Bogordaily.net – Partai Demokrat melihat langkah politik reshuffle kabinet lebih tepat ketimbang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, perombakan kabinet adalah upaya yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun.
Menurut Herzaky, langkah perombakan kabinet lebih tepat ketimbang berusaha keras menunda Pemilu 2024.
“Daripada mengemis-ngemis meminta Pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan,” demikian kata Jurubicara DPP Demokrat ini, dikutip dari RMOL, Jumat, 11 Maret 2022.
Ia menyarankan jika memang ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya. Bahkan, sebaiknya yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur.
“Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu,” terang Herzaky.
Catatan Partai Demokrat, dijelaskan Herzaky, pemerintahan Joko Widodo masih memiliki waktu dua tahun. Sehingga, waktunya masih cukup jika Presiden Jokowi ingin turun dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.
Ia meminta Presiden Jokowi mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan.
“Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan,” pungkasnya.
Meski demikian, untuk reshuffle Demokrat berpandangan bahwa kewenangan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.***
Bogordaily.net– Pihak penyelenggara Paris Fashion Week (PFW) akhirnya angkat bicara terkait rombongan pemilik brand dan artis Indonesia menggelar acara di Paris.
Pihak Paris Fashion Week menyebut ada laporan yang diterima jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan identitas PFW. Modusnya menawarkan pekerjaan mengatasnamakan agensi PFW.
“Komunikasi palsu dan tawaran pekerjaan dengan nama Federation de la Haute Couture et de la Mode dan Executive Presidentnya saat ini beredar. Klaim ini menawarkan kontrak permanen untuk agen ‘Egeriam’, dugaan agen kreatif Federation,” tulis PFW di akun resmi Instagram mereka, @parisfashionweek, Kamis 10 Maret 2022.
PWF tak menyebut siapa yang mereka maksud, namun informasi yang mereka terima, para pelaku menyebarkan tawaran tersebut di media sosial.
“Federasi de la Haute Couture et de la Mode dan Presiden Eksekutifnya sama sekali tidak terkait dengan profil ini yang keasliannya dipertanyakan,” tegas PFW.
Mereka mengimbau, jika ada permintaan dari agensi Egeriam atau Violene Laborde dan Charlotte Seguin, agar tidak mudah percaya.
PFW meminta jika terbukti ada penipuan maka silahkan lapor ke mereka. Bahkan, saat ini sudah ada laporan yang dipolisikan.
“Pengaduan telah diajukan ke polisi,” pungkasnya.
Pernyataan PFW ini lantas membuat netizen mengaitkan dengan event yang dibuat brand-brand lokal Indonesia dengan membawa nama fashion show in Paris during Paris Fashion Week.
Bahkan, artis dan politisi Wanda Hamidah pun turut mengomentari postingan tersebut.
“Paris Fashion Week sudah warning untuk berhati-hati dengan pencurian identitas PFW,” tulisnya di Instagram Storynya.
Seperti diketahui, Wanda sangat vokal mengkritisi rombongan brand Indonesia yang disebutnya melakukan pembohongan publik. Dimana seakan-akan ikut PFW padahal tidak, melainkan tampil di acara yang digelar bersamaan dengan PFW.***
Bogordaily.net– Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan akan mengejar penarikan pajak dari kalangan super tajir alias crazy rich Indonesia. Sri Mulyani akan mengejar mereka yang pamer kekayaan di media sosial. Salah satunya adalah menghadiahkan buah hati mereka harta mahal seperti pesawat.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna memastikan negara menjalankan aspek perpajakan yang adil.
“Sekarang yang di medsos anak-anak yang baru umur 2 tahun sudah diberi hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran, sama orang tuanya,” beber dia pada Sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah, dikutip pad Jumat, 11 Maret 2022.
