Monday, 13 April 2026
Home Blog Page 704

Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) Berganti, Ini Daftarnya!

Rahma Daily
-
0
Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) Berganti, Ini Daftarnya!

Bogordaily.net – Direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berganti. Pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk sepakat mengangkat Anggoro Eko Cahyo sebagai direktur utama menggantikan Hery Gunardi yang kini duduk sebagai direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang digelar hari ini, Jumat (16/5/2025) pukul 14.00 WIB di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa.

Sebelumnya, Anggoro menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sejak Februari 2021. Namun, ia memiliki latar belakang sebagai bankir.

Selain itu, pemegang saham juga sepakat mengangkat Muhadjir Effendy, mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai komisaris utama perusahaan menggantikan Muliaman Dharmansyah Hadad.

Berikut adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BSI terbaru:

Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia
Komisaris Utama – Muhadjir Effendy*

Komisaris Independen – Felicitas Tellulembang

Komisaris – Meidy Firmansyah*

Komisaris – Mochammad Agus Rofiudin*

Komisaris – Kamaruddin Amin*

Komisaris Independen – Nizar Ahmad Saputra*

Komisaris Independen – Muhammad Syafii Antonio*

Komisaris Independen – Addin Jauharuddin*

Direksi Bank Syariah Indonesia

Direktur Utama – Anggoro Eko Cahyo*

Wakil Direktur Utama – Bob Tyasika Ananta

Direktur Retail Banking – Kemas Erwan Husainy*

Direktur Information Technology – Muharto*

Direktur Finance and Strategy – Ade Cahyo Nugroho

Direktur Sales and Distribution – Anton Sukarna

Direktur Compliance and Human Capital – Arief Adhi Sanjaya*

Direktur Risk Management – Gradhis Helmi Harumansyah

Direktur Wholesales Transaction Banking – Zaidan Novari

Direktur Treasury and International Banking – Firman Nugraha*

Kadin Kota Bogor Gelar Rapat Perdana, Fokuskan Program Strategis Peternakan dan Sinergi dengan Pemerintah

Rahma Daily
-
0
Kadin Kota Bogor Gelar Rapat Perdana, Fokuskan Program Strategis Peternakan dan Sinergi dengan Pemerintah

Bogordaily.net – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor di bawah kepemimpinan Maryati Donna Hasanah mengadakan pertemuan awal bersama jajaran pengurus baru pada Jum’at malam, 16 Mei 2025.

Rapat tersebut digelar di Hotel Pangrango, menjadi langkah awal dalam menjalin komunikasi dan merancang agenda kerja kepengurusan yang baru terbentuk.

Ketua Kadin Kota Bogor, Maryati Donna Hasanah menyampaikan bahwa pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyusun program kerja masing-masing bidang secara lebih terarah.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Pertemuan ini kami fokuskan untuk pematangan rencana kerja dari tiap-tiap bidang. Sinergi dengan pemerintah adalah keharusan agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian Kota Bogor,” ujarnya.

Salah satu program utama yang diangkat pada periode ini adalah pengembangan sektor peternakan, yang menjadi perhatian khusus.

Donna menuturkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program nasional yang juga diinisiasi oleh Wakil Ketua Bidang Peternakan Kadin Indonesia, dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan di daerah.

“Implementasi nyatanya adalah pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyediakan asupan gizi yang sehat bagi masyarakat,” jelas Donna.

Ia menambahkan, Kadin Kota Bogor siap menjadi mitra dalam penyediaan bahan pokok dan logistik pendukung program MBG, sesuai kebutuhan yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Kadin Kota Bogor juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor.

Salah satu kerja sama yang akan dijalankan adalah pengembangan peternakan ayam di wilayah Bogor Selatan.

Fokus program ini mencakup peningkatan produksi telur ayam, yang juga menjadi upaya strategis dalam menghadapi tantangan inflasi.

“Kami akan mendukung dari hulu ke hilir, mulai dari aspek kuantitas ayam, penyediaan pakan, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan dan pendampingan. Kami juga akan melibatkan warga sekitar agar mereka turut merasakan manfaat ekonominya,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas pula rencana pelantikan kepengurusan baru yang akan dilaksanakan setelah Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat selesai digelar.

