Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memperkuat sinergi dalam pengawasan dan pengendalian keamanan pangan di Kota Bogor.

Langkah konkret dilakukan dengan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pangan melalui kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, instansi pengawas, hingga masyarakat umum.

Wali Kota Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya peran strategis BPOM dan Pemerintah Kota dalam menjamin makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi masyarakat.

“Kewenangan yang bisa dikombinasikan antara Pemkot dan BPOM harus disinergikan untuk menciptakan langkah-langkah konkret. Penguatan Satgas Keamanan Pangan adalah bentuk komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya di Kota Bogor,” ujar Dedie.

Ia menyampaikan bahwa edukasi keamanan pangan harus digencarkan, tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada para pelaku usaha kuliner, produsen pangan rumahan, hingga sektor UMKM.

“Kita perlu memberikan penyuluhan tentang bahan pengganti yang lebih aman agar tidak lagi digunakan bahan berbahaya dalam produk makanan. Ini penting agar ketika ada pelanggaran, kita punya dasar untuk bertindak tegas,” imbuhnya.

Dengan penguatan Satgas Keamanan Pangan, Pemkot Bogor dan BPOM berharap mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif dan edukatif.

Tidak hanya bertindak ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan pendekatan preventif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, sistem pengawasan tidak cukup dilakukan dari hulu, tetapi juga dari sisi hilir, yakni edukasi pada konsumen dan penguatan kelembagaan.

“Kita harus menciptakan sistem yang menyentuh semua elemen. Satgas harus diberdayakan dan dilengkapi kapasitasnya agar bisa menjadi garda depan dalam melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman,” tegasnya.

Penguatan peran BPOM, Dinas Kesehatan, dan pelibatan UMKM dalam sistem keamanan pangan merupakan bagian dari visi Kota Bogor sebagai kota sehat, aman, dan berdaya saing tinggi.

“Ke depan, Pemkot Bogor ingin menjadi contoh kota yang peduli terhadap keamanan pangan secara menyeluruh, tidak hanya untuk warga, tetapi juga bagi wisatawan yang datang dan menikmati kuliner khas Bogor,” ungkapnya.

Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, memaparkan berbagai program dan inovasi yang tengah digulirkan BPOM dalam mendukung pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota. BPOM di Bogor memiliki sejumlah program inovatif seperti GROW BPOM, Punten Mangga, ToT Cepot, Pojok Literasi, Sister BPOM, dan Pintar UMKM,” papar Jeffeta.

Program GROW BPOM dirancang untuk mengembangkan kemampuan pengawasan komunitas, Punten Mangga (Pusat Pengetahuan dan Tindak Lanjut Mangga Aman) mendorong ketersediaan pangan sehat berbasis lokal, sementara ToT Cepot (Training of Trainers – Cerdas Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi) diperuntukkan bagi kader dan penyuluh.

Selain itu, Sister BPOM dan Pintar UMKM fokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memahami regulasi dan standar keamanan produk mereka.

“Semua inovasi ini ditujukan untuk mendukung pelayanan publik, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat daya saing UMKM lokal dengan tetap menjaga standar keamanan pangan dan obat-obatan,” tutupnya.*

Ibnu Galansa

Pemkot Bogor dan BPOM Perkuat Satgas Keamanan Pangan. (Istimewa/bogordaily.net)

Bogordaily.net – Tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Bogor menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sebagai langkah konkret, Dinkes Kota Bogor terus menggencarkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk menekan laju penularan sekaligus mengurangi dampaknya di tengah masyarakat.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengungkapkan bahwa berbagai program telah diluncurkan untuk merespons tingginya angka kasus.

Mulai dari edukasi dan penyuluhan hingga penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat berisiko menjadi prioritas utama.

“Salah satu fokus kami adalah memberikan edukasi HIV/AIDS secara masif kepada siswa dan remaja, termasuk dengan membentuk Duta HIV di tingkat SMA untuk menyebarluaskan informasi tentang pencegahan HIV/AIDS,” ujar Sri Nowo Retno, Senin 19 Mei 2025.

Upaya pencegahan juga diperkuat dengan memperluas layanan konseling dan tes HIV di klinik swasta, serta melaksanakan skrining HIV di lingkungan universitas.

“Bagi kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM), kami melaksanakan program penyuluhan mengenai pentingnya tes HIV, penggunaan kondom, serta pengobatan pencegahan atau PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis),” jelas Retno.

Ia menambahkan, Dinkes Kota Bogor menyediakan layanan Tes dan Konseling Sukarela (KTS) yang dapat diakses secara gratis di puskesmas dan rumah sakit.

Layanan ini bertujuan untuk deteksi dini serta membantu mengurangi stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Saat ini, layanan pemeriksaan dan diagnosa HIV/AIDS serta infeksi menular seksual (IMS) dapat diakses secara gratis di 25 puskesmas, 22 rumah sakit, dan 10 klinik yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

Sementara itu, layanan pengobatan antiretroviral (ARV) gratis telah tersedia di seluruh puskesmas, delapan rumah sakit, dan dua klinik rujukan.

“Melalui berbagai langkah ini, Pemerintah Kota Bogor berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempercepat upaya pencegahan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS,” ungkapnya.*

Ibnu Galansa

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno. (Istimewa/bogordaily.net).