satelit kami memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan keuangan. BRIsat menjadi simbol ketangguhan infrastruktur digital BRI dalam mendukung inklusi keuangan, menjaga stabilitas layanan, dan memperkuat peran BRI sebagai penghubung ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Keberhasilan BRIsat menjaga konektivitas di wilayah terdampak banjir memperlihatkan kesiapan infrastruktur digital BRI dalam menghadapi berbagai situasi ekstrem. Dengan jaringan yang menjangkau lebih dari tujuh ribu unit kerja di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), BRI terus berkomitmen untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan yang andal dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kerangka BCM yang komprehensif dan terstruktur, BRI memastikan layanan penting perbankan tetap beroperasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak. Pada kondisi darurat, Business Continuity Plan (BCP) segera diaktifkan untuk unit kerja yang terdampak maupun area dengan gangguan jaringan. Integrasi antara BCP dan sistem komunikasi satelit memungkinkan koordinasi serta transaksi penting tetap berjalan, sehingga layanan BRI terus hadir bagi masyarakat meskipun jalur komunikasi utama terputus.

Sementara itu, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak di wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera Utara, bantuan diberikan berupa bantuan yang diberikan berupa ribuan paket makanan cepat saji, air mineral, sembako, obat-obatan dan lain-lain. Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja-pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah yang terdampak bencana banjir, secara khusus di Desa Sialang, Desa Silaiya, Desa Bange dan Desa Sipange yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Di wilayah Sumatera Barat, bantuan perahu karet beserta pelampung disalurkan langsung melalui Posko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Padang. BRI Peduli juga menyalurkan bantuan berupa ribuan paket makanan cepat saji bagi warga terdampak khsusunya di wilayah Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Bantuan diserahkan langsung oleh Tim Satuan Tanggap Bencana ‘Tim Elang Relawan BRI’ serta pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat di wilayah yang terdampak bencana banjir Padang.***

Dorong Transparansi, Pemkab Bogor Tingkatkan Kompetensi PPID dan Pengelola SP4N-LAPOR

0

Bogordaily.net- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Pengelola SP4N-LAPOR! bagi perangkat daerah, yang berlangsung di Gerbera Hotel pada Selasa (2/12/25).

Dengan mengusung tema “Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR!”,

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik serta pelayanan pengaduan masyarakat, khususnya di tengah laju perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang kian cepat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta meningkatnya ekspektasi masyarakat.

Terutama di era digitalisasi di mana masyarakat semakin kritis, melek teknologi, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan, transparansi, serta kualitas layanan pemerintah.

“Informasi tidak lagi mengalir satu arah. Masyarakat menuntut akses yang mudah, cepat, dan dapat diandalkan. Begitu juga dengan mekanisme pengaduan publik yang harus ditangani secara profesional dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan PPID dan sistem nasional SP4N-LAPOR! memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif.

PPID bertugas memastikan setiap permohonan informasi publik dapat tersampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan, sementara SP4N-LAPOR menjadi kanal resmi pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional.

Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan keluhan, tetapi juga aspirasi dan masukan yang menjadi bahan penting dalam perbaikan layanan publik.

“Tantangannya adalah bagaimana kita dapat memberikan respons yang cepat, solutif, dan akuntabel. Hal ini tentu memerlukan peningkatan kapasitas SDM, pemahaman regulasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal,” tambah Bambang.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya soal pembaruan sistem, tetapi juga perubahan pola pikir. Aparatur dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan.

PPID dan pengelola SP4N-LAPOR harus berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai tata kelola informasi publik, alur pelayanan SP4N-LAPOR, serta strategi peningkatan kualitas layanan.

Dengan bekal tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan informasi serta pengaduan masyarakat di tengah dinamika kebutuhan publik yang terus berkembang.

Pada kesempatan tersebut, kepala Diskominfo juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam mengoptimalkan pelayanan pengaduan.

“Keberhasilan SP4N-LAPOR dan keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi oleh komitmen kita bersama untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” tegasnya.

Bambang Widodo Tawekal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Ia berharap Bimbingan Teknis ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat transparansi pemerintah, serta mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Bogor yang lebih modern, responsif, dan terpercaya.

Kemudian, Koordinator Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Kemendagri, Rega Tadeak Hakim menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap pengaduan tersampaikan secara cepat, tepat, dan akuntabel melalui SP4N-LAPOR. Menurutnya, kualitas komunikasi pemerintah sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

“SP4N-LAPOR bukan hanya kanal pengaduan, tetapi instrumen penting membangun transparansi dan responsivitas pemerintah. PPID harus mampu mengelola informasi secara profesional, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tukasnya.

Kemudian, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Mahi M Hikmat menjelaskan bahwa layanan informasi publik merupakan amanat undang-undang dan kewajiban seluruh badan publik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang menyediakan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi dikelola dengan baik, mudah diakses, dan disampaikan secara tepat dan benar.

Lebih lanjut, Prof. Mahi juga membahas berbagai aspek penting terkait penyelesaian sengketa informasi. Menurutnya, sengketa informasi muncul akibat ketidaksesuaian pemahaman antara badan publik dan pemohon informasi. Oleh karena itu, penting bagi PPID untuk memahami klasifikasi informasi, standar operasional layanan, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

“PPID harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang kuat, potensi sengketa informasi dapat diminimalisir,” ujarnya.***