Bogordaily.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 20.000 kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi dijual ke sejumlah calon jamaah sehingga mereka bisa berangkat pada 2024 tanpa antre.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penjualan kuota haji khusus itu diduga dilakukan perusahaan biro travel haji dan umrah yang dapat jatah kuota haji tambahan dari Kementerian Agama (Kemenag).
“Jual beli kuota yang didalami oleh penyidik adalah jual beli yang dilakukan oleh para penyelenggara ibadah haji ini, yang dilakukan oleh para biro perjalanan,” kata kata Budi saat menjelaskan perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).
“Karena ada jual beli kuota ini, kemudian diperjual-belikan kepada calon jamaah baru yang kemudian tanpa mengantre bisa langsung berangkat di tahun 2024,” tambah dia.
Budi mengatakan kondisi ini tak sesuai dengan ketentuan dalam pembagian kuota haji tambahan. Sebab, pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi seharusnya digunakan untuk mengurai antrean jamaah.
“Artinya kan itu juga menghambat para jamaah yang sebelumnya sudah mengantre untuk berangkat di tahun tersebut,” tegas Budi.
KPK kemudian menjelaskan bahwa diduga ada aliran duit yang diterima pihak Kemenag dari hasil penjualan kuota oleh para biro perjalanan tersebut.
“Nah, kemudian dari jual beli kuota itu ada dugaan sejumlah uang itu ada aliran-aliran dari para biro perjalanan ini kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” tandas dia.
Sebelumnya KPK mengungkapkan dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji kini ada di tahap penyelidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
KPK mengatakan diduga perusahaan biro travel haji dan umroh membeli kuota haji tambahan dari Arab Saudi.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
Dalam prosesnya, lanjut Asep, kuota haji ini dibagi ke travel berdasarkan ukuran usaha.
“Kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” tutup Asep.***
