Bogordaily.net – Abraham Samad membongkar isi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang berlangsung selama sekitar lima jam di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut pertemuan tersebut membahas isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi kelembagaan, hingga dinamika geopolitik internasional seperti konflik Palestina.

Samad mengatakan dirinya hadir dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK bersama sejumlah tokoh lain. Dari unsur pemerintah, pertemuan itu dihadiri Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie, serta Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim. Selain itu, hadir pula peneliti senior BRIN Prof. Dr. Siti Zuhro.

Dalam forum tersebut, Prabowo disebut memaparkan berbagai agenda prioritas pemerintah, termasuk strategi penyelamatan sumber daya alam (SDA), program pembangunan nasional, serta hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Paparan itu berlangsung cukup panjang dan diselingi suasana diskusi yang cair.

“Presiden menyampaikan presentasi tentang program pemerintah, isu SDA, sampai hasil pertemuan di Davos. Diskusinya berlangsung santai, tapi substansinya padat,” ujar Samad.

Salah satu topik krusial yang diangkat adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada 2025 berada di level 37. Samad menilai pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk meningkatkan skor tersebut. Ia juga menekankan pentingnya menyentuh akar persoalan korupsi agar upaya pemberantasan lebih efektif.

Menurutnya, terdapat empat area utama yang perlu menjadi perhatian sesuai dengan kerangka United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yakni foreign bribery (penyuapan lintas negara), trading in influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (akumulasi kekayaan elite), dan commercial bribery (suap di sektor swasta).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menanyakan kondisi KPK saat ini yang dinilai tidak sekuat sebelumnya. Samad menjelaskan bahwa perubahan regulasi melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019 berdampak pada independensi lembaga antirasuah tersebut. Saat ini, KPK berada di bawah rumpun eksekutif, yang menurut Samad tidak sejalan dengan prinsip independensi lembaga antikorupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC.

Abraham Samad juga menyoroti proses seleksi pimpinan KPK pada periode sebelumnya yang dinilai mengabaikan aspirasi publik. Ia menyinggung kasus etik yang menjerat sejumlah pimpinan KPK serta kontroversi pemecatan 57 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang dinilainya tidak lazim dan berimplikasi pada pelemahan institusi.

Tak hanya isu korupsi, diskusi juga menyinggung agenda reformasi kepolisian. Para tokoh yang hadir disebut sepakat bahwa reformasi di tubuh Polri merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola penegakan hukum.

Di sektor sumber daya alam, Samad menilai pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Ia menekankan bahwa penyelamatan SDA dapat menjadi salah satu pintu masuk utama dalam pemberantasan korupsi berbasis sumber daya.

“Kalau kita ingin pendapatan negara membaik, salah satu kuncinya adalah menyelamatkan sumber daya alam,” ujarnya.

Sementara itu, terkait isu global, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Samad, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bersifat permanen dan dapat dievaluasi apabila dinilai merugikan kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi warga Palestina dan Gaza.

Di akhir pertemuan, Prabowo disebut menyampaikan komitmennya untuk memerangi praktik oligarki yang merusak SDA dan merugikan negara. Ia menegaskan tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang terbukti merampok kekayaan negara.

Abraham Samad menilai komitmen tersebut perlu diikuti dengan kebijakan konkret dan penguatan institusi penegak hukum agar agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan SDA benar-benar berdampak pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.***