Sekitar 50 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka merupakan pengurus baru hasil pembentukan tim formatur yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan UMKM di Kota Bogor.***

Ibnu Galansa

Duel Sengit Fajar vs Hovit Siap Memperebutkan Gelar Juara di MasterChef Indonesia Season 12

Rahma Daily
-
0
Duel Sengit Fajar vs Hovit Siap Memperebutkan Gelar Juara di MasterChef Indonesia Season 12

Bogordaily.net – Grand Final MasterChef Indonesia Season 12 menjadi puncak kompetisi yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar setia acara memasak paling bergengsi di tanah air.

Setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai tantangan dapur yang menegangkan, dua finalis terbaik, Fajar dan Hovit, akhirnya mereka berhasil melaju ke babak pamungkas.

Keduanya bukan hanya membawa keahlian memasak, tetapi juga karakter, semangat, dan kisah perjuangan masing-masing yang menginspirasi banyak orang.

Di babak Grand Final ini, duel sengit antara Fajar dan Hovit menjadi tontonan yang memukau.

Kedua finalis tampil luar biasa, menunjukkan teknik memasak kelas atas, pemahaman rasa yang mendalam, serta penyajian visual yang artistik.

Dalam salah satu tantangan, mereka ditugaskan untuk membuat hidangan pembuka yang mampu menggugah selera dan meninggalkan kesan mendalam di benak para juri.

Bahkan, Chef Juna yang dikenal kritis dan tajam, terlihat cukup terkejut dan berpikir keras dalam memberikan penilaian.

Grand Final terdiri dari tiga ronde krusial yang menguji seluruh aspek kemampuan memasak para finalis. Ronde pertama, Hovit tampil lebih unggul dan berhasil mencuri perhatian para juri. Ronde ketiga menjadi penentu di Grand Final ini sekaligus menjadi ronde yang paling berat yaitu Signature Dish Challenge. Bagaimana hidangan Fajar dan Hovit di ronde kedua dan ketiga? Apakah hidangan Fajar bisa mengembalikan keadaan atau justru hidangan Hovit masih tetap unggul?

Dalam tantangan ini, masing-masing finalis harus menyajikan tiga jenis hidangan pembuka, utama, dan penutup dalam waktu hanya 120 menit. Lebih dari sekadar memasak, tantangan ini menuntut mereka untuk mengekspresikan jati diri kuliner, menampilkan cita rasa khas, serta memperlihatkan perjalanan pribadi dan budaya melalui setiap elemen hidangan. Inilah momen di mana kepribadian dan filosofi memasak mereka diuji hingga titik terakhir.

Setiap menu dinilai secara individual oleh para juri MasterChef Indonesia, yang tak lain adalah Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Rudy. Akumulasi poin dari ketiga ronde akan menentukan siapa yang akhirnya dinobatkan sebagai Juara MasterChef Indonesia Season 12.

Siapa yang akan membawa pulang gelar bergengsi ini? Apakah Fajar dengan kreativitas dan ketenangannya, atau Hovit dengan determinasi dan presisi tinggi?

Jangan lewatkan detik-detik penentuan juara dan crowning moment MasterChef Indonesia Season 13, Sabtu, 17 Mei 2025 pukul 15.00 WIB, hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Untuk kenyamanan menonton, pastikan Anda menggunakan STB/TV digital, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan sinyal, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital melalui chat di nomor WhatsApp 08569003900. Informasi terupdate terkait program-program RCTI bisa diikuti melalui akun Instagram @officialRCTI. ***

Megagama Karya Siapkan Tarian Daerah di Alun-Alun Kota Bogor Jelang Festival Budaya Nusantara

Rahma Daily
-
0
Megagama Karya Siapkan Tarian Daerah di Alun-Alun Kota Bogor Jelang Festival Budaya Nusantara

Bogordaily.net – Sanggar Megagama Karya melakukan gladi bersih jelang Festival Budaya Nusantara yang digelar pada Minggu, 18 Mei 2025. Gladi ini dilaksanakan di Bogor Trade World (BTW).

Kegiatan gladi bersih ini sekaligus menjadi ajang evaluasi akhir untuk memastikan seluruh penampilan berlangsung maksimal saat hari H.