“Jadi memang di Indonesia ada crazy rich dapat fasilitas luar biasa besar itu lah yang dimasukin ke perhitungan perpajakan, itu yang disebut aspek keadilan,” sambung Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, tidak akan membidik kalangan menengah atau kecil lewat pengenaan pajak natura atau kenikmatan fasilitas. Ia menjelaskan bahwa fasilitas dari kantor yang bernominal tidak seberapa tak bakal dikenakan pajak.
Kendati belum merincikan fasilitas apa saja yang dibebaskan dari pajak natura atau besaran nominalnya, namun ia mencontohkan laptop dan ponsel dari kantor tak akan dikenakan pajak.
Sementara itu, untuk fasilitas dari kantor yang diberikan tidak dalam bentuk uang, seperti fasilitas transportasi menggunakan jet pribadi atau kartu kredit tak terbatas bisa dikenakan pajak natura.
“Kita bisa dapat fasilitas dari perusahaan yang tidak dalam bentuk uang tapi nilai uangnya besar entah itu perjalanan naik jet pribadi, kemudian credit card yang tidak terbatas, itu semuanya bisa dihitung,” jelas Sri Mulyani.***
Bogordaily.net– Bupati Bogor Ade Yasin ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat Tahun 2022, di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Maret 2022.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa melalui Rakor Pemberantasan Korupsi ia ingin mengajak seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, dengan cara berikhtiar menutupi lubang-lubang potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi, salah satu kuncinya adalah dengan kebijakan yang berpihak, memotivasi dan aktif turun langsung ke lapangan dan memonitor indeks-indeks capaian, termasuk Monitoring Center for Prevention
(MCP) ini. Karena melalui MCP ini apakah setiap pimpinan daerah secara teori, secara struktur sudah siap atau tidak terkait pemberantasan korupsi, karena itu yang dinilai oleh KPK.
“Untuk Jawa Barat dengan kebijakan yang berpihak Alhamdulilah salah satu yang terbaik di Indonesia dengan skor tertinggi dengan nilai 91,25. Bahkan informasi hari ini berdasarkan laporan inspektorat skor kita sudah naik menjadi 94,55, untuk itu saya ajak seluruh Kepala Daerah se-Jabar untuk sama-sama meningkatkan MCP di wilayahnya masing-masing,” tegas Gubernur Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Pemkab.bogor/Bogordaily.net)
Ia juga mengingatkan, kepada seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat untuk berhati-hati dalam bekerja sebab saat ini KPK punya sistem yang luar biasa terkait tindakan pidana korupsi.
Bahkan ia sudah membuat kurikulum anti korupsi di Jawa Barat bermuatan lokal bagi jenjang pendidikan SMA dan SMK, ia lakukan untuk menyuarakan anti korupsi sejak dini atau SMA.
“Kurikulum ini kami sisipkan dalam pendidikan di Jabar, dibantu oleh 380 penyuluh anti korupsi. Mudah mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan kita memetik berita baik dan sedikit berita buruk,” ungkapnya.
Lanjut Ridwan Kamil menuturkan, kegiatan Rakor ini juga ia lakukan untuk memperkuat komitmen 27 daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat Juara, dengan hal-hal yang positif seperti naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), naiknya rata-rata lama sekolah, tentang beresnya Covid-19.
Kemudian berhasil meraih Juara di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun lalu, beras surplus hingga 1,2 ton sehingga 50 juta warga Jabar terjamin ketahanan pangannya, investasi meningkat dari Rp120 triliun menjadi Rp136 triliun. Kemudian menurunnya angka penggangguran karena ada 100 ribu lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.
Menurut Ridwan Kamil, tentunya hal positif itu tidak terlepas dari kinerja pimpinan yang amanah yang bisa memberikan perubahan.
Untuk itu jadilah pimpinan yang bisa memberikan perubahan dibarengi dengan keperibadian yang baik tidak grasak grusuk agar bisa disukai oleh masyarakat.
