Bogordaily.net – Aksi vandalisme di komplek Balaikota Bogor pada, Kamis 21 Agustus 2025 dikecam.

Perilaku vandalisme tersebut dilakukan secara tiba-tiba ketika petugas keamanan sedang melakukan pelayanan pengamanan aksi menyuarakan pendapat sehingga bisa berlangsung tertib, aman dan nyaman agar apa yang disuarakan bisa tersampaikan.

Namun secara tiba-tiba peserta unjuk rasa melakukan aksi vandalisme pada sejumlah bangunan cagar budaya Balaikota Bogor.

Prilaku vandalisme terhadap bangunan cagar budaya Balaikota Bogor diprotes oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor Taufik Hasunna yang menyatakan bahwa aksi vandalisme itu termasuk pengerusakan cagar budaya.

“Iya kalau dari sisi cagar budaya itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan karena itu pidana, pertama ya itu unsur merusak, ada dalam undang-undang, no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 105, ada juga di pasal 66 ayat 1, Setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagianya dari kesatuan kelompok, dan/atau letak asal,” jelasnya.

Sanksinya bisa berupa kurungan penjara hingga denda Rp.5miliar.

“Jadi artinya kalau dari sisi bangunan cagar budaya itu tidak bisa dibenarkan dan termasuk pidana itu dari sisi cagar budaya terlepas dari isu apapun itu ya yang diusung, itu tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa Balaikota itu tidak hanya bangunan Cagar Budaya namun memiliki nilai penting terhadap Kota Bogor.

“Artinya memang sudah tugas warga negara menjaga, jadi tidak hanya memperindah, tapi merawat dan melestarikan sehingga nilai-nilai penting itu bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya itu wujud dari pelatihan agar nilai itu tetap ada dan diwariskan kepada aksi penerus,” ujarnya.***

Ibnu Galansa

Bogordaily.net – Persatuan Putera Putri Angkatan Udara (PPPAU) mengecam keras aksi vandalisme yang dilakukan sejumlah oknum di Balai Kota, pada Kamis 21 Agustus 2025.

Ketua PPPAU, H. Deni Irawan menegaskan bahwa gedung Balai Kota bukan sekadar kantor wali kota dan wakil wali kota, melainkan juga bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Balai Kota adalah warisan sejarah yang wajib kita jaga, bukan dirusak. Tindakan ini jelas mencederai nilai budaya dan merusak citra bangsa,” ujar Deni Irawan.

Berdasarkan pantauan, aksi unjuk rasa tersebut diwarnai dengan pencoretan tembok menggunakan cat semprot, pembuangan sampah sembarangan, hingga penjatuhan bendera dan ornamen di halaman gedung.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 66 UU Cagar Budaya melarang setiap orang merusak, menghancurkan, atau memisahkan bagian dari cagar budaya.

Pasal 105 UU Cagar Budaya menyebutkan, pelaku dapat dipidana penjara 1 hingga 15 tahun serta denda Rp500 juta sampai Rp5 miliar.

Selain itu, Pasal 406 KUHP juga menegaskan bahwa perusakan barang milik orang lain dapat dipidana hingga 2 tahun 8 bulan penjara.

Jika terbukti dilakukan dalam rangka unjuk rasa yang anarkis, pelaku juga bisa dijerat dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahkan UU ITE bila terdapat provokasi melalui media sosial.

PPPAU menyerukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga warisan sejarah bangsa dan tidak merusaknya dengan alasan apapun

“Kebebasan berpendapat boleh dilakukan, tetapi jangan sampai merusak cagar budaya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melestarikannya,”ungkapnya.***

Ibnu Galansa