Yulia Heliyanti, pemilik Sanggar Megagama Karya, menyebut acara ini bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi juga bentuk nyata kontribusi terhadap pelestarian budaya bangsa.

“Kita ingin memberikan kontribusi nilai-nilai budaya untuk masyarakat dan juga Pemerintahan,” ujar Yulia saat sesi evaluasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas artistik penampilan, Megagama Karya turut menghadirkan pakar tari daerah, Syafrul Ulum, S.Sn., yang memberikan pembinaan langsung kepada para penari.

Ia mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap semangat generasi muda, khususnya para mahasiswa dari IPB yang ikut ambil bagian dalam kolaborasi ini.

“Saya senang banget, anak-anak IPB berkolaborasi dengan sanggar. Mereka mempunyai kemampuan dalam bidang gerak tari, terutama gerak tari budaya dari apa yang mereka dapatkan,” ucap Syafrul.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kegiatan seperti ini dalam membentuk pemahaman terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Menurutnya, tarian daerah tidak hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga sarana edukatif untuk mengenali identitas budaya bangsa.

“Megagama dengan kegiatannya merupakan salah satu upaya mengekspresikan kemampuan mereka. Dengan kegiatan ini mereka dapat memahami karakteristik budaya daerah yang mereka bawakan dalam tari mereka, bahkan budaya daerah lainnya,” tambahnya.

Festival Budaya Nusantara diharapkan menjadi ruang ekspresi kreatif para seniman muda dan media penguat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kekayaan budaya.

“Ini keragaman budaya dalam bentuk gerak atau tari yang bagus yang dihadirkan oleh Megagama,” pungkasnya.***

Ibnu Galansa

Bupati Bogor Dukung Penuh Kerja Sama Pemprov Jabar dan Polda Jabar, Tegaskan Komitmen Lawan Premanisme

Rahma Daily
-
0
Bupati Bogor Dukung Penuh Kerja Sama Pemprov Jabar dan Polda Jabar, Tegaskan Komitmen Lawan Premanisme

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto ikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, yang berlangsung di Bale Pakuan Gedung Pakuan Bandung pada, Jumat (16/5/25).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya refleksi sejarah dan tanggung jawab moral birokrat dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Gubernur Jabar menekankan bahwa semangat membangun harus disertai dengan kejelasan visi. Tak hanya itu, ia juga mengangkat pentingnya keadilan fiskal dan ekologis.

Dedi Mulyadi juga menyoroti degradasi ketertiban hukum akibat lemahnya penegakan aturan di jalan raya. Ia menunjukkan bagaimana hal kecil seperti ketertiban lalu lintas bisa berdampak sistemik hingga ke kriminalitas remaja dan kehancuran nilai-nilai.

“Anak-anak kecil dibiarkan naik motor, bikin geng, posting di Instagram, lalu berkelahi. Ini semua dimulai dari ketidakberanian kita menegakkan aturan. Saya dulu bahkan kasih bonus pada petugas lalu lintas yang berani menindak anak-anak,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur fisik.

“Kalau hanya bangun jalan dan jembatan, terlalu mudah. Tantangan sesungguhnya adalah membangun manusia karakter, budaya, dan masa depan mereka, tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana strategis agar kawasan di Jawa Barat memiliki sistem keamanan terpadu, dengan pos terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Investasi butuh rasa aman. Tapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu.

Rencana besar ini menurutnya bukan hanya soal pembangunan, tapi soal membentuk ekosistem kerja yang terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan.

“Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi-militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” tegasnya.

Kemudian, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan.

Irjen Karyoto menyampaikan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal dalam situasi yang aman dan tertib.

“Kita bersepakat bahwa dalam membangun, perlu adanya keamanan dan ketertiban. Dan bersyukur, sekarang Pak Gubernur dan jajarannya bukan hanya menjadi objek, tapi juga sekaligus menjadi subjek dalam upaya ini,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya kesigapan dan respons cepat terhadap situasi darurat.

“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga stabilitas negara, sementara pelaku pembangunan adalah pemerintah pusat maupun daerah.

“Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu. Kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.

Selanjutnya, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan dukungan penuh terhadap kerja sama strategis yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam memberantas aksi premanisme di wilayah Jawa Barat.

