Bogordaily.net – Pemuda Katolik Kota Bogor menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa-siswi di wilayah Kota Bogor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang seyogyanya menjadi solusi atas permasalahan gizi anak kini justru menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah.
Keracunan Makanan tersebut berasal dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa, Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sereal.
Ketua Pemuda Katolik Kota Bogor, Boy Fernando Lumban Raja menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis sejatinya merupakan inisiatif yang sangat baik dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
“Namun, kami sangat menyayangkan terjadinya keracunan makanan siswa-siswi dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan sekedar insiden teknis, tapi cerminan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari buruknya tata kelola program. Pemerintah Kota Bogor harus transparan, bertanggung jawab, dan melakukan evaluasi total terhadap penyedia jasa katering dan sistem pengawasan makanan. Jangan sampai niat baik berubah menjadi luka sosial,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dinkes Kota Bogor mencatat ada 171 orang korban keracunan dengan keluhan beragam, mulai dari mencret, pusing, muntah, demam, hingga sakit perut.
Para korban keracunan makanan saat ini telah mendapatkan perawatan.
“Pemerintah harus segera menghentikan praktik asal tunjuk penyedia katering tanpa standar ketat, membangun sistem pengawasan lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Masyarakat Sipil, Orang Tua dan Sekolah. Setiap makanan yang masuk ke piring anak-anak harus melewati kontrol kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral,” ungkap Boy Fernando Lumban Raja.
Ia menegaskan bahwa anak-anak bukan objek eksperimen.
“Kami mendesak evaluasi menyeluruh, transparansi dalam hasil investigasi dan sanksi tegas bagi pihak yang lalai. Jangan menunggu ada korban jiwa untuk bertindak serius,” katanya.
Dalam hal ini, Pemuda Katolik Kota Bogor menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap pihak-pihak terkait, antara lain:
1. Pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan, standar pengelolaan, serta distribusi makanan di lapangan
2. Penyediaan jasa katering, Agara bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan yang disalurkan. Proses audit kelayakan dapur dan kebersihan bahan makanan harus diperketat.
3. Koordinasi antar instansi, yang sejauh ini masih terkesan lemah, harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa dimasa depan
Pemuda Katolik Kota Bogor merekomendasikan:
1. Diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat dalam pengadaan makanan bergizi, termasuk sertifikasi keamanan pangan dari BPOM dan Dinas Kesehatan
3. Melibatkan pengawasan partisipatif unsur masyarakat, termasuk orang tua murid, untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan
4. Menyediakan mekanisme pengaduan dan respons cepat ketika ada keluhan atau gejal keracunan agar ditangani secara dini.
Ketua Pemuda Katolik Kota Bogor, Boy Fernando Lumban Raja, berharap “insiden ini menjadi pembelajaran penting agar program makan bergizi gratis tidak hanya dijalankan dengan niat baik, tetapi juga dengan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi. Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan aman harus dijamin oleh semua pihak”.
Pemuda Katolik Kota Bogor akan terus mengawal isu ini dan mendesak transparansi dalam proses evaluasi serta sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai.***