“Mari kita sempurnakan kepribadian kita supaya bisa lebih baik, karena perubahan yang dilakukan itu diukur oleh indeks- indeks, seperti indeks kesehatan, indeks pangan, dan indeks pemberantasan korupsi,” tutur Ridwan Kamil.
Ditempat yang sama, Pimpinan KPK, Nawawi menjelaskan, berdasarkan amanat UU 19 tahun 2019 ada enam tugas pokok dan fungsi KPK yakni salah satunya adalah tugas untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ini disebut dengan tugas pencegahan. KPK ini adalah lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang tugasnya melaksanakan pemberantsan korupsi bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
“Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi adalah hal yang sangat penting untuk meminimalisir terjadinya praktik tindakan korupsi,” tutupnya.
Kemudian, Inspektur Khusus Itjen Kemendagri, Teguh Narutomo menyatakan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya milik KPK.
Pencegahan korupsi adalah milik bersama, melalui Rakor ini ia meminta semua komitmen, mulai dari jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi caranya dengan menjalankan MCP.
MCP ini secara teknik bagaimana tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan, sebab ini yang akan ia kawal secara bersama-sama jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita dampingi bagaimana tata kelola daerah bener-bener sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak ada lagi di kemudian hari terjadi kesalahan-kesalahan administrasi. Kita terus mengawal dalam verifikasi, bukan hanya diupload lalu didiamkan, tapi diverifikasi secara detail, ini yang semestinya harus dilakukan. Penyelenggaraan pemda adalan given dan amanah, mudah mudahan bisa kita lakukan bersama sama,” tandasnya.
Sebagai informasi turut hadir juga Kepala BPKP Jawa Barat Mulyana, dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat.***
Bogordaily.net – Beras merah adalah biji-bijian utuh yang lebih kaya nutrisi dan serat dibanding dengan beras putih. Manfaat beras merah salahsatunya jadi sumber karbohidrat yang rendah kalori, tinggi serat, bebas gluten, dan tidak mengandung lemak trans.
Meski memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, beras merah tetap kaya karbohidrat. Itulah kenapa beras merah baik untuk penderita diabetes.
Dilansir dari Hello Sehat, beras merah beras merah mengandung antioksidan flavonoid, seperti anthocyanin (antosianin) apigenin, myricetin, dan quercetin. Antosianin merupakan kelompok senyawa fenolik, membuat warna merah dan ungu seperti pada kol, bawang merah, dan lainnya.
Terlalu banyak mengonsumsi nasi putih ternyata dapat berpengaruh terhadap kadar gula darah di dalam tubuh. Sebuah penelitian yang dalam jurnal Nutrients menyatakan, kemungkinan hal tersebut membuat sebagian masyarakat Asia mulai beralih ke nasi merah.
Nasi yang terbuat dari beras merah memang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, bila dibandingkan dengan nasi putih. Tak heran jika beras merah memiliki manfaat dalam membantu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Artinya, mengonsumsi nasi yang terbuat dari beras ini dapat membantu mengontrol diabetes.***
Bogordaily.net – Tiga pelaku jambret pesepeda di flyover Senayan, Jakarta Pusat telah berhasil ditangkap. Diketahui, hasil curian itu digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
“Dari hasil kejahatan tersebut, handphone (pesepeda) dijual dan uangnya dibelikan narkoba jenis sabu. Para pelaku setelah melakukan aksi kejahatan cenderung membeli sabu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, dikutip dari PMJ, Jumat, 11 Maret 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi menerangkan modus para penjambret yang menyasar pesepeda ini selalu sama yaitu mengambil handphone korban dari belakang.
Karena itu, Hengki menghimbau agar para pesepeda bisa lebih waspada ketika berolahraga khususnya dalam menjaga barang berharga seperti handphone agar tidak meletakkannya di belakang tubuh.
“Terkadang bisa saja korban mengalami luka fatal atau parah karena terjatuh saat dijambret. Oleh karena itu, kita imbau kepada masyarakat untuk menghindari agar tidak menaruh handphone di belakang,” tukasnya.