“Premanisme tidak boleh diberi ruang di tengah masyarakat. Kami sepenuhnya mendukung langkah tegas yang diambil oleh Pemprov Jabar bersama Polda Jabar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga,” tegas Bupati Rudy Susmanto.

Sebagai bentuk nyata dari dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang diperkuat dengan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Anti-Premanisme Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025, Satgas ini bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberantas segala bentuk aksi premanisme di wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu implementasi nyata dari kerja satgas ini adalah keberhasilan Polres Bogor dalam melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku premanisme beberapa waktu lalu. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat kepolisian tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.

“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” tambah Bupati Rudy.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwenang. ***

Kemenkop Pastikan Satgas Nasional Bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sesuai Target

R.A Wulansari
-
0
Kemenkop Pastikan Satgas Nasional Bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sesuai Target

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Kemenkop menggelar rapat koordinasi guna mempertegas pembagian tugas dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.9 Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diketuai oleh Menko Bidang Pangan (Ketua Satgas) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua I (Menkop) Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Ketua II (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Ketua III (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Ketua IV (MenKKP) Wahyu Sakti T.

Sementara Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian, bersama Ketua Pelaksana Harian I (Wamentan) Sudaryono, Ketua Pelaksana Harian II (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Pelaksana Harian III (Wamendes PDT) Riza Patria, dan Ketua Pelaksana Harian IV (WamenKKP) Didit Herdawan.

Strategi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Menkop Budi Arie Setiadi mengatakan, diperlukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Dari terbentuknya Inpres tersebut, sampai hari ini sudah ada 16.743 Desa/Kelurahan yang membentuk Kopdes/kel Merah Putih melalui musyawarah Desa/Kelurahan khusus. Yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 4.034 unit,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

Budi Arie memastikan, pembentukan Kopdes/kel Merah Putih dilakukan oleh masyarakat desa melalui musyarawah tanpa ada campur tangan atau keterlibatan Pemerintah Pusat. Sehingga pengurus-pengurus koperasi merupakan orang yang dipilih dan disepakati masyarakat desa.

“Sementara Kepala Desa sebagai Ex-Oficio Ketua Pengawas Kopdes/kel Merah Putih. Jadi warga desa semua berpartisipasi secara demokratis,” ungkapnya.

Membangun Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Menkop menegaskan, pada prinsipnya, Kopdes/kel Merah Putih adalah menjalankan ekonomi keberlanjutan melalui penguatan tiga aspek. Pertama, People (SDM) Koperasi mulai dari Kepemimpinannya meliputi pengurus dan pengawas hingga pengelola dan para anggota.

Kedua, Organization (Kelembagaan & Usaha Koperasi), bagaimana terkait legalitas dan kelembagaan, Unit usaha yg berkelanjutan, Digitalisasi, Tata kelola dan terpercaya. Lalu yang ketiga, adalah System (Ekosistem Kelembagaan & Usaha Koperasi).

“Bagaimana keberpihakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, akses pasar dan pembiayaan, pendampingan maupun supervisi, serta dukungan masyarakat yang terus menerus diberikan penguatan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) menyampaikan, saat ini, fokus utama adalah pada kerja keras yang dilakukan dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Memastikan tugas-tugas Satgas sudah dilaksanakan dengan penuh dedikasi.

“Rakor ini menandai kelahiran Kepres No. 9 Tahun 2025 yang mengulas peran beberapa pemerintahan kelembagaan sebelumnya. Menunjukkan kesinambungan dan keserasian dalam langkah-langkah pembangunan yang diambil,” ucapnya.

Menko Zulhas mengatakan, pembentukan Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) telah ditetapkan untuk diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2025. Diikuti dengan tahap-tahap selanjutnya yang harus rampung tepat waktu.

Target Pembentukan 80 Ribu Koperasi Desa

Semua upaya ini, tegas Zulhas, bertujuan untuk membangun lebih dari 80 ribu koperasi yang beroperasi dalam waktu enam bulan.

“Harus selesai, termasuk daftar di Kementerian Hukum, Notaris dan lainnya selesai pada 30 Juni 2025. Yang dilanjutkan launching pada 12 Juli pada Hari Koperasi. Kemudian 28 Oktober 2025, diharapkan seluruh koperasi tersebut telah beroperasi,” sebutnya.

