Bogordaily.net – Lembaga Studi (LS) Visi Nusantara Maju (Vinus) melaksanakan diskusi publik bertajuk “Akumulasi Krisis Legitimasi”, terkait kondisi Indonesia saat ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor LS Vinus, Bogor.

Turut dihadiri langsung Founder LS Vinus, Yusfitriadi, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, dan Rektor ITB Vinus Bogor, Daniel Zukhron.

Dalam kesempatan itu, Founder LS Vinus sekaligus Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Kita prihatin dengan kondisi seperti ini dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan, semalam gas air mata masuk kampus,” kata Yusfitriadi, Rabu 3 September 2025.

Kemudian, keprihatinan itu disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat. Serta tingginya beberapa tunjangan bagi anggota DPR RI yang memancing amarah publik.

Oleh karena itu, kata Yus, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan aksi anarkis.

“Ini akan memancing kemarahan publik, saya rasa menyampaikan aspirasi adalah hak kedaulatan ketika aspirasi tidak tersampaikan secara face to face akan terjadi perpecahan. Kita harus tetap kritis boleh, tapi anarkis sagat tidak ditoleransi,” tambahnya.

Akar Kerusuhan di Indoensia

Yusfitriadi menilai, akar masalah dari terjadinya kerusuhan saat ini dikarenakan kebijakan DPR RI yang tidak berimbang. Ditambah, dengan beberapa anggota DPR RI yang juga dinilai menyepelekan rakyat dengan komunikasi publik yang buruk.

“Pertama, akar masalah itu kolosal selalu diakibatkan 2 hal, kebijakan pro rakyat semakin menumpuk. kebijakan DPR yang UU Perampasan Aset ga di respon, UU TNI Polri diam² disahkan,” ujar kang Yus sapaannya.

“Beberapa anggota DPR menyepelekan publik, 4 wakil itu trigger, dan adanya kebijakan tunjangan rumah,” sambungnya.

Lebih lanjut, kebijakan Partai Politik menonaktifkan beberapa anggotanya di DPR RI dinilai sudah tepat untuk meredam amarah publik dari adanya aksi penjarahan.

“Maka bagi saya penonaktifikan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, apakah mengubah kebijakan DPR? itu hanya meredam aja, apa dampaknya, itu penjarahan,” tuturnya.

Kemudian, ia mengajak masyarakat agar bisa menahan dan tidak terprovokasi ajakan untuk aksi yang dinilai sudah melenceng dengan beberapa tuntutan sebelumnya.

Sehingga menimbulkan perpecahan bahkan, beberapa di daerah seperti, Jakarta, Makasar, Kediri, Surabaya fasilitas publik dan gedung DPR hangus dibakar massa.

“Provokasi yang menjadikan rakyat korban itu ga boleh apapun skenarionya, konsolidasi harus diperkuat dengan isu yang mendukung. Krisis legitimasi, krisis kepercayaan sehingga berakibat merebak ke daerah seperti di pusat,” ucap Kang Yus.

Selain itu, ia juga memberikan nasihat kepada para pejabat publik anggota DPR RI untuk tidak kembali melakukan beberapa perilaku yang memancing amarah rakyat.

“Ini pelajaran buat temen² di parlemen, Uya Kuya, Eko joget, Sahroni fleksing motor mobil mewah yang menimbulkan tidak empati terhadap publik akan memantik amarah,” tegasnya.

“Berikanlah empati terhadap publik, seperti aparat misalnya berperilaku lah melindungi rakyat. Sehingga kita bisa menentukan, 5 tahun kedepan apakah bisa dipilih lagi,” ungkapnya.

(Albin Pandita)