Sebelumnya, aksi penjambretan terhadap pesepeda di flyover Senayan, Jakarta Pusat ini viral di media sosial usai diunggah oleh dokter Tirta Mandira Hudhi melalui akun instagram pribadinya.
Dokter Tirta menyebut aksi penjambretan tersebut berhasil digagalkan lantaran rekan pesepeda yang lain sigap untuk memberitahu. Selain itu, wajah dari pelaku jambret ini juga sempat difoto oleh fotografer pesepeda tersebut.
“Handphone enggak sempat terambil, karena sigap dan fotografer bantu serta partner sepeda sigap juga,” tulis dr Tirta seperti yang dikutip dalam akun instagramnya, Kamis 3 Maret 2022.***
Bogordaily.net – Polisi masih menyelidiki kasus wanita hamil dibegal di Jalan WR Supratman, Kampung Cimuning RT 002/RW 06, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Selasa pagi 8 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Adhitira mengaku pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah pelaku begal terhadap wanita berinisial S.
“Sudah kami kantongi nama-namanya (pelaku begal),” ujar Kompol Ivan Adhitira saat dikonfirmasi, dikutip dari PMJ, Jumat 11 Maret 2022.
Kendati begitu, Ivan belum mengungkap identitas para pelaku begal yang sudah dikantongi polisi. Dia menyebut saat ini tengah melakukan pengejaran.
“Masih proses pengejaran pelaku. Nanti kalau sudah ketangkap pastinya ada rilis,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi begal motor kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini komplotan begal menyasar seorang wanita hamil berinisial S, yang hendak berangkat kerja pada Selasa pagi 8 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB.
Peristiwa ini sontak menjadi perhatian publik setelah terekam kamera CCTV dan diunggah akun Instagram @infobekasi. Dalam tayangan video terlihat enam pelaku menggunakan tiga sepeda motor.
Kemudian, para pelaku mengepung dan menodongkan senjata tajam ke arah korban. Tak lama berselang, komplotan begal tersebut berhasil menguasai motor korban dan kabur meninggalkan lokasi.***
Bogordaily.net – Sebagai rangkaian dari pertemuan G20, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melaksanakan Health Working Group Pertama (HWG 1) pada 28-30 Maret 2022 mendatang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pertemuan yang akan dilaksanakan secara hybrid ini setidaknya sebanyak 70 orang delegasi mancanegara dan 50 orang peserta lokal akan berpartisipasi secara luring.
“Dari 43 negara dan organisasi internasional yang diundang, sampai saat ini yang sudah menyatakan hadir luring adalah 13 delegasi negara anggota G20 dan organisasi internasional dengan peserta sekitar 70 orang delegasi luar negeri dan 50 orang peserta lokal,” ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat, 11 Maret 2022.
Kunta menegaskan, selama pelaksaan HWG pengawasan dan penerapan protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat, mulai dari pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, termasuk juga pengaturan penggunaan kapasitas ruangan hingga layanan antigen harian selama pelaksanaan kegiatan.
“Memang ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, terutama mengenai pengawasan terhadap protokol kesehatan kita akan jaga,” ujarnya.
Kunta menambahkan, sistem bubble akan diterapkan selama pelaksanaan kegiatan, yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.
Pengecualian karantina dimulai dari kedatangan delegasi di Jakarta, perjalanan udara menuju Yogyakarta, hingga aktivitas pertemuan di hotel. Semua dilaksanakan dalam koridor peraturan bersama Satgas COVID-19.
HWG 1 mengangkat tema “Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global”. Selain isu prioritas, pada saat yang bersamaan juga akan berlangsung side event Tuberkulosis yang bertujuan menggalang komitmen dan meningkatkan investasi berkelanjutan dalam penanggulangan TB.