Selanjutnya, Kopdes/kel Merah Putih akan diberikan modal awal sekitar Rp3 miliar sebagai bentuk pinjaman, bukan hibah. Di mana kredit/pinjaman tersebut plafon yang diberikan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menko Zulhas menekankan, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Harapan besar terletak pada potensi ekonomi desa yang akan terbangun melalui koperasi-koperasi tersebut.

“Diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 2 juta pemuda di desa bekerja dan memiliki harapan,” katanya.

Koordinasi dan Optimalisasi Pelaksanaan

Sementara itu, Wamenkop Ferry Juliantono menambahkan, koordinasi Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini memastikan terbentuknya 80 ribu koperasi.

Mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Melakukan pmetaan potensi desa/kelurahan, mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Baik itu dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Diharapkan juga, Satgas Nasional bisa memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala.

Termasuk mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa.

 

Kemenkop: Satgas Nasional Pastikan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sesuai Target

Hendra
-
0
Kemenkop: Satgas Nasional Pastikan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sesuai Target

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, menggelar rapat koordinasi terkait penegasan pembagian tugas Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025, dan Keputusan Presiden (Keppres) No.9 Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diketuai oleh Menko Bidang Pangan (Ketua Satgas) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua I (Menkop) Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Ketua II (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Ketua III (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Ketua IV (MenKKP) Wahyu Sakti T.

Sementara Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian, bersama Ketua Pelaksana Harian I (Wamentan) Sudaryono, Ketua Pelaksana Harian II (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Pelaksana Harian III (Wamendes PDT) Riza Patria, dan Ketua Pelaksana Harian IV (WamenKKP) Didit Herdawan.

Menkop Budi Arie Setiadi mengatakan, diperlukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Dari terbentuknya Inpres tersebut, sampai hari ini sudah ada 16.743 Desa/Kelurahan yang membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/Kelurahan khusus. Yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 4.034 unit,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Budi Arie memastikan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh masyarakat desa melalui musyarawah tanpa ada campur tangan atau keterlibatan Pemerintah Pusat. Sehingga pengurus-pengurus koperasi merupakan orang yang dipilih dan disepakati masyarakat desa.

“Sementara Kepala Desa sebagai Ex-Oficio Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi warga desa semua berpartisipasi secara demokratis,” ungkapnya.

Menkop menegaskan, pada prinsipnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah menjalankan ekonomi keberlanjutan melalui penguatan tiga aspek. Pertama, People (SDM) Koperasi mulai dari Kepemimpinannya meliputi pengurus dan pengawas hingga pengelola dan para anggota.

Kedua, Organization (Kelembagaan & Usaha Koperasi), bagaimana terkait legalitas dan kelembagaan, Unit
usaha yg berkelanjutan, Digitalisasi, Tata kelola dan terpercaya. Lalu yang ketiga, adalah System (Ekosistem Kelembagaan & Usaha Koperasi).

“Bagaimana keberpihakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, akses pasar dan pembiayaan, pendampingan maupun supervisi, serta dukungan masyarakat yang terus menerus diberikan penguatan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) menyampaikan, saat ini, fokus utama adalah pada kerja keras yang dilakukan dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Memastikan tugas-tugas Satgas sudah dilaksanakan dengan penuh dedikasi.

“Rakor ini menandai kelahiran Kepres No. 9 Tahun 2025 yang mengulas peran beberapa pemerintahan kelembagaan sebelumnya. Menunjukkan kesinambungan dan keserasian dalam langkah-langkah pembangunan yang diambil,” ucapnya.

Menko Zulhas mengatakan, pembentukan Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) telah ditetapkan untuk diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2025. Diikuti dengan tahap-tahap selanjutnya yang harus rampung tepat waktu.

Semua upaya ini, tegas Zulhas, bertujuan untuk membangun lebih dari 80 ribu koperasi yang beroperasi dalam waktu enam bulan.

“Harus selesai, termasuk daftar di Kementerian Hukum, Notaris dan lainnya selesai pada 30 Juni 2025. Yang dilanjutkan launching pada 12 Juli pada Hari Koperasi. Kemudian 28 Oktober 2025, diharapkan seluruh koperasi tersebut telah beroperasi,” sebutnya.

Selanjutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diberikan modal awal sekitar Rp3 miliar sebagai bentuk pinjaman, bukan hibah. Di mana kredit/pinjaman tersebut plafon yang diberikan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menko Zulhas menekankan, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Harapan besar terletak pada potensi ekonomi desa yang akan terbangun melalui koperasi-koperasi tersebut.

“Diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 2 juta pemuda di desa bekerja dan memiliki harapan,” katanya.

Sementara itu, Wamenkop Ferry Juliantono menambahkan, koordinasi Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini memastikan terbentuknya 80 ribu koperasi.

Mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Melakukan pmetaan potensi desa/kelurahan, mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Baik itu dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Diharapkan juga, Satgas Nasional bisa memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala.

Termasuk mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa.***

Wapres Gibran Rakabuming Raka Usulkan Anak Nakal Dibina di Pesantren, Bukan di Barak Militer

R.A Wulansari
-
0
Wapres Gibran Rakabuming Raka Usulkan Anak Nakal Dibina di Pesantren, Bukan di Barak Militer

Bogordaily.net – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memberikan perhatian serius terhadap permasalahan kenakalan remaja, khususnya dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Masalah ini masih menjadi momok di kalangan remaja, terutama di wilayah Sumatera Utara, yang saat ini tengah berjuang menghadapi tingginya angka kriminalitas terkait narkoba.

Gibran menyampaikan pandangannya tersebut dalam acara Muktamar Persatuan Umat Islam (PUI) yang berlangsung pada Kamis malam, 15 Mei 2025.

Acara tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Kehadiran Wapres Gibran dalam forum tersebut tidak hanya menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai upaya menyoroti isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengeluhkan tingginya angka kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Gibran Akan Kirim Anak Nakal ke Pesantren

Menanggapi hal tersebut, Gibran memberikan pandangannya dengan membandingkan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi dikenal dengan pendekatannya yang membawa anak-anak nakal atau siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pembinaan dan disiplin.

Mengambil pelajaran dari kebijakan tersebut, Gibran menawarkan solusi yang lebih terintegrasi dengan pendekatan keagamaan.

Ia berpendapat bahwa anak-anak yang terlibat kenakalan remaja dapat dibina melalui pondok pesantren, terutama yang berada di bawah naungan Persatuan Umat Islam (PUI). Menurutnya, pembinaan berbasis nilai agama dapat membantu para remaja kembali ke jalan yang benar.

“Tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada Gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin,” ujar Gibran, dikutip dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada Jumat, 16 Mei 2025.

Gibran Gibran Rakabuming Raka, menekankan bahwa upaya pembinaan melalui pondok pesantren tidak hanya relevan bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi seluruh Indonesia.

Menurutnya, pembinaan yang berbasis pendidikan agama bisa menjadi solusi untuk menekan angka kenakalan remaja secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada masalah penyalahgunaan narkoba, Wapres Gibran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang melibatkan remaja. Ia berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berdiskusi mengenai berbagai aspek lain yang terkait dengan permasalahan sosial di Sumatera Utara.

Ia berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah dalam menanggulangi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. ***

Kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor : Muhadjir Effendy dan Napas Panjang Seorang Negarawan

Rahma Daily
-
0
Kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor : Muhadjir Effendy dan Napas Panjang Seorang Negarawan

Bogordaily.net – Di tengah dinamika nasional pasca-Pemilu 2024, publik merindukan sosok yang tak sekadar memiliki jabatan, tetapi juga menyandang kebijaksanaan.

Sosok yang tidak hanya lihai dalam berpolitik, tetapi juga teguh dalam prinsip dan melayani bangsa dengan napas panjang.

Dalam lanskap tersebut, nama Prof. Dr. Muhadjir Effendy hadir sebagai contoh nyata dari seorang negarawan, tenang, jernih, dan setia pada Merah Putih.

Kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor Restu Kurniawan Wibawa mengatakan bahwa, penunjukan beliau sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada awal Mei 2025 bukan hanya keputusan strategis di sektor keuangan syariah, melainkan juga bentuk pengakuan terhadap integritas dan dedikasi panjang beliau dalam mengabdi kepada bangsa dan umat.

Sebagaimana dalam pengabdiannya yang terdahulu, Prof. Muhadjir menerima amanah ini dengan kepala tegak dan semangat pengabdian yang tulus.

Kiprah di Pendidikan: Menata Fondasi Bangsa

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019), Prof. Muhadjir tidak hanya mengelola administrasi pendidikan, tetapi membangun ulang fondasi karakter bangsa.

Ia menggagas Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk menjawab persoalan mendasar: lemahnya etika publik dan karakter generasi muda.

Tak hanya itu, ia memperkenalkan sistem zonasi sekolah guna menghapus diskriminasi pendidikan dan memeratakan kualitas di seluruh daerah. Kebijakan ini memang menuai pro dan kontra, tetapi dibaliknya terdapat komitmen besar untuk menghadirkan keadilan pendidikan dari Sabang sampai Merauke.

Ia juga berdiri bersama para guru, terutama guru honorer, memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka sebagai pilar utama pendidikan. Di tangan Prof. Muhadjir, pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi soal misi peradaban.

Menko PMK: Turun ke Akar Masalah

Sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 2019, Prof. Muhadjir dikenal sebagai pemimpin yang tidak tinggal di menara gading kekuasaan. Ia turun ke lapangan, menyambangi desa-desa, berdialog dengan rakyat miskin, dan menginspeksi langsung fasilitas layanan dasar.

Selama pandemi COVID-19, ia berperan penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan baik. Program seperti PKH, BLT, hingga Kartu Prakerja berhasil dijalankan secara masif di bawah koordinasinya.

Ia juga memperkuat sinergi antarkementerian untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka, tetapi menyentuh kehidupan manusia.

Di hadapan para menteri, ia menjadi perekat. Di hadapan rakyat, ia menjadi juru bicara yang tenang dan meyakinkan. Gaya kepemimpinan Prof. Muhadjir yang tidak reaktif namun penuh tindakan konkret menjadi pembeda dalam kabinet.

BSI dan Misi Keumatan

Kini, saat negara mempercayakan beliau sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, kita melihat kesinambungan dari pengabdian itu. BSI bukan bank biasa. Ia adalah simbol dari harapan umat akan hadirnya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga nilai dan keberkahan.

Prof. Muhadjir bukan orang asing di dunia perbankan syariah. Dalam dirinya hidup semangat ekonomi umat yang berpijak pada keadilan dan keberpihakan.

Dengan bekal pengalaman mengelola institusi besar, mulai dari Universitas Muhammadiyah Malang hingga kementerian, serta kepekaannya terhadap realitas sosial, beliau diyakini dapat mengarahkan BSI sebagai institusi keuangan yang membawa kemaslahatan.

Ia akan memastikan bahwa BSI tidak kehilangan ruh perjuangannya. Bahwa bank syariah tetap harus hadir di tengah rakyat kecil, di pasar-pasar tradisional, di kantong-kantong pesantren, dan di pelosok desa yang jauh dari jangkauan sistem keuangan konvensional.

Tradisi Muhammadiyah dan Etos Pelayanan

Sebagai kader Muhammadiyah, Prof. Muhadjir dibesarkan dalam tradisi pelayanan dan independensi. Ia lama menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan membawa nilai-nilai itu ke ruang-ruang birokrasi nasional. Di Muhammadiyah, ia belajar bahwa jabatan bukanlah alat untuk menguasai, tetapi untuk mempermudah pengabdian.

Ia tidak membawa nama Muhammadiyah untuk mencari posisi, tapi posisi yang datang karena integritas dan rekam jejaknya sebagai pelayan umat. Ketika banyak yang mencari kekuasaan lewat politik, Prof. Muhadjir menunjukkan bahwa kekuasaan yang bermanfaat justru lahir dari kepercayaan publik yang dibangun pelan-pelan melalui kerja nyata.

Keteladanan yang Langka

Di tengah polarisasi politik dan semarak pragmatisme, sosok seperti Prof. Muhadjir menjadi oase. Ia tidak ramai di media sosial, tapi kerja-kerjanya terasa. Ia tidak gemar retorika, tapi narasinya menyentuh. Ia tidak bicara tentang nasionalisme, tapi hidup dalam kesetiaan pada bangsa dan negara.