Kemenkes melalui sherpa track akan menyelenggarakan Health Working Group (HWG) yang mengusung tema “Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global” dengan tiga isu prioritas bidang kesehatan, yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta memperluas manufaktur global dan pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, kesiapsiagaan, dan respons.
Dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia secara total sepanjang tahun 2022 akan dilaksanakan sekitar 150 pertemuan dan 200 side event di 20 lokasi.
Pertemuan di Yogyakarta sendiri saat ini teridentifikasi sebanyak 25 pertemuan mulai Maret-Oktober 2022. Penyelenggaraan ini, ujar Kunta, memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) serta pihak terkait lainnya.
“Dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai institusi yang terlibat, seperti Kemenkes, kementerian penyelenggara, Imigrasi, Keamanan, pemda dan lain-lain agar protokol dan layanan kesehatan bisa dijalankan dengan baik,” tandasnya.***
Bogordaily.net – Polres Bogor Kota memperbaharui lokasi SIM keliling Kota Bogor, fasilitas ini agar mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjang SIM A dan SIM C.
Dilansir dari akun Instragam @satlantas_polrestabogorkota, berikut jadwal SIM Keliling Polresta Bogor hari ini, Jumat 11 Maret 2022. jadwal SIM Keliling Kota Bogor Polresta Bogor Kota berada di Yogya Dramaga.
Polres Kota Bogor melayani pelayanan SIM keliling Bogor yang bisa merapat ke lokasi yang sudah di tentukan di antarnya layanan SIM keliling khusus untuk perpanjang, melayani SIM online.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan dijalan raya wajib mengantongi Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan berlaku untuk pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dalam Pasal 281.
Layanan SIM Keliling Polresta Bogor Kota hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.
Untuk biaya perpanjangan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80 ribu untuk perpanjangan SIM A dan Rp75 ribu untuk perpanjangan SIM C.
Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:
1. Foto Kopi KTP yang masih berlaku,
2. Foto Kopi SIM lama dan SIM asli,
3. Bukti Cek Kesehatan.
Dalam pelaksanaan SIM keliling Kota Bogor sudah menerapkan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).*
Bogordaily.net – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin dan Eka Wardhana serta para anggota DPRD Kota Bogor yang hadir mendapat bunga dari para santri usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis 10 Maret 2022. Pemberian ini menjadi wujud apresiasi dan terima kasih para santri atas ditetapkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 16.00 WIB selain mengagendakan pembahasan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga membahas Raperda Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor.
Bima Arya memandang, pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai iman dan takwa kepada Allah SWT.
Karena itu, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menekankan pada penyelenggaraan pesantren yang mandiri sesuai kekhasan dan karakter pesantren yang wajib memegang nilai Islam rahmatan lil’alamin yang berlandaskan Pancasila dan NKRI.
Selain itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan dari para ulama, kyai dan santri dalam pelaksanaan perda ini, khususnya dalam hal pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren.
“Semoga dengan ditetapkannya Perda ini dapat melahirkan santri sebagai calon pemimpin bangsa yang berakhlak mulia dan berintegritas tinggi dengan memegang teguh nilai Pancasila dan NKRI,” kata Bima Arya.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan, terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor menjadi Perda.
Perda Perumda Transportasi Pakuan merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana bentuk BUMD yang sebelumnya Perusahaan Daerah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
Dalam Perda ini juga, Perumda Transportasi Pakuan menambah jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga jenis usahanya terdiri dari angkutan umum, angkutan wisata bengkel umum, kendaraan derek perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar dan jenis usaha lainnya di bidang transportasi.
“Semoga dengan ditetapkannya Perda ini menjadi momentum percepatan pemulihan Perumda Transportasi Pakuan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” harapnya.
Sementara untuk Raperda PMP Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bima Arya sepakat bahwa dalam penyusunan Raperda PMP ini harus sesuai dengan tahapan dan syarat administrasi yang ditentukan oleh ketentuan perundangan.
Sehingga akan diajukan kembali dengan kelengkapan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa pasar.*