Inilah napas panjang seorang negarawan. Ia tidak terburu-buru mencari panggung, karena ia tahu pengabdian sejati tidak butuh sorotan. Ia tetap berdiri di tengah ketika banyak memilih pinggir, menjadi jembatan ketika banyak membangun tembok. ***

Albin Pandita

Ribuan Umat Islam Majelis Ukhuwah Bogor Raya Gelar Aksi Bela Palestina di Tugu Kujang

Rahma Daily
-
0
Ribuan Umat Islam Majelis Ukhuwah Bogor Raya Gelar Aksi Bela Palestina di Tugu Kujang

Bogordaily.net – Ribuan umat Islam dari berbagai elemen yang tergabung dalam Majelis Ukhuwah Bogor Raya kembali menggelar Aksi Bela Palestina di halaman Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat 16 Mei 2025.

Setelah pelaksanaan shalat Jumat, massa terlebih dahulu berkumpul di Masjid Raya Bogor kemudian melakukan longmarch menuju halaman Tugu Kujang, Kota Bogor. Meski sempat diguyur hujan, massa tetap melanjutkan aksi tersebut.

Aksi tersebut digelar di momen peringatan Nakba dan juga dalam rangka solidaritas untuk warga Gaza, Palestina yang saat ini masih terus diperangi oleh pasukan penjajah Israel.

Peristiwa Nakba merupakan malapetaka terhadap bangsa Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel sejak tahun 1948 atau 77 tahun yang lalu. Setiap tanggal 15 Mei, bangsa Palestina memperingati hari Nakba.

Koordinator Majelis Ukhuwah Bogor Raya Ustaz Wilyudin Dhani mengatakan bahwa, saat ini masyarakat di Gaza masih terus dibunuh sebagai upaya genosida (pembersihan etnis) oleh penjajah Israel.

“Setiap hari kami terus mendengar kabar bahwa saudara-saudara kami di Palestina masih terus dibantai oleh penjajah zionis laknatullah,” kata Ustadz Wilyudin

Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan di Gaza, jumlah korban akibat genosida bertambah menjadi 52.908 orang gugur syahid dan 119.721 orang terluka sejak 7 Oktober 2023. Dan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak,” ungkap Ustaz Wilyudin Dhani saat membacakan pernyataan sikap di hadapan ribuan massa.

Oleh karena itu, kata Ustaz Dhani, di momen 77 tahun tragedi Nakba, yaitu peristiwa dimulainya penjajahan Yahudi atas Palestina pada 15 Mei 1948, kami sebagai masyarakat Muslim di Indonesia akan terus menyuarakan pembelaan terhadap bangsa Palestina.

Dalam aksi tersebut, Majelis Ukhuwah Bogor Raya mengeluarkan pernyataan sikap salah satunya mengutuk keras segala bentuk penodaan terhadap Masjidil Aqsha yang terus dilakukan oleh pemukim ilegal Yahudi yang dilindungi aparat penjajah Zionis. Kami juga menyerukan kepada seluruh umat Islam agar siap siaga atas rencana ritual penyembelihan sapi merah yang berujung pada penghancuran Masjidil Aqsha oleh Zionis Israel.

“Demikian pernyataan sikap ini dibuat, semoga di hari Sayyidul Ayyam Jumat Mubarok ini Allah SWT sang Maha Kuasa menolong hambaNya dalam menghadapi segala bentuk kezaliman. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir (Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penolong),” ungkap Ustaz Dhani.

Sementara itu, aksi bela Palestina ini diikuti banyak elemen dari ormas dan lembaga Islam, mereka antara lain Persatuan Islam (Persis) Kota Bogor, HASMI (Harakah Sunniyyah untuk Masyarakat Islami), Front Persaudaraan Islam (FPI), berbagai Majelis Taklim, Pondok Pesantren dan komunitas Islam lainnya. ***

Albin Pandita

1...703704705...9,270Page 704 of 9,270

Bogordaily.net | Indonesiadaily.net | Selebgram.net | Bogoran.com | Cekisu.com | Daulatrakyat.com | Didikpos.com | Dimanakita.com | Lihatjabar.com | Thejabodetabek.com

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos